PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Analis Kebijakan Ahli Madya Dir Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN) Deni Iskandar ST MHan membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Wilayah 1 di Hotel Grand Elite Pekanbaru, Sabtu (18/10). Diikuti 8000 peserta yang tersebar di delapan hotel di Pekanbaru.
Bintek yang berlangsung dua hari tersebut, Sabtu (18/10) dan Ahad (19/10) dihadiri perwakilan BPOM Muhammad Rusydi Ridha S Farm Apt Mfarm MH, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Sukma Yenni Budiarti Latif SKM M dan perwakilan Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Gustiyanti SKM MKes. Dari BPOM memaparkan tentang Keamanan Pangan dan Standarisasi. Dinas Lingkungan Hidup tentang Laik Higienitas, Sanitasi dan IPAL. Sedangkan dari Persagi tentang Antropometri dan Status Gizi Anak Sekolah.
Deni Iskandar ST MHan dalam sambutannya mengajak seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Indonesia umumnya dan Riau khususnya dapat menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebaik-baiknya. Menurutnya, permasalahan yang terjadi di lapangan itu akibat tidak berjalannya SOP tentang pengelolaan dapur yang baik.
”Bisa jadi permasalahan pada makanan tersebut karena orang-orang yang tidak berkenan menjalankan SOP,” ujarnya.
Ia menekankan setiap dapur SPPG MBG harus mengikuti arahan tenaga ahli gizi. ”Ahli gizi yang menentukan menu. Mitra yang membelanjakan keperluan dapur. Bahan belanja harus menyesuaikan permintaan ahli gizi dan tidak keluar dari menu yang ditentukan ahli gizi. Ahli gizilah yang tahu makanan tersebut memiliki standar gizi. Semua dapur SPPG diharuskan memiiki ahli gizi. Personal-personal yang ada di SPPG adalah merupakan pahlawan gizi,” ujarnya.
Ia juga mengajak dapur SPPG MBG untuk introspeksi diri terhadap apa-apa yang viral di media sosial seperti di TikTok, Instagram, Facebook. ”Diperbaiki semua, terutama kasus-kasus yang tidak menyenangkan. Caranya bisa dengan belajar seperti yang dilaksanakan pada Bintek Penjamah Makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis saat ini,” katanya.
Dalam bimtek tersebut juga dipaparkan terkait keamanan pangan, makanan higienis, sanitansi, kebersihan lingkungan, IPAL atau air buang limbahnya, dan juga terkait penyajian. Selanjutnya barang masuk dan keluar harus sesuai prosedur.
Ditekankannya, ke depan jangan ada sapur SPPG MBG yang melanggar SOP yang sudah ditetapkan. Ia juga menyadari bahwa masih banyak dapur SPPG MBG belum terstandar dengan baik .
”Nanti akan ada dapur-dapur SPPG MBG percontohan yang akan dibangun di 514 kabupaten kota di Indonesia. Tiap kabupaten kota akan ada tiga dapur SPPG milik BGN yang protetif, baik dari bangunannya, peralatan, semua sesuai dengan standar SOP. Sekarang sudah ada beberapa dalam proses pelelangan dan kontrak pemenang,” ujarnya.
Disebutkannya, dapur SPPG MBG percontohan itu, tanahnya sudah disurvei, menggunakan tanah pemerintah daerah. Nanti pembangunan dan peralatannya dibiayai oleh APBN. Dapur tersebut tidak memakai yayasan atau mitra. Langsung dikontrol dari pusat. Dijelaskannya, dapur itu ada yang dikelola oleh pemerintah, mitra swasta, instansi baik itu TNI, Polri.
”Kalau sudah berstardarisasi maka yang bekerja di SPPG akan lebih enak. Kita repot jika dapur tidak berstandar. Makanan harus higeinis, menerapkan SOP susah karena sarana dan prasarana tidak mendukung. Dapur SPPG yang sudah ada ini diperbaiki secara perlahan. Sarana dan prasarana yang kurang bisa disampaikan oleh kepala SPPG kepada mitranya sehingga dapur menjadi sempurna,’’ terangnya.(nto/c)
Editor : Arif Oktafian