Polemik Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kembali memanas mendekati momentum pemilihan umum. Hal itu terjadi sebab PT dinilai menghalangi, mengekang atau membatasi hak konstitusional warganegara untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Gelombang penolakan oleh berbagai kalangan terus bergulir mulai dengan cara penggalangan opini, maupun dengan mekanisme konstitusional mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Penolakan dilakukan oleh orang perorangan, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga ketua partai politik yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan baik dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun haknya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
PT ini sudah seringkali di uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Tercatat sudah belasan kali bahkan puluhan kali permohonan uji materil PT telah dilakukan. Pada umumnya dari sekian banyak permohonan uji materil tersebut Mahkamah Konstitusi mejatuhkan putusan tidak dapat menerima. Diakui atau tidak terlepas dari pendapat yang mendukung PT perlu terus diberlakukan, kenyataannya PT menjadi senjata paling ampuh dan benteng paling kokoh untuk menghalangi dan membatasi hak dan kesempatan orang-orang yang punya kualitas dan yang pantas untuk dimajukan dalam bursa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan PT ini orang-orang yang memiliki catatan kepemimpinan yang baik, yang mengerti ketatanegaraan, soal-soal kebangsaan, keberagamaan, kebhinekaan, peka dan terbuka pada isu-isu internasional menjadi termarginalkan akibat tidak mendapat dukungan dari partai politik yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. Akibatnya pemerintahan negara bisa terjadi diurus oleh orang-orang yang secara kompetensi memimpin rendah.
Selain itu PT juga dimanfaatkan oleh para oligarki (segelintir orang yang mengendalikan dan menentukan kebijakan pemerintahan) untuk mengontrol kebijakan dalam pemerintahan dengan mendudukkan orang-orangnya, yakni mereka yang telah dibina dibawah asuhan oligarki dan merelakan dirinya mengabdi untuk kepentingan oligarki. Dengan demikian kerusakan dalam pengelolaan pemerintahan negara terjadi secara sistematis dan masif mulai dari level Presiden sampai pada level kabupaten/kota se-Indonesia.
Hal itu akibat salah urusnya negara dengan mendudukkan orang-orang yang tidak layak dan tidak peduli pada nasib bangsa ini. Dalam perkembangannya oligarki bekerjasama pula dengan kapitalis untuk mengeksploitasi sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi, batubara dan lain sebagainya. Mereka bersekongkol untuk memperkaya diri setelah berhasil mempertahankan kekuasaan dan mengontrol kebijakan pemerintahan.
Oligarki dan kapitalis ini tidak peduli dengan urusan kesejahteraan rakyat, soal kemiskinan, pendidikan, penegakan hukum semuanya terbiarkan begitu saja dengan masalah-masalahnya. Dengan disain pemilihan umum yang tunduk dibawah kuasa oligarki melalui PT yang dijadikan standar, pemilihan umum berapa kalipun sama sekali tidak berpengaruh terhadap perbaikan kondisi bangsa ini di hampir di semua aspeknya secara mendasar.
Rakyat sekali lima tahun “dipaksa” mencoblos orang-orang yang diusung oleh oligarki dan dengan terpaksa rakyat harus menyerahkan pengelolaan negara dan nasib dirinya kepada oligarki tanpa dapat melakukan perlawanan yang berarti sebagai pembelaan dirinya. Dibawah kuasa oligarki mendatangkan masalah lain yang sangat serius yaitu tergadaikannya kedaulaatan Indonesia baik secara ekonomi, politik, hukum nasional maupun politik internasional.
Padahal perjuangan memerdekaan negeri ini adalah untuk menghapuskan penjajahan dan menjadi negara yang berdaulat sehingga dapat duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Perjuangan memerdekakan negeri ini juga untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa ini agar dihormati dan dihargai oleh bangsa lain.
Dengan demikian kita memiliki kewibawaan sebagai sebuah bangsa yang merdeka melalui perjuangan yang panjang. Sesuai dengan pencapaian founding fathers (para pendiri negara) kita dahulu.***
Editor : Rindra Yasin