PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Satu unit ekskavator ukuran sedang meraung-raung sejak Senin (17/11), pukul 09.00 WIB pagi di Jalan Hasan Basri. Seorang pria terlihat mengarahkan operator untuk membongkar drainase ukuran kecil yang melintang di jalan itu.
Lokasi kejadian berada di tengah Kota Pekanbaru. Berada di Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, tepatnya di belakang Bundaran Keris atau beberapa puluh meter saja dari Simpang Jalan Pattimura-Diponegoro. Bunyi mesin ini mencuri perhatian warga sekitar dan pengguna jalan. Seakan tidak menghiraukan, pria yang
hanya bersedia dipanggil dengan nama Genk ini, terus mengarahkan alat berat itu. Hingga drainase itu terbongkar.
Aksi ini juga memicu kepadatan lalu lintas. Pasalnya, drainase yang dibongkar berposisi melintang di jalan. Alat berat juga terus bekerja saat banyak kendaraan yang ingin melintas di jalan alternatif di tengah kota itu.
Belakangan diketahui pria tersebut adalah kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek kecil dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Kepada wartawan, dengan suara tidak teratur, mengaku ada lima proyek serupa yang telah selesai pengerjaannya. Namun, hingga ia membongkar salah satunya pagi itu, belum juga dibayarkan.
Genk mengaku kecewa, sudah lebih dari setahun hasil kerjanya tidak dibayar. Sudah banyak modal terbenam, hingga ia mengalami kesulitan usaha.
”Kami membangun untuk rakyat pakai uang sendiri, tapi tidak dibayar. Kami bangun pakai uang pribadi, masa sampai nunggu dua tahun,” ucapnya terengah-engah.
Dua tahun yang ia sebutkan ternyata berlebihan. Untuk drainase kecil yang dibongkarnya itu, dikerjakannya pada Juni 2024 lalu. Ia mengaku khawatir, kalau tidak dibayar bulan ini, bisa-bisa tahun depan.
”Kalau tidak dibayar juga, tahun depan sudah dua tahun hitungannya,” ucapnya dengan suara putus asa.
Genk mengaku ia hanya ingin meluapkan emosinya yang sudah tertahankan lagi. Ia herharap seluruh pekerjaannya dibayar segera.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel menyayangkan sampai ada kontraktor yang membongkar proyek karena pekerjaannya belum dibayar. Menurutnya, seharusnya aksi itu tidak terjadi bila tidak ada tunda bayar (TB).
Pemko yang memberi pekerjaan, menurut Roni, harus belajar dari pengalaman ini. Para kontraktor atau rekanan menurutnya merupakan sasaran program pemberdayaan Pemko agar ekonomi mereka bisa meningkat.
”Jadi mereka ini diberdayakan di tengah perekonomian sulit, bukan sebaliknya, mereka yang memodali kegiatan pemerintah. Seolah-seolah begitu, karena mereka tak kunjung dibayar. Jadi ke depan jangan ada lagi tunda bayar,” katanya.(end)
Editor : Arif Oktafian