RIAUPOS.CO - Tanggal 27 November 2024 merupakan tonggak sejarah peradaban baru bagi bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin baru. Secara umum, pemimpin baru akan melakukan perubahan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka yang berhasil meraih suara terbanyak, tentunya bersyukur dan berbahagia, namun janganlah menikmati kebahagiaan secara berlebihan yang menimbulkan kesombongan.
Sementara itu bagi yang kalah harus siap menerima kekalahan dengan ikhlas dan anggaplah sebagai kesuksesan yang tertunda. Dalam permainan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Terlepas apakah Anda sebagai pemenang atau pihak yang kalah, yang pasti Anda sudah memiliki jiwa sebagai petarung.
Tidak semua orang memiliki jiwa sebagai petarung tersebut. Semua kandidat memiliki program yang sangat bagus dan menarik untuk didiskusikan bersama. Oleh karena itu, bagi kandidat yang berhasil memenangkan persaingan, tidak ada salahnya mencermati dan mereview program kerja kandidat lain yang dinilai logis dan realistis guna disinergikan dengan program kerjanya menuju visi dan misi perubahan.
Semua konsep yang ditawarkan mengusung misi perubahan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. “Karena itu pilihlah saya”, dan saya sudah memiliki program yang mampu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya menjadi makin cerdas, maju, makin sejahtera, unggul dan berperadaban mulia.
Program yang ditawarkan semuanya mengarah keperpihakan pada masyarakat, terutama wong cilik. Semua kandidat berjanji, jika terpilih menjadi kepala daerah, ia akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berupaya mengurangi pengangguran, akan menciptakan program penanggulangan kemiskinan, akan memperhatikan kesehatan masyarakat. Akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Akan memperhatikan nasib petani dan kaum buruh.
Akan meningkatkan anggaran pendidikan, akan memperhatikan nasib guru dan PNS. Akan meningkatkan investasi, akan membangun infrastuktur yang menunjang peningkatan pembangunan, akan membangun industri untuk masyarakat tempatan, sekolah gratis, satu rumah satu sarjana, sembako murah, mengatasi persoalan banjir, kemudahan bagi masyarakat UMKM untuk mengakses permodalan dan kemitraan usaha, satu RW mendapat bantuan seratus juta rupiah, peningkatan kesejahteraan pegawai dan karyawan, serta program-program lainnya.
Semuanya demi untuk melakukan perubahan menuju terciptanya peningkatan indeks kebahagiaan hidup masyarakat yang cerdas, mandiri, dan sejahtera. Semua program tersebut merupakan bagian dari upaya melakukan perubahan menuju kesempurnaan. Itulah kira-kira review dari debat para kandidat dan diskusi bedah visi dan misi calon kepala daerah.
Semua yang dijanjikan memberikan kesejukan hati para pemirsa. Pasalnya, kandidat calon kepala daerah telah memiliki konsep sangat bagus untuk disampaikan dalam diskusi tersebut guna menarik simpati masyarakat.
Kini pilkada telah selesai dan sudah diketahui pemenangnya. Sudah saatnya rakyat untuk menagih janji dari apa yang telah diikrarkan dalam kampanye mencari dukungan. Semoga pengalaman masa lalu tidak terulang pada pilkada tahun ini. Pengalaman masa lalu setelah mereka terpilih dan memenangkan pilkada, ternyata apa yang telah dikampanyekan pada saat mencari dukungan hanya sekadar tebar pesona, dan tebar janji.
Janji yang telah diikrarkan saat kampanye mencari dukungan menjadi saksi sejarah bahwa banyak janji-janji yang harus direalisasikan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dalam berbagai segi kehidupan menjadi bagian terpenting yang akan ditagih. Kini janji-janji tersebut ditunggu realisasinya. Masyarakat menawar, dan kepala daerah membeli. Semoga kemenangan tidak sekadar membawa suka cita, senang dan gembira sesaat, tetapi 5 tahun ke depan sebagai hari-hari yang penuh dengan kerja keras, perjuangan dan pengabdian.
Perlu diingat bahwa menjadi kepala daerah adalah amanah untuk membawa masyarakat sejahtera. Kondisi yang terjadi di negara kita setiap kali pilkada melalui pemungutan suara langsung dipastikan terjadi transaksi yang bermuara pada imbal jasa. Pemenang hukumnya wajib mengganti jasa tim yang telah berkontribusi memenangkan persaingan. Termasuk balas jasa kepada orang-orang yang masuk lingkaran tim sukses. Entah sebagai penyandang dana kampanye, penggalang massa, penentu strategi dan sebagainya. Jika demikian, lantas apa yang diperoleh masyarakat? Ada yang mengaku dapat amplop, dapat sembako, dapat kaos. Inilah yang menjadi kontradiksi dalam pemilihan kepala daerah.
Sebenarnya banyak di antara mereka yang ingat dengan janji yang telah diikrarkan, namun tidak mampu merealisasikan, karena sudah terpasung persoalan politis praktis. Mereka yang telah terpilih atas dukungan rakyat tidak lagi peduli dengan rakyat. Pada saat mencari dukungan, ia banyak menebar janji, namun ternyata janji politik belaka. Dalam kampanye, mereka berteriak menebar impian, ternyata dalam politik, faktanya “janji boleh diteriakkan tetapi tidak ada jaminan harus dilaksanakan”.
Namanya saja politik, kawan bisa menjadi lawan, dan lawan pun bisa menjadi kawan. Benar bisa menjadi salah, dan salah pun bisa menjadi benar. Itulah namanya politik praktis dalam pilkada. Janji-janji yang diucapkan dalam kampanye seperti perut kembung. Untuk mengatasinya dikasih minyak angin dan jika sudah kentut legalah perut itu.
Janganlah berjanji seperti perut kembung, sehingga yang bersangkutan menikmati kelegaan hidupnya karena sudah kentut. Sementara orang-orang di sekitarnya dibuatnya kelimpungan karena bau kentut sang pemenang pilkada. Bau kentut tidak pandang bulu. Semua akan terdampak bau tak sedap meskipun yang kentut adalah seorang kepala daerah. Kini masyarakat sudah semakin kritis. Jika agenda kampanye dalam pilkada hanya menghasilkan janji-janji politik, maka bisa jadi rakyat semakin apatis dan tidak peduli dengan proses demokratisasi yang tidak konsisten, dan efeknya jika rakyat sudah tidak percaya, maka rakyat bisa mencabut mandatnya.
Rakyat berhak mencabut dukungannya yang berujung pada mosi tidak percaya. Untuk itu, rakyat sebagai pemilih punya andil untuk mendudukkan seseorang sebagai kepala daerah. Jika masyarakat sudah cerdas, maka proses demokratisasi dalam pilkada akan semakin baik, sehingga politik uang tidak perlu terjadi. Yang diperlukan adalah politik yang santun dan berbudi.
Salah satu ciri bangsa yang unggul dan menguasai peradaban adalah bila masyarakatnya memiliki pemimpin yang berwibawa, tegas, adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Rakyat merindukan pemimpin yang memberikan pelayanan pada rakyatnya secara cerdas, bukan pemimpin yang maunya dilayani rakyat. Jangan sampai apa yang diucapkan tidak konsisten dan tidak membawa kemaslahatan bagi banyak orang. Di samping itu juga memiliki visi yang kuat dan mampu menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pemimpin harus mampu menjadi mata air keteladanan. Semoga.***
Editor : Rindra Yasin