PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dalam upaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan nilai-nilai budaya Melayu, Fakultas Hukum (FH) Universitas Riau (Unri) secara resmi menjalin kerja sama dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Penandatanganan dan pertemuan kerja sama ini dilaksanakan di Balai Adat LAM Riau, Rabu (22/10) dengan suasana penuh kehangatan dan semangat kebersamaan.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau, yaitu Dekan Dr Hayatul Ismi SH MH, Wakil Dekan I Dr Hengki Firmanda SH LLM, Wakil Dekan II Dr Rahmad Hendra SH MKn, Wakil Dekan III Ulfia Hasanah SH MKn serta Prof Dr Firdaus SH MH. Sementara dari pihak LAMR turut hadir Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Datuk Seri H Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Datuk Seri HR Marjohan Yusuf, beserta jajaran pengurus dan tokoh adat Melayu Riau lainnya.
Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mempererat hubungan antara lembaga pendidikan hukum dan lembaga adat sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal. Melalui sinergi ini, kedua pihak sepakat untuk mengembangkan berbagai program bersama, seperti pendidikan dan pelatihan hukum adat, penelitian kolaboratif, serta penguatan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya Melayu.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum UNRI Dr Hayatul Ismi menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bentuk komitmen nyata untuk menanamkan nilai-nilai budaya dalam pendidikan hukum modern.
”Kami sangat berterima kasih atas dukungan Lembaga Adat Melayu Riau. Melalui kerja sama ini, kami ingin melahirkan lulusan hukum yang memahami adat dan beradab, karena hukum tanpa nilai budaya akan kehilangan ruhnya,” ujarnya disambut tepuk tangan hangat dari para hadirin.
Sementara itu, Datuk Seri H Taufik Ikram Jamil, selaku Ketua Umum DPH LAMR menyampaikan pandangan filosofis tentang pentingnya keseimbangan antara adat, agama, dan hukum dalam kehidupan masyarakat Melayu. ”Dalam budaya Melayu dikenal konsep tali berpilin tiga. Prinsip ini mencerminkan sistem hukum yang berimbang dan berakar pada nilai kebersamaan. Ketiganya harus saling menguatkan agar kehidupan masyarakat tetap harmonis dan bermartabat,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat peran lembaga adat dalam mendukung pengembangan ilmu hukum yang lebih kontekstual dan berakar pada nilai-nilai lokal. Melalui kolaborasi ini, Fakultas Hukum Universitas Riau berharap dapat menjadi pelopor dalam membangun sistem pendidikan hukum yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, berbudaya, dan berakhlak mulia sesuai dengan jati diri Melayu yang luhur.
Kerja sama antara Fakultas Hukum UNRI dan LAMR ini diharapkan menjadi tonggak awal terbentuknya ekosistem pendidikan hukum yang berpijak pada kearifan lokal, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat hukum yang adil, beradab, dan bermarwah di Bumi Lancang Kuning.(nto/c)
Editor : Rindra Yasin