PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Beberapa hari setelah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerapkan sistem pengelolaan sampah secara swakelola melalui Lembaga Pemungutan Sampah (LPS), masyarakat masih mengeluhkan pengangkutan sampah belum optimal di permukiman.
Pantauan Riau Pos, Jumat (4/7) terlihat tumpukan sampah masih banyak belum diangkut di sejumlah ruas jalan seperti Jalan Tengku Bey Kecamatan Bukitraya.
Bahkan banyak warga yang mengeluh karena tumpukan sampah yang sudah tak terangkut dan mulai mengeluarkan aroma yang tidak sedap sehingga menganggu kenyamanan masyarakat.
Salah seorang warga Rendy Saputra (38) mengaku sudah selama sepekan belum ada mobil pengangkut sampah yang melakukan tugasnya sehingga banyak tumpukan sampah yang berada di depan permukiman masyarakat menumpuk dan meresahkan.
Itu sebabnya banyak warga termasuk dirinya yang melakukan protes atau mempertanyakan kinerja para petugas LPS dalam mengangkut sampah di permukiman masyarakat agar tidak ada lagi lahan kosong yang disalah gunakan oleh oknum masyarakat sebagai lokasi pembuangan sampah.
‘’Sudah sepekan sampah di permukiman kami belum diambil. Untungnya RW masih merespon dan membantu agar para petugas LPS melakukan pengangkutan sampah yang dikhawatirkan akan membuat TPS baru di lahan kosong masyarakat,’’ katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra menyadari kinerja LPS yang ada di setiap kelurahan saat ini belum beroperasi secara maksimal.
Hal ini terjadi lantaran ada LPS yang mengaku masih mengalami keterbatasan armada angkutan sehingga membuat keterlambatan pengangkutan sampah oleh armada Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) masih terjadi di sejumlah kelurahan dan sampah menumpuk di depan rumah warga.
‘’Memang mereka belum beroperasi secara maksimal, karena keterbatasan armada,’’ ujarnya.
Reza mengingatkan seluruh LPS agar mengangkut sampah secara rutin ke permukiman warga. Mereka harus mengangkut sampah minimal satu kali dalam dua hari.
Pengelola LPS harus memiliki armada angkutan sampah yang mencukupi. Mereka harus memiliki minimal satu unit armada untuk angkutan sampah.
Keberadaan unit angkutan sampah tentu untuk menjangkau permukiman warga. Ada juga LPS yang menambah armada setelah mendapat izin operasional dari DLHK.
‘’Sebelum kami keluarkan izin operasional, tentu kami cek armada mereka. Kalau mencukupi tentu kami berikan izin,’’ ujarnya.(ayi)
Editor : Bayu Saputra