ANTREAN panjang kendaraan bermotor berbahan bakar bio solar hingga saat ini masih ditemukan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Riau. Antrean ini terjadi akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar. Kasus ini bukanlah fenomena baru, tapi fenomena lama yang kembali berulang. Anehnya, kelangkaan BBM jenis bio solar ini selalu terjadi setiap akan memasuki akhir tahun. Syukurnya, pada tahun ini kelangkaan BBM tidak diikuti untuk jenis pertalite, sehingga kendaraan yang terlihat mengantre di sejumlah SPBU hanyalah kendaraan yang berbahan bakar bio solar saja.
Harusnya ini tidak mesti terjadi. Karena sebelum kuota BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah itu ditetapkan, sudah dilakukan penghitungan dengan sedetil mungkin. Mulai dari jumlah pertumbuhan kendaraan bio solar setiap tahunnya, sampai dengan jumlah konsumsi BBM yang dibutuhkan setiap hari. Harusnya kalau perhitungannya benar tidak terjadi kelangkaan. Mungkin perhitungannya benar tapi penyalurannya yang tidak benar alias misteri.
Kalau penyalurannya tepat sasaran, kelangkaan BBM jenis bio solar bisa dipastikan tidak akan terjadi lagi. Karena pihak pertamina mengakui, sama sekali tidak melakukan pembatasan terhadap penyaluran kuota BBM jenis bio solar tersebut. Dalam penyalurannya, pihak pertamina juga sudah membuat sistem yang begitu ketat.
Di mana BBM jenis bio solar hanya boleh dikonsusmi untuk kendaraan masyarakat. Tidak dibenarkan untuk dikonsumsi kalangan industri. Setiap masyarakat yang memiliki kendaraan berbahan bakar bio solar sesuai kelas yang ditentukan, juga sudah diwajibkan untuk memakai barcode MyPertamina.
Kondisi ini pun ikut menyita perhatian anggota DPRD Riau Ade Hartati. Perempuan yang sudah malang melintang di dunia legislatif itu mempertanyakan tentang skema penyaluran BBM tersebut. Mengingat Riau selalu bermasalah dengan stok solar. Ia mempertanyakan tentang pendistribusian BBM bio solar tersebut, jangan-jangan tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat, tapi juga ikut dinikmati oleh kalangan industri.
Dia meminta Pertamina untuk mengevaluasi terhadap sistim yang sudah ada. Apakah sudah benar-benar berjalan dengan baik atau justru gagal. Sebab, kuota bio solar yang diberikan untuk Riau disebut sudah cukup, namun kenyataannya di lapangan untuk mendapatkan bio solar masyarakat kesulitan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Riau Evarevita juga menduga, terjadinya antrean kendaraan berbahan bakar bio solar di sejumlah SPBU di Riau karena penggunaan solar bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Di mana masih banyak kendaraan pribadi yang tergolong kendaraan mewah ikut menggunakan solar subsidi. Padahal seharusnya kendaraan tersebut tidak semestinya menggunakan solar bersubsidi, tapi menggunakan dexlite.
Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa sistim barcode MyPertamina yang dibuat oleh Pertamina belum berjalan sepenuhnya. BBM bersubsidi masih bisa dengan leluasa dikonsumsi oleh masyarakat yang menggunakan kendaraan mewah. Pertamina harus bersikap tegas dalam menerapkan aturan, tidak bisa plin plan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi setiap masyarakat yang memiliki kendaraan mewah untuk ikut mengantre menikmati BBM bersubsidi.***
Editor : Rindra Yasin