PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid memboyong Bupati/Wali Kota (Wako) di Riau untuk bertemu Menteri Kabinet Merah Putih. Audiensi dilakukan untuk mendapat porsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lebih besar mengalir ke Riau.
Ada 10 Menteri dan direktur Distribusi PLN yang sudah terjadwal akan ditemui Gubernur dan Wako di Riau yakni Menteri Kehutanan, Menteri Bappenas, Menteri Kesehatan, Menteri ESDM, Menko Parekonomian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Mendikdasman dan Menteri Investasi.
“Ahad (4/5) kemarin kami sudah bertemu dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hari ini Senin (5/5) dijadwalkan Bapak Gubernur dan Wako/Bupati se Riau, bertemu dengan Menteri Bappenas Rahmat Pambudy dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roesalaini,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Ikhwan Ridwan, Senin (5/5).
Kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat.
Gubernur Wahid menyampaikan, pertemuan ini merupakan bentuk kolaborasi kepala daerah di Riau yang sebelumnya lebih bersifat individual dalam menyampaikan persoalan daerah kepada pemerintah pusat.
“Kunjungan bersama ini baru pertama kali dilakukan. Sebelumnya komunikasi lebih banyak dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing kepala daerah. Sekarang kita berangkat bersama. Tentu ini akan lebih terarah dan terukur dalam menyampaikan aspirasi daerah,” ujar Gubri.
Ia menambahkan, inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar daerah di hadapan kementerian dan mempercepat realisasi program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Kekompakan antar kepala daerah ini harus terus terbangun. Kalau kita kompak, maka perjuangan kita akan semakin kuat dalam menyuarakan kepentingan masyarakat Riau,” tegasnya.
Minta 80 Ribu Lahan Dilepas
Dalam pertemuan itu, Bupati Kepulauan Meranti H Asmar menyerahkan berkas usulan resmi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, terkait permohonan pelepasan kawasan hutan dan Area Penggunaan Lain (APL) di kabupaten itu.
Bupati menjelaskan, saat ini sekitar 95 persen dari total daratan di wilayahnya masuk dalam kawasan hutan dan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB), menyisakan kurang dari 5 persen yang berada di luar kawasan tersebut.
“Kondisi ini menyulitkan masyarakat kami untuk mendapatkan sertifikat tanah, menghambat investasi, dan mengganggu upaya pemerintah daerah dalam mengelola aset,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, banyak kawasan permukiman, pertanian, dan usaha masyarakat berada dalam wilayah yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dan PIPPIB.
Oleh karena itu, Pemkab Kepulauan Meranti mengusulkan pelepasan sekitar 80.509,22 hektare kawasan dari PIPPIB untuk menjadi APL.
Selain itu juga, diusulkan pelepasan 1.612,34 hektare kawasan hutan untuk berbagai kebutuhan pembangunan seperti permukiman, pelabuhan, sentra industri, dan SPAM, TPA, jaringan jalan, dan fasilitas pemerintahan.
“Pelepasan kawasan ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta mempercepat pembangunan di Kepulauan Meranti, yang saat ini masih menjadi daerah termiskin di Provinsi Riau,” tambahnya.
Dicarikan Solusi
Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Herman dalam pertemuan yang sama menyampaikan persoalan masih banyak lahan milik masyarakat yang sudah sejak dulu mereka garap namun secara hukum kini masih berada dalam kawasan hutan. Dia berharap persoalan seperti ini harus segera dicarikan solusi.
Untuk pembangunan daerah seperti akses jalan menuju lokasi batalion ketahanan pangan nasional dan beberapa ruas jalan kabupaten yang selama ini terkendala status kawasan juga menjadi usulan strategis dari Pemkab Inhil.
“Kami ingin memastikan pembangunan di daerah bisa berjalan tanpa mengorbankan masyarakat, banyak warga yang sudah puluhan tahun menetap dan menggarap lahan, namun secara hukum masih berada dalam kawasan hutan. Ini yang ingin kami cari solusinya bersama pemerintah pusat,” ujar bupati.
Selain itu, bupati juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap upaya percepatan pembangunan daerah. Salah satunya melalui penyelarasan kebijakan tata ruang dan infrastruktur.
“Kami tidak hanya membawa persoalan, tetapi juga membawa solusi. Misalnya, dengan data yang telah kami siapkan untuk identifikasi dan verifikasi lapangan. Kami juga siap mendukung program strategis nasional, seperti sekolah rakyat dan peningkatan konektivitas jalan daerah,” tambahnya.
Sampaikan Empat Poin
Dalam pada itu, Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby menyampaikan empat poin penting. “Benar, Pak Bupati Kuansing menyampaikan empat poin penting dalam pertemuan dengan Menhut tersebut,” kata Kepala Bappeda Litbang Japrinaldi AP MP.
Empat poin yang disampaikan Bupati H Suhardiman Amby secara langsung kepada Menhut Raja Juliantoni. Pertama, terkait landreform yang ada di Kabupaten Kuansing. Kedua terkait tanah-tanah yang sudah bersertifikat dan itu menurut peraturan berada dalam kawasan.
Ketiga, izin pemanfaatan kawasan yang menjadi objek pariwisata serta pembangunan infrastrukturnya. Keempat, mereview kembali terkait kawasan HTI yang juga menjadi objek penerimaan daerah.
“Ini beberapa poin yang menjadi bahan diskusi kemaren,” ujar Japrinaldi.
Menhut sangat merespos apa yang di sampaikan oleh Bupati Kuansing H Suhardiman Amby dan akan ada rencana pembahasan kawasan yang di sesuaikan dengan luas wilayah. “Kunjungan ini juga bentuk sinergitas antara daerah dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program nasional,” tutupnya.(sol/wir/dac/*2/gem)
Editor : Arif Oktafian