PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer Gerungan, akrab disapa Noel, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan yang menahan ijazah sejumlah mantan karyawan, Sanel Tour and Travel di Jalan Teuku Umar Pekanbaru, Rabu (23/4/2025).
Didampingi anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Pekanbaru Zulkardi, yang menerima pengaduan mantan karyawan, Noel langsung mencecar karyawan yang sedang berada di kantor perusahaan tersebut.
Hanya saja, pimpinan perusahaan mengunci diri tidak mau menemui rombongan.
''Ini banyak sekali masalah di mana tenaga kerja yang ijazahnya ditahan, itu jelas tidak baik dan melanggar. Kita tidak mau ini terjadi di manapun. Dokumen pribadi orang tidak boleh ditahan, orang mau kerja lagi tidak bisa, ini kan keterlaluan, harus dihentikan,'' kata Noel usai sidak yang juga diikuti Kepala Dinas Ketenagakerjaan Riau Bobby Rahmat.
Noel mengatakan, sidak ini menyusul ada pengaduan mantan karyawan tersebut ke Fraksi PDIP DPRD Kota Pekanbaru.
Sebelumnya juga terjadi di Kota Surabaya dan viral. Ia bertekad hal ini tidak boleh terjadi.
''Ini di daerah lain juga banyak terjadi, akan kita ke semua tempat. Siapapun backing mereka kita tabrak,'' sebut Noel.
Noel menyayangkan aksi perusahaan yang semena-mena. Ia menegaskan, jika persoalan penahanan ini karena piutang atau penalty, pemerintah siap hadir dan membantu menyelesaikannya.
''Kalau mereka merasa terbebani, negara akan bayar. Kita ingin adil untuk buruh. Perintah Presiden jelas, dekat dengan rakyat dan hadir bersama rakyat,'' tegasnya.
Noel memperingatkan bahwa jika ijazah para mantan pegawai tidak segera dikembalikan, pemerintah akan menutup perusahaan tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Zulkardi menerima dua mantan karyawan perusahaan ekspedisi tersebut pada Senin (21/4/2025).
"Ada masyarakat yang melapor ke Fraksi PDIP. Pada saat memulai kerja, ijazah mereka ditahan oleh pemberi kerja untuk sebagai jaminan barang-barang yang mereka antar ke pelanggan. Akan tetapi setelah mereka berhenti bekerja di perusahaan tersebut, ijazahnya sampai hari ini belum dikembalikan," kata Zulkardi.
Secara aturan yang dipelajari dalam Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja, Zulkardi menekankan bahwa pekerja yang sudah berhenti bekerja maka perusahaan bersangkutan wajib mengembalikan ijazah.
"Di dalam surat edaran yang kita terima itu memperbolehkan ijazah ditahan sebagai keamanan untuk perusahaan pemberi kerja, mungkin karena ini perusahaan kurir jadi untuk keamanan barang-barang yang diantarkan sampai alamat tujuan. Akan tetapi, setelah mereka berhenti bekerja, ijazahnya jangan ditahan lagi, kembalikan," jelasnya.
Fraksi PDIP DPRD Pekanbaru menurutnya akan menindaklanjuti aduan masyarakat yang ijazahnya ditahan tersebut.
Apalagi mantan karyawan ini mengaku ini diminta membayar denda sebesar Rp13 juta sebagai uang ganti transportasi dan insentif karyawan perhari yang dihitung selama 1 tahun bekerja.
Upaya mediasi sempat dilakukan dengan perwakikan perusahaan, namun tidak membuahkan hasil. Hingga informasi ini sampai ke telinga Wamenaker Noel yang langsung terbang ke Pekanbaru.
Laporan Hendrawan Kariman (Pekanbaru)
Editor : M. Erizal