Keadilan Akan Menemukan Jalannya Sendiri

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 9 November 2023 | 10:53 WIB

AKHIRNYA kegeraman publik terhadap para hakim mahkamah konstitusi dimana sempat diplesetkan masyarakat jadi mahkamah keluarga yang mengabulkan judicial review (JR) syarat usia untuk pilpres, terpuaskan dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Terutama atas sanksi yang dijatuhkan kepada Ketua mahkamah konstitusi Anwar Usman berupa pemecatan dari jabatan ketua MK dan dilarang ikut sidang perselisihan pilpres, pemilu dan pilkada, disambut masyarakat Indonesia dengan suka cita. 

Keputusan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Kehormatan (MKMK) ini, memberikan kepuasan tersendiri bagi rakyat banyak terhadap kekecewaan atas keputusan yang diambil secara gegabah oleh para hakim MK, beberapa waktu.   Walaupun sebagian masyarakat mengatakan keputusan MKMK masih kurang berani karena tidak memecat Anwar Usman dan mengeluarkan putusan cacat hukum atas JR yang diterima MK soal syarat usia calon presiden dan wakil yang membuat anak presiden melenggang ke kontestasi pilpres. Anwar Usman yang merupakan ipar presiden dan paman dari anak presiden yang berhasil diloloskan Ikut kontestasi pilpres, terbukti telah melakukan pelanggaran etika. Dia dinyatakan melakukan akumulasi pelanggaran etik dalam banyak laporan. Salah satunya membuka ruang untuk MK diintervensi.

Selain memberhentikannya dari jabatan ketua, MKMK mencabut sejumlah hak lainnya yang melekat pada Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. Pertama, Anwar dilarang dicalonkan kembali sebagai ketua atau wakil ketua dalam pemilihan. Kedua, adik ipar Presiden Jokowi itu dilarang terlibat dalam memutus berbagai perselisihan hasil pemilu (PHP). Baik sengketa pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, maupun pemilihan umum kepala daerah. Hal itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap MK.

Dalam kesimpulannya, MKMK juga memintanya tidak terlibat dalam pengujian perkara syarat usia capres dan cawapres yang kini diuji materi kembali. Keputusan MKMK ini dinilai agak moderat dan terkesan kompromi. Banyak pihak yang berharap Anwar Usman dipecat dengan tidak hormat (PDTH). Namun ada juga yang menyarankan agar Anwar Usman mengundurkan diri saja. Karena dengan semua kejadian di MK tersebut, beserta putusan MKMK yang membuat Anwar Usman tidak lagi bisa terlibat dalam mengadili sengketa pilpres, maka sebaiknya Anwar Usman mengundurkan diri dari posisi hakim konstitusi. 

Terlepas dari itu, kini masyarakat menantikan babak akhir dari drama MK ini, yaitu sidang JR syarat usia capres yang diuji materi kembali. Karena sidang kali ini dengan pelapor mahasiswa minus kehadiran Anwar Usman.  Sebagaimana diketahui, perkara 141/2023 diuji kembali oleh mahasiswa Universitas NU Indonesia Brahma Aryana. Kemudian, ada juga gugatan Denny Indrayana dan Zaenal Arifin Mochtar. Mereka mempersoalkan putusan 90/2023 yang dinilai melanggar. Sidang perdana perkara 141/2023 digelar, Rabu (8/11) kemarin.

Dengan begitu nasib sang keponakan yang sudah mendaftar ikut kontestasi pilpres sebagai cawapres berada di ujung tanduk. Dan kita nantikan saja bagaimana kelanjutan semua ini dan berharap hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dan keadilan akan menemukan jalannya sendiri.***

Editor : Rindra Yasin