PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Tunda bayar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menjadi kekhawatiran luas. Bahkan utang yang terakumulasi senilai Rp400 miliar itu menjadi salah topik dalam laporan hasil reses DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (30/1/2025).
Mulanya para juru bicara wakil rakyat dari masing-masing daerah pemilihan, seperti biasa, menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang jadi konstituen masing-masing. Giliran Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Dikky Suryadi Khusaini berbicara, langsung menyinggung soal tunda bayar.
"Apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, sudah kita sampaikan. Persoalan yang paling dominan adalah banjir, sampah, jalan rusak dan drainase. Adanya utang tunda bayar Pemko Pekanbaru sebesar Rp400 miliar, sedikit banyak juga berdampak terhadap kegiatan reses kita kali ini," ungkap Dikky.
Hanya saja, pada rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid didampingi Wakil Ketua Tengku Azwendi Fajri, Andry Saputra dan Dikky sendiri, tidak dihadiri Pj Wali Kota Roni Rakhmat. Terlihat hanya Plt Sekdako Pekanbaru Zarman Chandra dan sejumlah kepala eselon II dan III yang hadir.
Soal tunda bayar ini dijawab Zarman Chandra. Ia merespon, persoalan tunda bayar tidak hanya dirasakan oleh Pemko Pekanbaru saja. Namun saat ini Pemko Pekanbaru masih menunggu proses tunda salur dana bagi hasil dari Pemprov Riau yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp80 miliar.
"Seluruh kabupatan dan kota yang ada di Provinsi Riau mengalami tunda bayar. Untuk Kota Pekanbaru, jumlahnya berada diangka Rp400 miliar. Saat ini, kita masih menunggu adanya proses tunda salur dana bagi hasil sebesar Rp80 miliar," kata Zarman.
Zarman memahani bahwa sampai paripurna itu, kegiatan reses DPRD Kota Pekanbaru yang telah dilaksanakan pada 2024 lalu juga belum dibayarkan.
"Soal itu (reses belum dibayar, red) kami minta maaf, karena belum bisa merealisasikannya, sembari menunggu arahan atau instruksi dari Kementerian Dalam Negeri tentunya," ungkap pria yang pernah menjabat Camat Payung Sekaki ini.
Editor : Rinaldi