PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi yang diprediksi berlangsung hingga awal Januari 2026.
Langkah antisipasi tersebut ditegaskan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho usai memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pekanbaru, Senin (15/12/2025), di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru.
Wali Kota Agung menyampaikan, rapat Forkopimda menghasilkan kesimpulan penting terkait penguatan sinergisitas, kolaborasi, serta pertukaran informasi lintas instansi guna merespons berbagai kendala yang berpotensi muncul di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan dampak cuaca ekstrem.
“Rapat Forkopimda hari ini tentu kesimpulannya meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan saling memberi informasi terkait kendala-kendala yang ada di lapangan. Apalagi kita khusus menghadapi kondisi cuaca,” ujar Agung.
Berdasarkan pemaparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat tersebut, curah hujan di wilayah Pekanbaru diperkirakan cukup tinggi hingga awal Januari 2026 mendatang. Kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan genangan di sejumlah titik rawan.
Menindaklanjuti hal itu, Pemko Pekanbaru mulai melakukan pendataan menyeluruh terhadap peralatan dan logistik yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi darurat, termasuk kemungkinan pengungsian warga.
Selain itu, langkah antisipasi banjir juga diperkuat melalui gerakan gotong royong dan pembersihan lingkungan yang dilakukan secara terstruktur.
“Kita sudah mulai mendata peralatan yang tentu akan sangat diperlukan jika nanti terjadi pengungsian. Dan tentu juga antisipasi terkait banjir, bagaimana melakukan gotong royong bersama, pembersihan yang terstruktur,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada kesiapan pemerintah, Wali Kota Agung juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan menahan diri untuk bepergian ke luar daerah selama periode libur panjang, terutama jika tidak bersifat mendesak.
“Kami menghimbau seluruh masyarakat Pekanbaru untuk menahan diri untuk pergi berlibur, hal-hal yang masih bisa ditunda, lebih baik ditunda terlebih dahulu. Tapi kalau memang sudah menjadi kebutuhan dan kewajiban yang teragendakan serta dirasa aman, tentu boleh saja. Namun kami minta masyarakat benar-benar berpikir terlebih dahulu,” tegas Agung.
Dalam kesempatan itu, Agung juga menegaskan komitmen jajaran pemerintahan agar tetap siaga penuh selama masa rawan cuaca ekstrem.
Ia menyebutkan, sesuai surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kepala daerah dan pimpinan DPRD beserta anggotanya diminta untuk tidak meninggalkan daerah.
“Sebagai kepala daerah, saya, DPRD pimpinan beserta anggota, dan seluruh jajaran tidak boleh meninggalkan daerah. Begitu juga saya tekankan kepada seluruh kepala dinas, camat, dan lurah untuk tidak meninggalkan Kota Pekanbaru karena kita dalam status siaga,” katanya.
Menurut Agung, kebijakan tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Dengan kebersamaan dan kehadiran penuh di daerah, penanganan potensi bencana diyakini akan lebih cepat dan efektif.
“Ini adalah pengabdian kita kepada masyarakat. Dengan bekerja bersama-sama, langkah kita akan lebih ringan untuk mencapai tujuan yang baik,” ujarnya.
Status siaga tersebut, lanjut Agung, akan diberlakukan hingga awal Januari 2026. “Sampai di awal Januari, tanggal 5,” sebutnya.
Sementara itu, Pj Sekdako Ingot Ahmad Hutasuhut menambahkan, rapat Forkopimda tersebut sekaligus menindaklanjuti penetapan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dari tanggal 3 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026.
"Kita sekarang ini dalam suasana siaga bencana hidrometeorologi karena cuaca ekstrem. Di rapat Forkopimda ini kembali kita tegaskan, kita akan kembali melaksanakan kegiatan gotong royong melalui Gerakan Pekanbaru Bersih," ungkapnya.
Disebutkan Ingot, Gerakan Pekanbaru Bersih perlu didukung semua pihak sehingga potensi dan dampak dari bencana hidrometeorologi bisa diminimalisir.
"Karena sekarang ini kan curah hujan sudah cukup tinggi, maka harus ada aksi nyata dari semua pihak yang dimotori oleh Forkopimda," tutupnya.
Editor : M. Erizal