Politik pada hakikatnya merupakan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam sistem demokrasi, politik menjadi ruang bertemunya gagasan, kompetisi program, dan ikhtiar menghadirkan kepemimpinan yang mampu menyejahterakan rakyat. Namun, realitas yang sering tersaji justru memperlihatkan wajah lain. Politik tidak lagi sekadar menjadi arena pengabdian, melainkan berubah menjadi gelanggang tarik ulur kepentingan yang dipenuhi gejolak jiwa, kerisauan politik, dan pertarungan pengaruh yang melelahkan.
Di balik setiap peristiwa politik, sesungguhnya terdapat dinamika psikologis yang tidak selalu tampak di permukaan. Banyak konflik politik bukan semata karena perbedaan ideologi atau visi pembangunan, melainkan dipengaruhi oleh pergulatan batin para pelakunya. Keinginan mempertahankan kekuasaan, rasa takut kehilangan pengaruh, kecemasan ditinggalkan pendukung, hingga hasrat menjadi tokoh paling dominan sering kali melahirkan keputusan yang tidak lagi didasarkan pada kepentingan publik.
Gejolak jiwa dalam politik menjadi semakin kompleks ketika kepentingan pribadi, kelompok, dan kepentingan bangsa tidak lagi berjalan searah. Setiap keputusan kemudian diukur berdasarkan keuntungan politik jangka pendek, bukan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Akibatnya, politik kehilangan ruh pengabdian dan berubah menjadi arena mempertahankan eksistensi.
Baca Juga: Green Policing, Mangrove dan Blue Economy: Membangun Keamanan Ekologis di Provinsi Riau
Tarik menarik kepentingan merupakan fenomena yang hampir selalu hadir dalam setiap organisasi politik. Di internal partai, persaingan memperebutkan posisi strategis sering melahirkan kubu-kubu yang saling berhadapan. Perpecahan kongsi politik bukan lagi sesuatu yang asing. Mereka yang dahulu berjalan beriringan dapat berubah menjadi lawan ketika kepentingan tidak lagi bertemu. Persahabatan politik sering kali bersifat sementara, sedangkan kepentingan dianggap lebih abadi daripada persaudaraan.
Perseteruan internal partai acap kali lebih tajam dibandingkan pertarungan dengan lawan politik di luar partai. Masing-masing berusaha memperkuat jaringan, memperbesar pengaruh, dan menguasai struktur organisasi. Tidak sedikit jajaran pimpinan terjebak dalam persaingan yang menguras energi sehingga perhatian terhadap pelayanan masyarakat menjadi terabaikan.
Pada saat yang sama, konflik eksternal partai juga tidak kalah keras. Hubungan antarpartai yang semula harmonis dapat berubah menjadi penuh kecurigaan ketika pembagian kekuasaan, koalisi, atau kepentingan ekonomi mulai dipertaruhkan. Politik kemudian lebih banyak diwarnai negosiasi kepentingan daripada diskusi tentang masa depan bangsa.
Baca Juga: Perjalanan Program Profesi Insinyur, Ketika Pengalaman Bertemu Amanah
Fenomena yang juga sering menjadi sorotan adalah hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak sedikit pasangan yang ketika pemilihan tampil begitu kompak, saling memuji, dan menjanjikan kerja sama yang harmonis. Namun setelah kekuasaan diperoleh, muncul perseteruan, perebutan pengaruh, pembagian kewenangan, hingga konflik mengenai akses terhadap berbagai program dan proyek strategis. Persoalan yang semula bersifat administratif berkembang menjadi konflik psikologis yang dipenuhi rasa curiga dan keinginan saling mengalahkan.
Dalam situasi tertentu, muncul pula istilah yang berkembang di tengah masyarakat mengenai perebutan proyek, akses anggaran, atau berbagai keuntungan yang dikenal dengan ungkapan seperti “banksaku”. Terlepas dari benar atau tidaknya setiap tuduhan, persepsi publik mengenai adanya perebutan kepentingan tersebut menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan masyarakat ketika transparansi dan akuntabilitas melemah. Yang diperebutkan akhirnya bukan lagi pengabdian, melainkan akses terhadap sumber daya dan pengaruh.
Budaya saling tikung menjadi penyakit politik yang sangat berbahaya. Rekan seperjuangan dapat berubah menjadi lawan dalam hitungan hari. Dukungan diberikan bukan karena integritas, melainkan karena manfaat yang diharapkan. Ketika manfaat itu hilang, kesetiaan pun ikut menghilang. Politik akhirnya dipenuhi strategi menjatuhkan lawan, membangun persepsi negatif, membocorkan kelemahan, dan mencari momentum untuk mengambil alih posisi.
Ironisnya, perseteruan tersebut sering menjalar hingga ke akar rumput. Antarpendukung ikut terpecah. Mereka saling menyerang, menyebarkan kebencian, memutus silaturahim, bahkan bermusuhan hanya karena perbedaan pilihan politik. Padahal para elite yang dipertentangkan tidak jarang akhirnya kembali duduk bersama setelah kepentingan mereka bertemu. Sementara masyarakat yang telah terpecah membutuhkan waktu panjang untuk memulihkan hubungan sosialnya.
Dari perspektif psikologi, konflik politik yang berkepanjangan merupakan manifestasi dari gejolak jiwa yang tidak berhasil dikelola. Hasad membuat seseorang sulit melihat keberhasilan orang lain. Curiga berkembang menjadi prasangka yang tidak berdasar. Ambisi menjadikan seseorang merasa dirinya paling layak memimpin. Ego yang membesar melahirkan keyakinan bahwa hanya dirinya yang benar, sedangkan orang lain selalu salah. Akibatnya, energi lebih banyak dihabiskan untuk mencari-cari kesalahan lawan daripada memperbaiki diri.
Fenomena merasa paling benar merupakan jebakan psikologis yang sangat berbahaya. Ketika seseorang telah terperangkap dalam keyakinan bahwa seluruh pendapatnya pasti benar, ia kehilangan kemampuan mendengar, kehilangan kerendahan hati, dan menutup pintu dialog. Dalam kondisi demikian, kritik dipandang sebagai ancaman, sementara nasihat dianggap sebagai serangan.
Lebih jauh lagi, politik kekuasaan sering melahirkan apa yang dapat disebut sebagai “demam kekuasaan”. Kekuasaan dipandang sebagai identitas diri sehingga kehilangan jabatan dianggap sama dengan kehilangan harga diri. Padahal jabatan hanyalah amanah yang memiliki batas waktu. Ketika kekuasaan dijadikan sumber harga diri, maka segala cara akan ditempuh untuk mempertahankannya.
Yang paling menyedihkan adalah ketika masyarakat menjadi korban. Program pembangunan terhambat, pelayanan publik melambat, investasi tertunda, birokrasi kehilangan fokus, dan energi pemerintah habis untuk mengurus konflik internal. Rakyat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan justru harus menanggung akibat dari tarik ulur kepentingan elite.
Ironi lainnya adalah ketika keterbatasan informasi masyarakat dimanfaatkan untuk membangun opini yang menyesatkan. Emosi publik digerakkan melalui narasi yang memecah belah, sementara substansi persoalan ditutupi oleh propaganda. Dalam keadaan seperti ini, kebodohan bukanlah sifat bawaan masyarakat, melainkan kondisi yang dapat muncul ketika pendidikan politik, literasi informasi, dan kemampuan berpikir kritis tidak dibangun dengan baik. Karena itu, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jujur agar tidak mudah dijadikan alat dalam pertarungan kepentingan.
Dalam perspektif psikoterapi Islam, akar persoalan politik bukan hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada kualitas jiwa manusia. Jiwa yang dipenuhi hasad, riya, kesombongan, cinta dunia yang berlebihan, dan ketamakan akan melahirkan perilaku politik yang destruktif. Sebaliknya, jiwa yang bersih akan melahirkan politik yang menenangkan, menghadirkan keadilan, dan mengutamakan kemaslahatan.
Politik memerlukan kecerdasan intelektual, tetapi jauh lebih memerlukan kecerdasan spiritual dan kematangan emosional. Seorang pemimpin yang mampu mengendalikan amarah, menahan ego, menerima kritik, dan menghargai perbedaan akan lebih mudah membangun kolaborasi dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan kekuasaan formal.
Bangsa ini membutuhkan politik yang menyejukkan, bukan politik yang mempertajam permusuhan. Perbedaan pandangan adalah keniscayaan, tetapi permusuhan bukanlah keniscayaan. Persaingan boleh terjadi, namun persaudaraan kebangsaan tidak boleh dikorbankan. Kekuasaan datang dan pergi, sedangkan bangsa ini harus tetap berdiri kokoh.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berhasil merebut kekuasaan, tetapi juga siapa yang mampu menggunakan kekuasaan untuk menghadirkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Politik yang sehat lahir dari jiwa yang sehat. Ketika hati dipenuhi kebijaksanaan, akal bekerja dengan jernih, dan nurani tetap menjadi kompas moral, maka tarik ulur kepentingan akan berubah menjadi musyawarah untuk kemaslahatan. Di sanalah politik kembali menemukan makna sejatinya: bukan panggung perebutan pengaruh, melainkan jalan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Semoga jadi renungan dan bermanfaat.***
Oleh: Psikoterapis Islam, Khairunnas Rajab
Editor : Bayu Saputra