Jika dulu musuh utama bangsa adalah kolonialisme dan penjajahan oleh bangsa asing, kini musuh terbesar justru datang dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Musuh itu berwujud dalam keserakahan elit, yang memperkaya diri sambil membiarkan rakyat terjerat dalam belenggu kemiskinan struktural.
Salah satu potret nyata dari ketimpangan ini adalah praktik rangkap jabatan oleh para pejabat publik, korupsi besar-besaran yang tidak pernah tuntas diberantas secara hukum, penjahat kerah putih yang menunggangi kriminalitas, hingga oknum aparat yang menyelewengkan kewenangan demi kepentingan dan nafsu pribadi. Artinya, tindakan ini tidak lagi hanya memperlebar jurang kesejahteraan, tetapi juga merusak sendi-sendi moralitas kekuasaan.
Sementara jutaan rakyat menjerit mencari pekerjaan, tercekik oleh tingginya harga kebutuhan pokok dan terbatasnya akses pendidikan maupun kesehatan, para pejabat justru sibuk mengumpulkan posisi, gaji, dan fasilitas. Di tengah melambungnya angka pengangguran terdidik, pejabat yang seharusnya menjadi pelayan publik malah menjelma menjadi “penikmat negara.”
Bukankah jabatan publik seharusnya mengandung tanggung jawab moral dan nilai sakral yang tidak layak dirusak oleh kerakusan? Lantas, bagaimana mungkin rakyat mempercayakan masa depan kepada pejabat yang menjadikan jabatan sebagai lahan dagang dan prestise, bukan pengabdian? Pertanyaannya, masihkah kita ingin berpura-pura tidak melihat kenyataan bahwa kemiskinan struktural di negeri ini semakin mengakar?
Dua Wajah Kemiskinan
Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook pada April 2025 mencatat bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia, berarti setara 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan global. Sebaliknya, versi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan nasional hanya 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa per September 2024. Mengapa bisa demikian timpang?
Perbedaan ini terletak pada metodologi. Bank Dunia menggunakan pendekatan purchasing power parity (PPP) dengan tiga kategori yaitu, kemiskinan ekstrem di bawah 2,15 dolar AS per hari, negara berpendapatan menengah bawah di bawah 3,65 dolar AS, serta negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia di bawah 6,85 dolar AS. Sedangkan BPS mengukur berdasarkan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN), yaitu jumlah minimum pengeluaran untuk kebutuhan makanan (setara 2.100 kilo kalori per hari) dan nonmakanan seperti tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan.
Namun, pendekatan ini sering tidak mencerminkan kenyataan riil daya beli masyarakat di tengah inflasi dan disparitas harga antar wilayah. Terlebih, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menjadi dasar BPS dilakukan dua kali dalam setahun dan sangat bergantung pada pelaporan konsumsi yang sering kali tidak mencerminkan kondisi ‘laten’ rumah tangga.
Warisan Kemiskinan
Jika dulu kita mengenal istilah kemiskinan absolut atau relatif, kini kemiskinan di Indonesia telah menjelma menjadi kemiskinan kronis, yaitu kondisi ketika kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi. Bayangkan, jika seorang anak yang lahir dari keluarga miskin, besar kemungkinan akan tumbuh miskin juga sangat besar, kecuali terjadi intervensi kebijakan struktural yang “radikal dan berpihak pada keadilan sosial.”
Sekali lagi, saya ingin mengajak anda berefleksi, bayangkan sejak dalam kandungan, anak-anak dari keluarga miskin telah merasakan ketimpangan. Ibunya kekurangan gizi, tidak mampu membayar biaya kesehatan prenatal, atau tinggal di lingkungan yang tidak layak. Mereka tidak hanya mewarisi kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kekurangan akses terhadap pendidikan, sanitasi, hingga gizi dalam sebuah lingkaran setan yang sulit diputus apabila negara terus abai.
Jika mereka bisa bersuara sejak dalam rahim, mungkin mereka akan berteriak: “Tolong jangan lahirkan saya ke dunia. Seharusnya saya dilahirkan untuk tidak menderita. Saya cemas dengan keadaan ekonomi orang tuaku yang masih menjerit dalam kemiskinan. Lalu bagaimana mungkin aku bisa menggenggam kebahagiaan itu? Mohon, tunda aku keluar dari perut ibuku.”
Jeritan Mereka
Saya sebenarnya menangis menggambarkan ilustrasi ini. Teriakan itu tidak akan terdengar oleh mereka yang duduk di menara gading kekuasaan. Tapi jerit itu nyata, hadir dalam bentuk kematian bayi akibat gizi buruk, anak-anak putus sekolah, hingga anak muda yang hilang masa depannya karena tidak pernah diberi kesempatan adil untuk berkembang. Fenomena seperti ini bahkan ada di sekitar kita masing-masing.
Jeritan yang tidak terdengar di ruang-ruang rapat para pengambil kebijakan, yang lebih sibuk membicarakan insentif dan posisi strategis daripada tangis bayi-bayi yang lahir tanpa masa depan. Suara yang tidak mampu menembus dinding istana, tapi menggema di setiap kolong jembatan, rumah petak kumuh, dan puskesmas yang kehabisan stok vitamin.
Jeritan anak itu seolah ingin mengatakan: “Aku pun ingin tertawa riang seperti anak-anak para penguasa dan elite negeri ini. Akupun ingin menikmati susu segar dan tempat tidur hangat seperti anak-anak yang lahir dari rahim kekuasaan. Akupun ingin bersekolah di tempat terbaik, memiliki mainan, makanan sehat, dan pelukan yang tidak dibebani kesedihan ekonomi. Akupun ingin tumbuh tanpa harus melihat ibuku menangis diam-diam karena tidak mampu membeli popok.”
Refleksi ini membawa kita pada kesadaran bahwa kemiskinan bukan hanya tentang angka, bukan hanya soal tidak cukup makan atau sekolah. Ini soal keadilan yang dirampas. Soal mimpi yang diputus sebelum sempat tumbuh. Ini tentang bagaimana sebuah sistem bisa dengan tenangnya melahirkan kemiskinan baru, sementara di tempat lain seperti di gedung tinggi dan aula mewah, anak-anak dilahirkan untuk mewarisi kenyamanan dan kekuasaan.
Kemiskinan bukan hanya soal statistik dalam lembar laporan kementerian. Ia adalah kondisi hidup nyata yang menyengsarakan dan membunuh harapan. Banyak rakyat terjebak dalam jeratan struktural yang membuat mereka mustahil keluar dari kemiskinan, karena mereka dibelenggu oleh sistem yang tidak memberi mereka ruang untuk tumbuh. Keadilan sosial hanya menjadi retorika.
Pada momentum peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional yang baru saja lewat, kita patut merenung: apakah kita pantas mengucapkan selamat? Ataukah justru harus menyatakan “selamatkan?” Selamatkan buruh dari sistem kerja yang menindas. Selamatkan dunia pendidikan dari komersialisasi. Selamatkan generasi muda dari jerat kemiskinan struktural.
Pecahkan Rantai Ketimpangan
Kita perlu bergerak dari sekadar mengejar angka statistik menuju transformasi sosial yang bermakna. Mulai dari reformasi kebijakan sosial yang berpihak kepada rakyat kecil, pembatasan rangkap jabatan agar tanggung jawab tidak terfragmentasi, hingga membuka akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif.
Negara harus kembali ke prinsip dasar keberadaannya yaitu melayani dan melindungi seluruh warga, bukan hanya mengakomodasi segelintir elit. Kini bukan waktunya lagi bermain narasi semu dan selebrasi basa-basi. Sudah waktunya menyadari bahwa kemiskinan tidak cukup ditangani dengan bantuan sosial musiman, tetapi harus dipecahkan dari akarnya yaitu sistem yang timpang dan tidak adil. Karena jika bangsa ini terus menutup mata, maka bayi-bayi yang lahir dalam rahim kemiskinan akan terus mewarisi luka yang sama. Dan kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun itu, sejatinya hanya akan menjadi milik segelintir orang.***
Oleh: Nicholas Martua Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia