DBH Riau, Luka Belum Sembuh

Redaksi • Dipublikasikan Rabu, 21 Mei 2025 | 10:58 WIB
Nazaruddin Nasir
Nazaruddin Nasir

RIAUPOS.CO - BEBERAPA waktu lalu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan kenyataan getir dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri bersama Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia. Dengan nada prihatin, ia berkata, “Dulu dana bagi hasil (DBH) kita Rp3 triliun, sekarang tinggal Rp350 miliar.” Pernyataan ini bukan sekadar kritik anggaran, melainkan jeritan batin sebuah daerah penghasil sumber daya alam yang merasa terus diperas, namun minim dihargai.

Riau adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia dari segi sumber daya alam, terutama minyak bumi. Sejak dekade 1970-an, wilayah ini menjadi tulang punggung industri migas nasional.

Triliunan rupiah disumbangkan setiap tahunnya ke kas negara.

Namun, di balik angka-angka besar itu, kenyataan di lapangan menyuguhkan kontras yang menyakitkan: jalan berlubang, desa-desa tertinggal, layanan dasar belum merata, dan masih ada kemiskinan di sekitar ladang-ladang minyak.

Fenomena ini dalam literatur ekonomi dikenal sebagai dutch disease, sebuah istilah yang muncul dari pengalaman Belanda pada 1960-an, ketika penemuan cadangan gas besar malah menyebabkan penurunan produktivitas sektor lain.

Ekspor sumber daya menyebabkan apresiasi nilai tukar, sehingga produk sektor lain menjadi mahal dan tidak kompetitif. Akibatnya, sektor-sektor non-migas merosot, dan ekonomi menjadi rentan.

Namun, jika kita tarik lebih jauh, penyakit ini bukanlah fenomena baru bagi Riau atau bahkan bagi Indonesia. Sejak era kolonial, Belanda sudah menikmati “kemakmuran” dari hasil mengeruk kekayaan Nusantara, termasuk dari Riau.

Komoditas seperti rempah, hasil perkebunan, dan kemudian minyak bumi, menjadi bahan bakar bagi revolusi industri dan kemajuan kota-kota Eropa.

Sementara itu, tanah jajahan dibiarkan tertinggal, bahkan sengaja didegradasi agar tetap bergantung dan mudah dikendalikan.

Ironisnya, setelah merdeka pun, pola eksploitasi ini masih berulang dalam format berbeda. Kini namanya bukan kolonialisme, tetapi ketimpangan kebijakan fiskal. Pusat tetap mengambil lebih banyak, daerah tetap menerima sisa. DBH yang terus menyusut ini menjadi simbol dari ketidakadilan struktural.

 

Seharusnya, dana itu digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, layanan dasar, dan mempercepat transformasi ekonomi daerah.

Namun kini, ketika dana itu menyusut drastis, beban pembangunan justru dipikul sendiri oleh daerah. Padahal, masyarakat Riau adalah pihak yang langsung menanggung dampak sosial dan lingkungan dari eksploitasi migas selama puluhan tahun.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa dutch disease bukan sekadar soal sektor ekonomi yang timpang, tetapi juga soal keadilan dan politik anggaran.

Ketika daerah kaya sumber daya justru miskin pembangunan, ini bukan hanya soal ketidakefisienan, melainkan ketidakberpihakan sistemik. Pemerintah pusat perlu meninjau ulang paradigma pembagian DBH.

Formula yang ada saat ini tidak cukup merepresentasikan beban dan kontribusi daerah penghasil. Perlu ada skema afirmatif, termasuk dana kompensasi lingkungan dan sosial.

Selain itu, transparansi dalam penentuan DBH harus ditingkatkan agar daerah tahu apa yang menjadi haknya, dan rakyat memahami apa yang sedang dipertaruhkan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus segera keluar dari ketergantungan pada sektor migas. Riau perlu membangun ulang basis ekonominya: memperkuat sektor pertanian berbasis teknologi, mengembangkan industri hilir, dan membangun ekosistem usaha kecil-menengah yang kuat.

Potensi Riau di sektor pariwisata budaya dan ekonomi digital juga belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Transformasi ekonomi ini tidak mudah, namun penting agar Riau tidak terus menjadi korban dari naik-turunnya harga minyak dan fluktuasi kebijakan pusat.

Riau harus menjadi subjek pembangunan, bukan objek eksploitasi.

Rakyat Riau sudah terlalu lama bersabar. Sudah terlalu lama memberikan lebih tanpa menerima cukup. Ketika DBH menyusut, bukan hanya anggaran yang berkurang—tetapi juga harapan rakyat yang kembali tercederai.

 

Riau berhak atas keadilan. Karena di tanah yang kaya ini, tak seharusnya masih ada ketimpangan yang menganga.

Tidak adil jika daerah yang selama ini menopang energi nasional, harus merintih dalam gelap dan jalan rusak.

Dutch disease bukan kutukan yang abadi. Ia bisa diatasi dengan kebijakan yang adil, visi yang jernih, dan komitmen bersama antara pusat dan daerah. Ini bukan hanya tentang Riau, tetapi tentang masa depan republik yang berkeadilan.***

Oleh: Nazaruddin Nasir, Warga Riau dan Pemerhati Kebijakan Publik

Editor : Rindra Yasin
Dbh sawit kritik pemerintah Luka belum sembuh opini Dana bagi hasil riau dana bagi hasil pekanbaru dbh riau Pemerhati Kebijakan Publik