PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Puluhan guru yang merupakan ketua cabang dan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Kota Pekanbaru serta perwakilan Forum Guru Kota Pekanbaru menggelar aksi damai di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Ahad (23/11). Mereka menyuarakan penolakan terhadap proses dan hasil Konferensi PGRI Kota Pekanbaru yang digelar di Gedung Guru Provinsi Riau pada 3 November lalu.
Aksi berlangsung tertib. Para guru membawa poster berisi kritik terhadap mekanisme konferensi. Mereka menilai proses yang terjadi beberapa waktu lalu tidak sesuai aturan organisasi.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, mereka menyampaikan sejumlah poin keberatan. Seperti surat keputusan (SK) Ketua dan Pengurus Cabang PGRI saat ini masih aktif dan berlaku secara hukum.
Penunjukan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Cabang oleh Plt PGRI Kota Pekanbaru atau PGRI Provinsi Riau dinilai dilakukan sepihak tanpa sosialisasi maupun koordinasi.
”Penunjukan Plt di tingkat cabang dianggap tidak melalui mekanisme AD/ART, tidak transparan, dan tidak diberitahukan kepada pengurus aktif,” ujar Ketua PGRI Cabang Rumbai, Al Asari.
Tuntutan lainnya, yakni konferensi PGRI Kota Pekanbaru pada 3 November tersebut tidak melibatkan pengurus cabang se-Kota Pekanbaru.
”Sejumlah peserta konferensi mengaku hanya dihubungi lewat telepon dan langsung ditunjuk sebagai Plt cabang,” sambungnya.
Para ketua cabang meminta Wali Kota Pekanbaru selaku Dewan Pembina untuk mengambil alih kebijakan dan pembinaan PGRI Kota.
Mereka juga menuntut PGRI Provinsi Riau agar tidak mencampuri urusan internal PGRI Kota Pekanbaru.
Di sisi lain, Ketua Terpilih PGRI Kota Pekanbaru, Miftahudin, memiliki pandangan berbeda. Ia menilai proses konferensi sudah berjalan sesuai aturan organisasi.
”Saya berada pada posisi dipilih. Yang memilih adalah Plt Ketua PGRI dari 15 cabang kecamatan Pekanbaru. Saya yakin konferensi pada 3 November sudah sesuai AD/ART,” ujarnya.(yls)
Laporan JOKO SUSILO, Kota
Editor : Arif Oktafian