RIAUPOS - Setelah udara, air, dan kasih sayang maka komunikasi dapat menjadi kebutuhan manusia berikutnya yang sangat diperlukan. Manusia dalam berbagai posisinya baik secara individu maupun sosial sangat memerlukan komunikasi. Komunikasi itu sangat diperlukan di kamar-kamar pribadi, di rumah bersama keluarga, di kantor bersama kolega, atau di rapat kabinet antara presiden dengan para menterinya. Komunikasi itu juga diperlukan di ruang-ruang terbuka warung kopi pasar-pasar, di sawah, atau di kebun. Semua memerlukan komunikasi.
Komunikasi efektif merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan. Komunikasi yang efektif menghasilkan respon positif berupa tindakan dari masyarakat yang mendukung berbagai bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Komunikasi yang efektif oleh pemerintah menghasilkan respon positif berupa tindakan dari masyarakat yang mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga peran serta masyarakat dapat berjalan dengan efektif. Komunikasi yang efektif kepada masyarakat juga menghasilkan kepercayaan (trust). Trust dalam jangka panjang dapat memberikan dampak pada stabilitas jalannya suatu negara.
R. Wayne Pace, Brent D. Paterson, dan M. Dallas Burnet dalam bukunya, Techniques for Effective Communication dalam Arifin (1984), menyatakan bahwa tujuan sentral dari strategi komunikasi terdiri atas tiga, yaitu: 1. To secure understanding 2. To establish acceptance 3. To motivate action. To secure understanding artinya memastikan bahwa komunikan mengerti dengan pesan yang diterimanya. Ketika komunikan telah mengerti dan menerima, penerimanya itu harus dibina (to establish acceptance). Pada akhirnya, kegiatan komunikasi dimotivasikan (to motivate action).
Dengan demikian, strategi komunikasi merupakan keseluruhan perencanaan, taktik dan cara yang dipergunakan untuk melancarkan komunikasi dengan memperhatikan keseluruhan aspek yang ada pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam era digital seperti saat ini, untuk mencapai tujuan komunikasi, pemerintah harus dapat memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Dari sisi internal, agar informasi yang disampaikan kepada publik memiliki narasi yang sama harus dilakukan penguatan komunikasi kepada unit-unit yang ada di dalam organisasi pemerintahan terlebih dahulu, baik di Pusat maupun Daerah.
Misalnya, Pemerintah telah menyusun core values Aparatur Sipil Negara (ASN) “berAKHLAK”: “Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif”. Branding inilah yang kemudian menjadi semangat dari seluruh pegawai pemerintah baik ASN pusat maupun daerah untuk menyampaikan informasi kepada publik, yang akhirnya memupuk keyakinan publik kepada kinerja ASN. Penguatan komunikasi internal perlu dilakukan untuk menyebarluaskan branding tersebut.
Penguatan komunikasi internal dapat juga dilakukan diantaranya melalui:
Pertama, optimalimasi kehumasan yang ada di seluruh unit lembaga pemerintahan. Humas seyogyanya bersifat adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada sehingga dapat menampilkan informasi yang aktual, faktual, dan konten yang menarik. Humas bukan sekedar media relation, tetapi juga dituntut untuk memahami seluruh proses bisnis yang ada dalam institusi pemerintah dimana Humas berada. Yang tidak kalah penting adalah isi informasi yang akan disampaikan ke masyarakat. Peran Humas saat ini adalah sebagai seorang producer sekaligus publisher. Humas sebagai producer yakni membuat berita, cerita, artikel, konten dan pastinya konten-konten yang taktis. Humas dituntut untuk dapat membuat konten informasi yang menarik. Konten yang dapat menyentuh hati masyarakat, menjadi top of mind masyarakat. Dengan adanya konten yang menarik tersebut akan menjadi ikatan dalam daya ingat masyarakat akan kualitas dari institusi. Selain itu, tim Humas juga merupakan publisher. Humas saat ini tentu tidak hanya berkutat pada media mainstream saja, tapi sudah merambah ke dunia maya yang tidak memiliki batas teritori. Tim Humas juga dituntut untuk kreatif dan inovatif agar dapat menciptakan konten yang berkualitas dan menarik.
Kedua, para pejabat tinggi (Eselon I, II) menjadi panutan dalam berkomunikasi kepada publik. Kepemimpinan adalah hal paling fundamental dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan. Peran seorang leader adalah memimpin semua sumber daya manusia yang ada di dalam unit kerjanya, sehingga bisa dikatakan bahwa maju tidaknya suatu organisasi terletak dari peran pemimpinnya. Selain itu, pemimpin dapat juga menjadi role model bagi setiap jajarannya. Gerak geriknya ditiru, ucapannya menjadi pegangan, dan dapat menjadi inspirasi bagi setiap jajarannya atau bawahannya. Oleh karena itu, para pejabat tinggi harus hati-hati dan bijaksana dalam berkomunikasi.
Ketiga, memanfaatkan pegawai sebagai aset komunikasi. Para pegawai setidaknya memahami tugas pokok dan fungsi dari unitnya serta mengetahui isu-isu terkini yang sedang berkembang. Para pegawai diharapkan dapat menjadi bagian dari komunikator bagi institusinya. Sehingga muncul sebutan “everyone is communicator”, setiap orang adalah komunikator dari tugas dan fungsi yang dilakukan oleh institusinya. Setiap SDM harus memahami tugas organisasi dan dapat menginformasikan kepada publik mengenai tugas yang mereka laksanakan. Misalnya, BPS memiliki Sensus Penduduk, ibarat dalam kampanye pilpres, maka sebaiknya setiap pegawai BPS menjadi juru bicara dari kegiatan Sensus Penduduk ketika akan dilaksanakan, sehingga informasi terkait Sensus Penduduk dapat sampai ke semua orang.
Keempat, Optimalisasi media internal yang dimiliki untuk penguatan komunikasi internal. Media internal seperti website, majalah, sosial media dan lainnya hendaknya digunakan untuk membagi informasi yang dapat menjadi bekal pengetahuan bagi seluruh pegawai, sehingga dapat menguatkan pengetahuan yang dimiliki. Dan terakhir kelima, adanya juru bicara (spoke person) yang terlatih dan menguasai materi.
Lembaga Pemerintahan terkadang harus berhadapan dengan sekelompok masyarakat yang memiliki stereotype “tidak percaya”. Hal ini tentu menjadi tantangan dan seni tersendiri. Setiap lembaga pemerintahan selaku pengemban amanah masyarakat dalam berbagai hal kemaslahatan kehidupan, tentu harus senantiasa melakukan komunikasi dengan masyarakat selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Ketika muncul adanya stereotype tertentu dari masyarakat, tidak ada salahnya juga menengok ke dalam dirinya apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah dilakukan dengan kemampuan yang baik (capabality), penuh rasa tanggung jawab (accountability) dan cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (responsivenes). Jika belum, maka harus segera berbenah. Jika sudah, maka prestasi tersebut harus dipertahankan.
Ibarat sebuah paduan suara dan simfoni orkestra, harmonisasi pengelolaan komunikasi menjadi sangatlah penting, mengingat banyak topik, agenda dan kegiatan yang memerlukan pengelolaan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan trust dari masyarakat kepada pemerintahan.***
Oleh: Budi Hartono, Statistisi Ahli Madya BPS Kota Pekanbaru