BELAKANGAN, dalam berbagai obrolan di lingkungan sekolah, saya sering mengajukan pertanyaan sederhana: apa yang akan dilakukan seseorang ketika melihat ketidakadilan muncul di depan mata? Jawaban yang muncul kini jauh berbeda dari beberapa tahun lalu. Bukan lagi ajakan untuk menolong atau setidaknya melaporkan, melainkan sebuah respons singkat yang terasa akrab di era gawai: “Direkam dulu saja, Pak.” Ungkapan itu tampak biasa, tetapi justru di sanalah kegelisahan bermula. Ada tanda-tanda bahwa kita tengah bergerak menuju budaya yang lebih lihai menyaksikan daripada terlibat, lebih cepat mengabadikan momen daripada mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan. Sebuah perubahan kecil yang sesungguhnya menyimpan pertanyaan besar bagi masa depan.
Era digital menyediakan panggung raksasa bagi segala peristiwa. Demo politik, aksi kemanusiaan, pertengkaran di jalan, hingga bencana alam, bisa disaksikan secara langsung melalui gawai. Tetapi justru di situlah letak paradoksnya. Semakin banyak yang kita lihat, semakin sedikit yang kita lakukan. Partisipasi berubah menjadi konsumsi tontonan. Kita terpaku pada layar, bukan pada aksi nyata.
Fenomena ini menghasilkan bentuk keterlibatan baru: slacktivism —aktivisme yang serba instan. Klik tombol like, share, dan komentar penuh dukungan sering terasa cukup untuk merasa telah berbuat baik. Kita merasa menjadi bagian dari perjuangan, padahal tidak pernah sedikit pun mengulurkan tangan di lapangan. Bangsa ini pelan-pelan sedang dibangun oleh jutaan simpati pasif, bukan aksi kolektif.
Padahal, para pendiri bangsa merumuskan demokrasi Indonesia bukan sebagai pertunjukan, tetapi partisipasi. Segala keputusan bernegara menuntut keterlibatan warga: dari rapat RT hingga pemilu. Gotong royong tidak mungkin hidup dalam kebiasaan menonton. Ia hanya bernyawa ketika ada langkah kaki, tenaga, dan keringat yang diinvestasikan.
Masalah ini makin terasa ketika budaya digital melatih remaja untuk memosisikan diri sebagai komentator. Mereka lebih fasih menganalisis peristiwa publik melalui siaran langsung dibanding turun ke lapangan untuk memahami akar masalah.
Dalam kasus tertentu, muncul kecenderungan merekam lebih dulu daripada menolong, karena kamera dianggap lebih penting dari kemanusiaan. Nilai empati tergeser oleh dorongan mencari validasi penonton. Sekolah dan guru tentu tidak boleh tinggal diam. Pendidikan Pancasila, yang sering dianggap terlalu teoritis, justru punya peran penting untuk mengembalikan roh partisipasi. Kita perlu menata ulang cara mengajarkannya: tidak hanya berbicara tentang hak dan kewajiban, tetapi mengalaminya. Proyek sosial, kunjungan lapangan, advokasi lokal, debat kebijakan, hingga forum warga mini bisa menjadi cara menghidupkan kembali semangat bergerak.
Saya teringat sebuah tugas sederhana yang pernah saya berikan: siswa diminta membantu tetangga lansia selama satu minggu dan mencatat pengalaman mereka. Hasilnya? Banyak yang baru menyadari bahwa gotong royong bukan slogan, tetapi kehangatan yang dirasakan ketika sebuah beban dipikul bersama. Nilai itu tidak akan pernah muncul dari menonton video bakti sosial berdurasi 30 detik.
Pemerintah dan sekolah juga harus berani mengurangi ketergantungan pada budaya seremoni dan dokumentasi berlebihan. Kita sering lebih sibuk menyiapkan kamera dan unggahan media sosial saat aksi sosial berlangsung. Seolah-olah yang penting bukan dampaknya, tetapi bukti visual bahwa kita telah “peduli”. Semakin tinggi obsesinya terhadap citra, semakin jauh kita dari niat awal untuk membantu.
Kita harus mengakui bahwa demokrasi Indonesia sedang diuji oleh kenyamanan menjadi audiens. Ketika bangsa ini lebih sering berkomentar ketimbang bertindak, ruang publik akan dipenuhi suara tanpa kerja. Pada titik itu, yang menyuarakan kebenaran akan kalah oleh mereka yang sekadar pandai berpasukan dalam kolom komentar.
Pertanyaan penting kini muncul: Apakah kita ingin menjadi bangsa yang hadir di tempat kejadian, atau hanya bangsa yang hadir di kolom tontonan? Pilihan itu akan menentukan arah masa depan negeri ini. Teknologi mestinya tidak membuat kita kehilangan keberanian untuk bergerak. Gawai boleh di tangan, tetapi aksi harus tetap di lapangan.
Sudah waktunya mendidik generasi yang tidak hanya menonton perubahan, tetapi mewujudkannya. Demokrasi yang sehat bukan lahir dari penonton yang ribut, melainkan warga yang terlibat. Kita harus kembali menegaskan, lewat pendidikan dan keteladanan, bahwa partisipasi adalah jantung Indonesia. Jika kita terus nyaman sebagai penonton, maka sejarah akan terus ditulis oleh segelintir pelaku, sementara mayoritas hanya menjadi penikmat siaran langsung masa depan yang tidak mereka bentuk.
Di kota-kota besar hingga kawasan berkembang seperti Pekanbaru, saya melihat langsung bagaimana kegiatan sosial sering berakhir hanya sebagai unggahan digital. Misalnya, saat aksi bersih sungai atau penggalangan donasi banjir, lebih banyak yang sibuk mengatur angle kamera daripada fokus pada pekerjaan nyata. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan siswa, tetapi juga orang dewasa. Kita kerap larut dalam euforia dokumentasi sehingga lupa esensi gerakan itu sendiri.
Padahal, daerah seperti Riau sedang menghadapi persoalan nyata—mulai dari isu lingkungan, kesenjangan sosial, hingga rendahnya literasi digital. Semua itu membutuhkan warga yang mau turun tangan, bukan hanya menonton dari layar. Di sinilah sekolah, keluarga, organisasi pemuda, dan pemerintah daerah perlu bergerak bersama: mengubah budaya “lihat dan komentar” menjadi budaya “datang dan berbuat”.
Demokrasi Indonesia membutuhkan lebih banyak aksi nyata di lapangan. Jika tidak, kita akan terus hanyut dalam arus tayangan yang tak berujung, sementara masalah-masalah hidup yang nyata tetap menumpuk di depan mata.***
Oleh: Guru PPKn di SMA Darma Yudha Pekanbaru Likon Lubis
Editor : Bayu Saputra