PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi Riau hingga saat ini masih terus membahas rencana pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP), bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) nya. Di mana pemotongan tersebut dilakukan sebagai upaya penghematan anggaran di tengah kondisi defisit anggaran yang terjadi saat ini.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi mengatakan, pihaknya saat ini masih terus mengupayakan agar TPP ASN Pemprov Riau tidak dipotong. Hal tersebut juga karena berkaitan dengan kesejahteraan pegawai dan juga perekonomian daerah.
‘’Kami masih terus bahas terkait rencana pemotongan TPP ASN tersebut, kita juga melihat kemampuan keuangan daerah hingga akhir tahun,’’ katanya.
Dilanjutkannya, jika pihaknya bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), rencana pemotongan TPP tersebut bisa saja dibatalkan. Namun jika ternyata target dari pendapatan tersebut tidak tercapai, salah satu pilihan yang akan diambil adalah pemotongan TPP ASN tersebut.
‘’Jadi sampai sekarang masih dinamis. Terkait dipertanggungjawabkan,’’ ujar Plt Gubri.
Adapun 20 jabatan eselon II yang dibuka pada seleksi tersebut. Di antaranya Dinas Kesehatan Riau, Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov
rencana besaran pemotongan TPP itu juga masih dinamis, tergantung proyeksi pendapatan tersebut,’’ ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto berencana menurunkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) nya. Pemotongan TPP ini dikarenakan pendapatan daerah yang tidak tercapai maksimal.
‘’Untuk TPP karena pendapatan kurang, saya minta maaf ke ASN dan istri-istrinya terpaksa dipotong pendapatannya,’’ kata SF Hariyanto.
Meskipun demikian, jika nantinya pendapatan daerah kembali normal. Ia memastikan akan ada kenaikan kembali pada TPP ASN tersebut. Karena itu ia meminta kerja sama antar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dapat mengejar pendapatan asli daerah.
‘’Apabila pendapatan naik, wajib TPP akan naik kembali. Tapi berapa besarannya naik saya lihat sama Pak Sekda dan Asisten III nanti dihitung,’’ ujarnya.
SF mengungkap kondisi pendapatan APBD Riau hingga akhir tahun 2025 ini diprediksi mengalami penurunan sekitar Rp1,1 triliun. Sehingga perlu diambil kebijakan khusus di lingkungan Pemprov Riau.(sol)
Editor : Arif Oktafian