Kompleksitas Pilkada Serentak

Redaksi • Dipublikasikan Rabu, 27 November 2024 | 12:21 WIB

Ilham Muhammad Yasir
Ilham Muhammad Yasir

SEBANYAK 4.827.022 pemilih (2.445.001 laki-laki dan 2.382.021 perempuan) di Riau akan memberikan suaranya di 11.480 TPS sejak pukul 07.00 WIB–13.00 WIB di pilkada serentak Nasional 2024, Rabu (27/10) hari ini. Dari jumlah itu terdapat 14.217 pemilih (8.523 laki-laki dan 5.695 perempuan) terdata mengurus pindah memilih. Baik pindah antardesa/kelurahan, atau antarkecamatan maupun antarkabupaten/kota di dalam provinsi. Kenaikan data pemilih kali ini cukup signifikan, jika dibandingkan dengan pemilih di pilkada Riau 2018 sebesar 3.622.488 pemilih. Dalam rentang enam tahun naik 1.204.534 pemilih. Apabila dibandingkan data pemilih pemilu 2024 sebesar 4.732.174 pemilih ke pilkada 2024, kenaikannya hanya 94.848 pemilih saja.

Kualitas data pemilih DPT 2024 saat ini pun sangat baik. Dari data sebesar 4.827.022 pemilih yang didasarkan data jumlah penduduk Riau semester II tahun 2023 sebesar 6.861.237 jiwa, persentasenya menghasilkan di angka 70,35 persen. Namun angkanya masih di bawah data pemilih pemilu 2024. Yang mencapai 71,19 persen. Di mana data pemilihnya sebesar 4.732.174 pemilih dengan data jumlah penduduk Riau semester I tahun 2022 sebesar 6.646.390 jiwa. Untuk mengukur data pemilih yang baik atau akurat rumusannya harus di atas 65 persen dari angka data jumlah penduduk suatu wilayah. Baik itu ukurannya provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun ukurannya itu setingkat desa/kelurahan.

Selain itu, dari 12 kabupaten/kota di Riau, Kota Pekanbaru menempati jumlah terbesar pemilihnya. Yaitu sebesar 791.034 pemilih yang tersebar di 1.389 TPS. Kemudian disusul Kampar sebesar 601.561 pemilih dengan 1.280 TPS. Indragiri Hilir di urutan ketiga sebesar 514.106 pemilih dengan 1.558 TPS. Sedangkan pemilih yang terkecil ada di Kepulauan Meranti sebesar 149.815 pemilih dengan 368 TPS dan Dumai sebesar 328.799 pemilih dengan 525 TPS.

Pilkada Serentak Nasional
Untuk pertama kalinya, pilkada kali ini adalah serentak nasional di seluruh Indonesia. Para pemilih yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau ini akan memberikan suaranya bersama kurang lebih 207 juta pemilih di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Untuk memilih pasangan calon kepala daerahnya masing-masing. Di Riau, ada sekitar 42 pasangan calon (paslon). Tiga paslon untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Delapan paslon untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru dan Dumai. Selebihnya, ada 31 paslon untuk pemilihan bupati dan wakil bupati di 10 kabupaten.

Pilkada serentak nasional 2024 adalah gelombang kelima. Atau desain terakhir sejak dimulai di pilkada serentak 2015. Pertama, pilkada serentak 2015 yang diikuti 9 provinsi, 224 kabupaten, 354 kota. Waktu itu di Riau, ada 9 kabupaten/kota. Kedua, pilkada serentak 2017 diikuti tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Saat itu diikuti Kampar dan Pekanbaru. Ketiga, pilkada serentak 2018 diikuti 17 provinsi, 145 kabupaten, dan 39 kota. Yang diikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir. Keempat, pilkada serentak 2020 (pilkada di tengah Covid-19, red) yang diikuti sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dan untuk kedua kalinya 9 kabupaten/kota di Riau kembali diikutkan.

Pemilih DPT, DPTb dan DPK
Para pemilih ini akan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis kelompok pemilih. Pertama, pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Mereka memilih sejak pukul 07.00 WIB–13.00 Wib. Kedua, pemilih pindahan atau yang sudah tercatat dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Waktu memilihnya di TPS sama dengan pemilih DPT. Ketiga, pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK). Pemilih ini tidak terdaftar baik dalam DPT maupun DPTb. Namun memiliki dokumen kependudukan dalam bentuk KTP-el maupun suket yang sesuai alamat domisilinya dengan TPS tempat memilihnya. Pemilih DPK ini diberikan waktu memilih pukul 12.00 WIB-13.00 WIB, sepanjang surat suara masih tersedia atau setelah seluruh pemilih DPT dan DPTb sudah memberikan suaranya.

Untuk pemilih DPT dan DPK (mengunakan KTP-el atau Suket), mereka akan mendapatkan semua jenis surat suara. Yaitu surat sura pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Sedangkan untuk pemilih DPTb (pemilih pindahan), mereka hanya mendapat 1 (satu) jenis surat suara. Jika pindah memilihnya antarkabupaten/kota dalam provinsi, diberikan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur saja. Sedangkan, jika pindah memilih antardesa/kelurahan atau kecamatan di dalam kabupaten/kota yang sama tetap mendapatkan semua jenis surat suara, kedua pemilihan tersebut.

Perlu diperhatikan untuk para pemilih. Baik pemilih dalam DPT, DPTb maupun DPK, pastikan saat datang ke TPS membawa surat Model C-Pemberitahuan-KWK, KTP-el atau Suket. Karena KTP-el atau suket, adalah dokumen yang harus dibawa dan diperlihatkan kepada petugas KPPS di TPS. Untuk pemilih yang belum mendapatkan C-Pemberitahuan dari KPPS, paling lambat 3 (tiga) hari menjelang 27 November 2024, sebenarnya, dapat dimintakan langsung ke KPPS atau melalui RT setempat. Namun, jika belum juga mendapatkan C-Pemberitahuan, silakan Anda langsung mendatangi TPS terdekat yang sesuai dengan alamat di KTP-el atau suket. Atau bisa terlebih dahulu mengecek di DPT online di telepon android melalui Google: Cek DPT Online-KPU. Nanti akan diarahkan di layar mengisi NIK (16 digit) yang ada di KTP-el atau Suket. Setelah itu akan diminta mengisi nomor telepon yang terhubung dengan aplikasi Whatsapp. Lalu diberikan kode OTP untuk diisi. Seketika itu langsung keluar keterangan di layar lengkap: nomor TPS, alamat TPS, nama pemilih, alamat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota. Selain itu, dapat juga langsung mendatangi TPS. Petugas KPPS akan membantu mengecekkan apakah Anda sudah terdaftar atau belum di dalam DPT.

Untuk pemilih yang belum mendapatkan C-Pemberitahuan, haknya tetap dijamin perlakuannya seperti pemilih yang lainnya dalam DPT, DPTb maupun DPK. Jika setelah dicek dalam Cek DPT Online-KPU atau melihat langsung A-Daftar Pemilih yang diumumkan di papan pengumuman di TPS. Atau dapat mengecek melalui A-Daftar Pemilih yang ada pada petugas KPPS. Jika dari hasil pengecekkannya terdaftar dalam DPT, maka dapat langsung menggunakan suaranya sejak pukul 07.00 WIB–13.00 WIB. Namun jika tidak terdaftar dalam DPT, akan masuk kategori pemilih DPK sebagaimana penjelasan di atas. Yaitu memberikan suaranya pada pukul 12.00 WIB–13.00 WIB, mendapatkan semua jenis surat suara pemilihan. Untuk pemegang KTP-el atau suket yang alamat domisilinya di luar Riau, atau di luar kabupaten/kota lain tidak termasuk dalam kategori pemilih DPK. Bahkan, jika sampai memilih atau diberikan hak pilih, maka surat suaranya tidak sah. Selain berpotensi TPS-nya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), kepada yang bersangkutan dapat dikenai ancaman pidana. Karena kategorinya sebagai warga negara yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak mempunyai hak pilih.

Efisiensi Rp123 Miliar
Anggaran pemilihan serentak nasional kali ini masih tetap dibiayai melalui anggaran APBD masing-masing daerah. Meskipun sebelumnya sempat dijanjikan pada pemilu serentak nasional akan dibiayai oleh pusat melalui APBN. Namun, pascapilkada serentak nasional 2020 atau menjelang tahapan pemilu 2024, pemerintah pusat memutuskan pembiayaan tetap kembali dibebankan daerah masing-masing. Untuk di Riau total anggaran yang diberikan ke KPU sebesar Rp634,4 miliar. Provinsi menganggarkan sebesar Rp133 miliar. Dan 12 kabupaten/kota mereka total menganggarkan Rp501 miliar.

Selama 4 kali menghelat pilkada serentak di Riau, KPU berhasil memanfaatkan anggaran secara efisien. Jumlahnya mencapai Rp123 miliar. Di 2015 di 9 kabupaten/kota total dianggarkan sebesar Rp165 miliar. Anggaran yang digunakan sebesar Rp144 miliar, dan hasil efisiensinya sebesar Rp21 miliar. Begitu pula di 2017 total dianggarkan sebesar Rp57 miliar di dua kabupaten/kota. Anggaran yang digunakan sebesar Rp55 miliar, hasil efisiensi Rp2 miliar. Begitu pula di 2018 diikuti provinsi, dan 1 kabupaten total anggaran sebesar Rp337 miliar. Anggaran yang digunakan sebesar Rp270 miliar, dan efisiensi sebesar Rp67 miliar. Terakhir di 2020, 9 kabupaten/kota total dianggarkan sebesar Rp254 miliar. Anggaran yang digunakan sebesar Rp222 miliar, dan hasil efisiensinya sebesar Rp31,8 miliar. Andaikan anggaran 2024 kali ini dibiayai dengan beban yang sama (budget sharing), 12 kabupaten/kota tak harus mengalami kenaikan anggaran dari pilkada tahun sebelumnya.

Terakhir, kesungguhan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) dan niat baik dalam mengelola anggaran hibah pilkada dari pemerintah daerah harus terus dipertahankan. Di satu sisi, masih terus belajar dan menyesuaikan dengan kompleksitas penyelenggaraan pilkada sejak digelar serentak pertama kalinya di 2015. Di sisi lain, anggaran harus tercukupi dengan menggunakan pengajuan standar pembiayaan yang paling maksimal. Namun harus punya niat untuk membuat terobosan bahwa keserentakan pilkada, tidak hanya kualitas tahapannya yang semakin baik, tapi juga efisiensi anggaran terus diwujudkan. Sebagaimana keinginan awal para para pembuat naskah akademis dan rancangan UU Pilkada. Bahwa keserentakan pilkada harus menghasilkan efisiensi dari sisi anggaran, efektif dari sisi teknis pelaksanaan dan pilkada menghasilkan pemerintahan yang baik (good governance). Semoga.***

Oleh: Ilham Muhammad Yasir (Ketua KPU Provinsi Riau 2019 – 2024, dan mahasiswa Program Doktoral (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau)

Editor : RP Arif Oktafian
kompleksitas ilham muhammad yasir kpu riau pilkada serentak