Berdasarkan informasi rencana pembangunan Pulau Rempang yaitu berasal dari rencana investasi Pemerintah Pusat melalui Kerjasama BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) yang berencana mempersiapkan Pulau Rempang sebagai mesin ekonomi baru Indonesia/The New Engine Indonesia’s Economic Growth dengan nilai investasi sekitar Rp381 triliun hingga tahun 2080 nanti, perkembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Batam dan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Akan tetapi dari informasi yang diperoleh di berbagai media tentang Pulau Rempang terjadinya konflik pada tanggal 7 September 2023 dimana BP Batam yang dikawal dengan TNI-Polri melakukan pengukuran patok tata batas kawasan Rempang yang mendapat perlawanan masyarakat Rempang yang mengakibatkan beberapa korban cedera.
Selanjutnya pada tanggal 11 September 2023 masyarakat Rempang bersama organisasi masyarakat melanjutkan unjuk rasa ke kantor BP Batam yang mengakibatkan bentrok fisik antara masyarakat dengan aparat.
Adapun hal yang paparkan pada saat itu masyarakat Rempang sangat mendukung pembangunan di wilayah Rempang namun tidak ingin direlokasi, kemudian masyarakat meminta sekitar 320 Ha untuk tetap tinggal. Berdasarkan analisa, permasalahan ini timbul karena kurang sosialisasi yang dilakukan oleh BP Batam terkait pembangunan Pulau Rempang dan tidak ada kejelasan dari pemerintah terkait tujuan relokasi yang tetap dapat mendukung aktivitas masyarakat setempat.
Sejatinya masyarakat Melayu tidak ingin menghambat investasi dan pembangunan, akan tetapi masyarakat Pulau Rempang ingin adanya solusi yang terbaik. Adapun solusi yang dapat di lakukan yaitu pemerintah sebaiknya mengkaji lebih lanjut program yang akan dijalankan agar marwah 16 kampung tersebut tidak hilang mengingat sejarah nenek moyang Suku Melayu berada di kampung tersebut.
Pemerintah perlu mengakomodir keinginan masyarakat kampung tua untuk melestarikan budaya dengan membangun destinasi wisata budaya Melayu. Masyarakat perlu bukti fisik dan harus tahu apa yang didapatkannya dengan jelas. Pemerintah perlu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang dapat melestarikan kearifan lokal dengan melakukan sosialisasi melalui etika komunikasi yang baik. Tanpa sosialisasi dan komunikasi yang baik kisruh takkan selesai.***
Editor : Rindra Yasin