Masih Kekhawatiran tentang Netralitas

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 4 Desember 2023 | 11:24 WIB

Jelang pemilu kali ini, kekhawatiran tentang netralitas aparat pemerintah, TNI dan Polri masih mengemuka. Soalnya ada peluang institusi negara ini dipergunakan untuk kepentingan politik. Sampai-sampai Capres nomor urut 1 Anies Baswedan meminta agar aparat pemerintah, TNI, maupun polisi, yang dipaksa tidak netral dalam Pilpres 2024 mendatang untuk melawan atasannya. Hal itu ia sampaikan saat berkampanye di Medan, Sumatera Utara. 

Di hadapan lautan massa, ia mengatakan bahwa saat ini sudah banyak percakapan tentang netralitas jelang Pemilu yang bersangkutan dengan aparat pemerintah, TNI, hingga polisi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar para aparat pemerintah, TNI, maupun polisi menolak jika diperintah untuk mendukung salah satu calon dalam pilpres 2024 mendatang. 

Dengan begitu, Anies menyatakan bahwa orang-orang yang menolak untuk tidak netral itu dapat menceritakan hal baik kepada anak-cucunya bahwa tak pernah mencederai sumpah yang sudah diucapkan. Selain itu netralitas juga hendaknya dilakukan oleh para aparatur sipil negara (ASN).

Dalam menjaga integritas dan profesionalitas aparatur negara, Aparatur Sipil Negara Bersama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia harus netral. Netralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap ASN tidak boleh berpihak kepada kepentingan atau pengaruh pihak manapun, sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014.

Netralitas ASN berbeda dengan netralitas TNI dan Polri dalam momen Pemilihan Umum. Perbedaan yang dimaksud adalah bahwasanya TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya, baik untuk memilih anggota legislatif, Kepala Daerah, maupun Presiden. Adapun ASN, berhak untuk memilih, namun dilarang untuk menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik yang menjadi kontestan Pemilu.

Setiap pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam pembangunan nasional. Untuk itu, setiap pegawai harus kompeten dalam menjadi pelaksana kebijakan dan pelayan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seluruh aparatur negara, baik ASN, TNI, maupun Polri harus bersikap profesional, adil, tidak diskriminatif atas dasar kepentingan kelompok, golongan atau politik. Jangan sampai kekuasaan penguasa anggaran dan program yang melekat pada Sebagian ASN menjadi kekuatan yang dimanfaatkan untuk mengarahkan ASN dan masyarakat pada kekuatan politik tertentu, yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun hal-hal yang dilarang terhadap ASN, TNI dan Polri diantaranya kampanye/sosialisasi media sosial, menghadiri deklarasi calon peserta pemilu, ikut sebagai panitia/pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut PNS, menghadiri acara Parpol, menghadiri penyerahan dukungan partai politik ke kandidat Pemilu, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (melakukan ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang), ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan menyerahkan kartu tanda penduduk, dan bentuk ketidaknetralan lainnya. Semoga aparatur pemerintah mampu bersikap profesional di Pemilu.***

Editor : Rindra Yasin