PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sebagai upaya memenuhi kewajiban mengembangkan sistem nasional di bidang perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau membuat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
Program ini dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan perpustakaan, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat dan pembelajaran seumur hidup untuk membangun karakter bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di Hotel Grand Zuri, Rabu (18/9).
Program ini dinilai efektif dengan skor 4.09 (skala 1-5), dengan komponen pengukuran pada ketepatan sasaran, sosialisasi dan pemahaman program, pencapaian tujuan dan pemantauan program, serta menunjukkan rasio sebesar 2,3 yang mencerminkan kebermanfaatan program terhadap biaya yang dikeluarkan.
Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau Gusti Ratih Indriati dalam kegiatan ini mengatakan, Program TPBIS menjadi praktek baik yang dapat diterima dan menjadi inspirasi bagi dunia internasional. Program Berbagi Pengetahuan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan bagian dari upaya kolektif antara Colombo Plan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri dan Perpustakaan Nasional untuk berbagi praktek terbaik dalam memperkuat peran perpustakaan umum dalam pembangunan sosial.
“Pada 2023, hadir peserta sejumlah 18 orang dari 7 negara, dengan indeks relevansi 4,76 dan indeks kepuasan 5,00 (skala 1-5). Sedangkan 2024 peserta hadir dari berbagai negara Asia-Pasifik yaitu dari Bangladesh, Bhutan, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia,” jelasnya.
Dalam rangka memperkuat sinergisitas dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat, pertemuan pemangku kepentingan tingkat provinsi 2024 diselenggarakan tanggal 11 September hingga 3 Oktober 2024 di 33 provinsi di Indonesia.
“Pertemuan ini, yang merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program literasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa, akan dilaksanakan secara tatap muka (onsite) dalam empat gelombang, masing-masing melibatkan 8-9 provinsi,” ungkapnya.
Tujuan utama dari pertemuan pemangku kepentingan ini di antaranya untuk memperkuat sinergisitas dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka peningkatan budaya literasi masyarakat, memperkuat komitmen lintas sektor untuk memperluas replikasi mandiri dari program TPBIS serta menyebarluaskan upaya peningkatan budaya literasi melalui Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat.
Acara ini akan difasilitasi dua orang PIC/Fasda/PA Provinsi bersama dengan Konsultan Pendamping Provinsi, yang akan memandu sesi-sesi pertemuan Pemangku Kepentingan. Selain itu, perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan berpartisipasi sebagai narasumber dalam sesi diskusi interaktif mengenai Peningkatan Budaya Literasi melalui Perpustakaan Desa/Taman Bacaan Masyarakat. Dua Kepala Dinas Kabupaten/Kota juga akan berbagi pengalaman dan strategi sinergisitas serta kolaborasi ditingkat kabupaten/kota untuk memperkuat literasi masyarakat.
“Dalam pertemuan ini diharapkan nantinya dapat menciptakan landasan kebijakan yang kuat untuk pelaksanaan program literasi di daerah, memperkuat kerja sama dan jejaring antara perpustakaan daerah dan pemangku kepentingan, serta mendorong perluasan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan,” katanya.
Dikatakannya, Pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang untuk mengatasi tantangan yang ada dalam upaya peningkatan literasi, tetapi juga menjadi forum untuk mencari solusi inovatif, mencapai konsensus, dan menjalin kemitraan strategis demi keberlanjutan program literasi di Indonesia. (van/c)
Editor : Rindra Yasin