PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Wali Kota (Wako)Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar meresmikan tiga sekolah negeri baru di Kelurahan Sialang Rampal, yakni SMP Negeri 50, SMP Negeri 51, dan SMP Negeri 52 Pekanbaru, Rabu (22/10/2025).
“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Pak Wakil meresmikan tiga sekolah baru di Sialang Rampal. Kami juga melakukan penanaman pohon dengan harapan sekolah ini bisa terus menjaga penghijauan,” ujar Agung.
Menurut Agung, langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membuka lebih banyak kesempatan belajar bagi anak-anak.
“Langkah kecil tapi berarti untuk membuka lebih banyak kesempatan belajar bagi anak-anak kita. Lewat program Zero Anak Putus Sekolah, kita ingin pastikan setiap anak Pekanbaru bisa menimba ilmu tanpa terkendala jarak, biaya, atau fasilitas. Karena masa depan mereka adalah masa depan kota ini juga,” tegasnya.
Agung menjelaskan, Pemko Pekanbaru terus berupaya menekan angka anak putus sekolah. Berdasarkan pendataan terbaru, sebanyak 1.778 anak telah berhasil dikembalikan ke bangku pendidikan.
“Hingga kini pendataan masih terus berlanjut. Kami ingin ke depan Pekanbaru zero anak putus sekolah. Kami terus mencari anak-anak yang ingin kembali bersekolah, dan Pemko bertanggung jawab untuk menyekolahkannya,” jelas mantan Wakil Ketua DPRD Riau itu.
Awalnya, laporan hanya mencatat sekitar 300 anak putus sekolah. Namun setelah Pemko mengerahkan kader Posyandu di 15 kecamatan untuk melakukan pendataan, jumlahnya meningkat menjadi 1.778 anak.
Semua anak tersebut kini telah kembali bersekolah di sekolah negeri, sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemko, maupun melalui program kejar paket A, B, dan C.
Agung juga memberikan apresiasi kepada para kader Posyandu yang telah berperan besar dalam proses pendataan dan pendampingan anak-anak tersebut. “Saya sangat berterima kasih. Mereka sudah bekerja luar biasa membantu kami menuntaskan masalah anak putus sekolah di Kota Bertuah,” katanya.
Sebagian besar anak yang sempat putus sekolah, lanjut Agung, disebabkan faktor ekonomi. Banyak orang tua tidak mampu membayar biaya pendidikan, terutama di sekolah swasta. Karena itu, Pemko membantu menyalurkan anak-anak tersebut ke sekolah negeri dan menanggung biaya pendidikannya.
Selain fokus pada pendidikan, Pemko Pekanbaru juga memperhatikan kesetaraan dan kesehatan anak. Dalam waktu dekat, Pemko akan meluncurkan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas yang akan menjadi payung hukum untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, kesempatan kerja, dan pemberdayaan ekonomi.
“Iya benar, Perda bagi Penyandang Disabilitas akan segera kami sahkan. Saat ini sudah masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” ungkap Agung.
Di sektor kesehatan, Pemko juga menjalankan program Zero Stunting dan Zero Gizi Buruk bekerja sama dengan TP PKK Pekanbaru.
“Total ada 3.000 anak yang mendapat asupan makanan dan vitamin setiap hari selama tiga bulan. Kami ingin tidak ada lagi anak-anak kita yang stunting atau gizi buruk,” jelasnya.
Dengan rangkaian kebijakan tersebut—mulai dari beasiswa Rp10 miliar, kuliah gratis bagi 100 guru PAUD, pengembalian 1.778 anak putus sekolah, program zero stunting, hingga Perda Disabilitas—Pemko Pekanbaru menunjukkan arah pembangunan yang berpihak pada rakyat.
“Semua ini bukan untuk pencitraan, tapi untuk masa depan Pekanbaru. Kita ingin anak-anak kita menjadi orang pintar, berakhlak, dan siap membangun kota ini lebih baik lagi,” tutup Wali Kota Agung.
Editor : M. Erizal