Dinamika Kampanye Pemilu 2024

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 11 Desember 2023 | 10:36 WIB
Photo
Photo

Tahun 2024 dua agenda besar dalam dunia politik digelar yakni pemilu serentak 2024 akan segera dilaksanakan. Penyelenggara pemilu telah melaksanakan tahapan-tahapan pemilu, KPU telah membuka pendaftran calon anggota legislatif (caleg) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  Pemilu 2024. 

Partai politik telah melakukan konsolidasi internal partai. Suasana pemilu kian terasa bahkan menjadi wacana yang begitu hangat untuk diperbincangkan. Suguhan wacana politik pun hadir di setiap media baik itu media mainstream maupun media sosial. Menjelang pemilu  2024 masyarakat akan disajikan kampanye jualan program pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis. 

Wacana yang sering kita dengar pada setiap pencalonan baik untuk calon anggota legislatif dan calon presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah (pilkada). Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan aturan kampanye Pemilu 2024. Penetapan itu dilakukan dengan penerbitan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024. Selain memuat aturan kampanye, PKPU tersebut mengatur jadwal kampanye Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. KPU juga mengatur jadwal kampanye pilpres jika terjadi putaran kedua, pada 2-22 Juni 2024.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu disebutkan bahwa peserta pemilu yang melakukan kampanye pemilu dengan menggunakan metode kampanye pemilu berupa pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum, dalam membuat desain APK dilarang: pertama, mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; kedua, memuat konten yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; ketiga, menghina suku, agama, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu lain; keempat, menghasut, mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; dan kelima, menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Tahap kampanye merupakan tahapan yang digunakan untuk persaingan calon dan peserta, hal ini digunakan untuk menarik perhatian dan simpati calon dan peserta untuk menghimbau masyarakat agar memilih calon dan peserta. Dalam tahapan ini biasanya banyak calon dan peserta yang melakukan hal-hal nakal demi mencapai tujuan agar terpilih oleh rakyat. 

Pada tahap kampanye, calon dan peserta pemilu diperbolehkan untuk kampanye dengan menggunakan atau memasang alat peraga kampanye (APK). Dalam pemasangan APK ini sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti pemasangan APK, hingga gambar yang ingin dipasang didaftarkan terlebih dahulu di KPU. 

Lokasi pemasangan APK juga sudah diatur dalam PKPU dan dituangkan dalam SK Bupati. Jenis APK-nya bermacam-macam, antara lain baliho, spanduk, rontek. Penamaan APK jenis ini menimbulkan polemik di kalangan calon dan peserta pemilu. Seperti halnya penamaan rontek. Rontek ini mempunyai banyak tafsir, ada yang bilang rontek ini baliho kecil dan ada juga yang tidak cocok dengan tipe APK. Hal ini sering menjadi permasalahan pada setiap tahapan kampanye hingga terakhir pada pelaksanaan pilkada.

Kampanye sebagai media dalam penyampaian visi dan misi serta janji politik tentunya masyarakat tidak lagi menganggap janji politik itu sebagai sesuatu yang memberikan angin segara dan suatu perubahan ke depan.Alasan mendasar yang melatarbelakangi munculnya kekecewaan masyarakat tersebut akibat janji pemilu yang tak kunjung pernah menjadi kenyataan. Rakyat mulai sadar dan merasa hanya dibutuhkan suaranya saat pemilu, selanjutnya diabaikan ketika kekuasaan telah tercapai.

Janji kampanye para kontestan pemilu seolah-olah hanya menjadi pemanis bibir semata untuk mengelabui rakyat agar tertarik memilih dirinya padahal dari semula janji tersebut (mungkin) telah direncanakan untuk tidak dipenuhi. Maka tidak heran bila sebagian besar rakyat menganggap janji politik sangat identik dengan kebohongan. Pemilu di mata rakyat tidak lebih dari sekadar sebuah ajang tempat orang memberikan janji-janji untuk diingkari.

Akibatnya, demokrasi perwakilan di Indonesia saat ini mengalami masalah disconnected electoral yaitu adanya keterputusan relasi antara wakil dengan yang diwakili. Sehingga seringkali tindakan yang dilakukan oleh para wakil tidak linier dengan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan dari orang-orang yang diwakili (publik).*** 

Helmi Abu Bakar El-Langkawi, Dosen IAI Al-Aziziyah Samalanga Aceh.

Editor : Rindra Yasin