SELAMA ini, Provinsi Riau dikenal sebagai lumbung sumber daya alam dengan hutan tropis, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Namun, di balik kekayaan itu, Riau menyimpan luka ekologis yang dalam. Setiap tahun, saat musim kemarau tiba, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bencana lintas batas, merusak ekosistem, serta menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan yang luar biasa.
Kita tidak bisa lagi menutup mata. Karhutla bukan fenomena alam, melainkan akibat dari tata kelola lingkungan yang bermasalah. Pembukaan lahan dengan cara membakar, lemahnya pengawasan, dan minimnya komitmen terhadap keberlanjutan membuat bencana ini terus berulang. Lebih ironis lagi, mayoritas kebakaran terjadi di lahan gambut—ekosistem yang sangat rentan dan menyimpan cadangan karbon raksasa.
Di tengah krisis iklim global, lahan gambut dan hutan Riau seharusnya menjadi kekuatan strategis Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Sayangnya, potensi ini belum dikelola dengan baik. Yang terjadi justru kerusakan yang semakin memperparah dampak perubahan iklim, mengancam ketahanan pangan, dan membahayakan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Stunting dan Era Transformasi Digital Kesehatan
Menjadi penjaga Bumi Sumatera kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan keharusan ekologis, sosial, dan ekonomi. Riau harus mengambil peran kepemimpinan sebagai motor keberlanjutan di Pulau Sumatera, bahkan di Indonesia. Transformasi besar harus dimulai dari sekarang.
Sebagai peneliti di bidang keberlanjutan, saya melihat bahwa pendekatan harus dilakukan secara multidimensional. Tidak cukup hanya ekologi, tetapi juga sosial, ekonomi, dan tata kelola. Prinsip keberlanjutan harus terintegrasi dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Setiap rencana harus diuji tidak hanya dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari dampak ekologis dan sosialnya.
Pemerintah daerah Riau memegang peran sentral. Langkah strategis seperti penguatan regulasi lingkungan, moratorium izin pembukaan lahan baru di area rawan kebakaran, dan pengembangan sistem peringatan dini karhutla harus ditingkatkan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan, baik perusahaan maupun individu, harus dilakukan secara tegas dan transparan.
Kebijakan saja tidak cukup. Perubahan juga harus menyentuh sektor ekonomi lokal. Riau harus mengembangkan ekonomi alternatif berbasis hijau dan berkelanjutan. Pertanian organik, ekowisata, dan produk hasil hutan non-kayu bisa menjadi tulang punggung ekonomi baru yang ramah lingkungan. Dukungan terhadap UMKM lokal sangat penting agar keberlanjutan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi rakyat, bukan hanya slogan elite.
Baca Juga: Rojali dan Rohana dalam Perekonomian Riau
Keberlanjutan juga tidak akan berjalan tanpa transparansi. Pelaku usaha, terutama di sektor sumber daya alam, wajib menyampaikan laporan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Akuntansi keberlanjutan adalah alat penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan generasi mendatang.
Perguruan tinggi dan lembaga riset di Riau harus dilibatkan secara aktif. Kampus tidak boleh menjadi menara gading. Mahasiswa harus diajak menjadi bagian dari gerakan lingkungan, sementara penelitian dan pengabdian masyarakat harus diarahkan untuk menjawab persoalan riil seperti Karhutla dan pengelolaan lahan gambut.
Riau memiliki banyak komunitas adat dan lokal yang sebenarnya telah lama menjaga hutan dengan kearifan tradisional. Namun, mereka sering terpinggirkan dalam kebijakan modern. Saatnya negara hadir untuk melindungi hak-hak mereka atas wilayah kelola adat. Ketika masyarakat diberi hak dan insentif, mereka akan menjadi penjaga hutan yang paling efektif.
Dalam jangka panjang, Riau bisa menjadi laboratorium pembangunan berkelanjutan di Indonesia, menunjukkan pada dunia bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan tidak harus bertentangan. Dengan kepemimpinan yang kuat, keberlanjutan bisa menjadi keunggulan kompetitif Riau di masa depan.
Baca Juga: Monitoring Tingkatkan Mutu Pendidikan
Namun, semua ini hanya bisa terwujud dengan kesadaran kolektif. Pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media massa harus bersatu. Karhutla adalah masalah bersama, dan keberlanjutan adalah tanggung jawab semua.
Mari kita mulai langkah perubahan ini dari Riau. Jadikan Riau sebagai inspirasi nasional tentang bagaimana sebuah daerah bangkit dari krisis ekologis menjadi pemimpin dalam gerakan keberlanjutan. Jangan biarkan masa depan kita terbakar bersama hutan yang hilang, karena menjaga alam bukan lagi pilihan, tetapi satu-satunya jalan untuk bertahan.***
Oleh: Suripto, Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang dan Peneliti Bidang Keberlanjutan.