Sebentar lagi masyarakat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat (DPR). Kita akan memberikan mandat kita kepada mereka dengan harapan dapat menyerap aspirasi yang disampaikan.
Para caleg pun sudah mulai bergerak melakukan langkah langkah persiapan untuk bertarung pada hari pencoblosan nanti. Tidak ketinggalan, gambar para caleg pun sudah mulai bertebaran menghiasi sudut sudut kota dari berbagai macam partai politik.
Tujuannya agar mudah dikenali oleh para konsituen atau calon pemilihnya dan berharap akan terpilih dan duduk sebagai anggota dewan perwakilan rakyat yang terhormat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan dibukanya tahapan pengajuan bakal calon (bacalon) legislatif oleh partai politik peserta Pemilu 2024, yang dimulai dari tanggal 1-14 Mei 2023. Kita tentunya berharap banyak kepada mereka, orang yang kita percayakan untuk mewakili aspirasi dan memperjuangkan keinginan masyarakat luas.
Mengingat DPR merupakan salah satu lembaga negara yang prestisius dan diinginkan oleh banyak orang, maka siapapun yang duduk di sana haruslah orang yang berkualitas dan berintegritas. Untuk menguji dua hal ini tentu harus ada parameter yang digunakan sebagai standart nilai dan acuan.
Iklim demokrasi kita telah membuka peluang yang besar bagi setiap masyarakat untuk terlibat aktif dalam pesta demokrasi termasuk pemilihan anggota DPR. Hal itu hendaknya didukung dengan persyaratan yang ketat layaknya seperti penerimaan atau perekrutan aparatur sipil negara maupun lembaga pemerintahan yang lain agar benar benar menghasilkan anggota dewan yang berkualitas.
Tidak cukup rasanya kalau hanya bermodalkan tampang,kepopuleran dan kekuatan finansial semata. Meskipun pada prakteknya itu tetap terjadi dimana mereka yang hanya punya kekuatan finansial terpilih menjadi anggota dewan. Akan tetapi setelah mereka duduk di dewan terhormat tugas tugas berat tentu saja sudah menanti untuk diselesaikan dengan baik.
Hal ini tentu saja memerlukan kompetensi dan kapasitas yang mumpuni. Karena bagaimana mungkin bisa menyalurkan aspirasi rakyat dan melaksanakan tugas yang diemban kalau tidak mengerti persoalan yang sesungguhnya atau esensi yang terkandung di dalamnya. Memang elektabilitas juga penting untuk mendongkrak suara tetapi hal itu saja tidaklah cukup kalau kita ingin memiliki anggota DPR yang berkualitas.
Oleh karenanya silahkan saja para anggota calon legislative tersebut menebar pesonanya kemana mana dengan berbagai macam cara asalkan mereka tetap memperhatikan kualitas dan integritasnya masing masing. Sehingga masyarakat tidak merasa salah pilih wakilnya di DPR yang berujung pada penyesalan karena aspirasi tersebut tidak diserap dengan baik.
Mungkin perlu dipertimbangkan untuk diadakannya pelatihan khusus untuk rekrutmen calon dari wakil rakyat tersebut. apakah semacam uji kompetensi atau apapun namanya yang penting memiliki standart kelayakan untuk menjadi wakil rakyat.
Di sisi lain kita tidak mau terjadi hal hal yang tidak di inginkan yang berkaitan dengan pemilihan caleg tersebut, seperti di beberapa tempat yakni ada caleg yang gagal terpilih dan menarik kembali fasilitas yang telah dia berikan pada saat mau bertarung menjadi anggota dewan. Dan ada juga yang mengidap gangguan jiwa karena tidak terpilih sementara biaya yang dikeluarkan sudah banyak karena harus menjual segala yang ada tanah,rumah dan lain sebagainya.
Kita juga tidak mau bila mereka terpilih menjadi anggota dewan terhormat tersebut berpikir pragmatis dan transaksional dengan melakukan perbuatan perbuatan yang meyimpang dan melanggar hukum dengan cara bermain anggaran dan sebagainya yang pada intinya menggeroti uang rakyat dan sudah berkianat kepada rakyat. Hal ini tidak akan terjadi kalau mereka memiliki integritas dan kualitas baik pada saat tidak terpilih maupun terpilih menjadi anggota dewan.
Kita menghendaki bahwa spirit dari anggota dewan terhormat itu benar benar ingin mengabdi kan dirinya untuk kepentingan rakyat sehingga tidak ada tindakan return to investment yakni mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk menjadi anggota dewan perwakilan rakyat.
Apalagi belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang batasan penggunaan dana kampanye untuk partai politik. Sehingga setiap orang akan bertarung dengan dana yang tidak sedikit menyebabkan ongkos politik kita menjadi besar sehingga membuka celah celah korupsi bagi anggota dewan perwakilan rakyat.
Di sisi lain pendidikan politik juga perlu diterapkan secara masif kepada masyarakat baik sebagai pemilih maupun yang dipilih. Apabila dua komponen masyarakat tersebut sudah terdidik dan memiliki pemahaman politik yang baik maka proses demokrasi yang ada juga relatif menjadi baik dan menghasilkan anggota dewan perwakilan yang baik pula di parlemen.***
Editor : Rindra Yasin