PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wali Kota (Wako) H Agung Nugroho SE MM dan Wakil Walikota (Wawako) H Markarius Anwar ST MArch berhasil membawa Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menutup tahun 2025 dengan sejumlah capaian strategis di berbagai sektor.
Tahun pertama pemerintahan ini menjadi fase penting pemulihan kepercayaan birokrasi, perbaikan layanan publik, hingga penguatan keuangan daerah.
Refleksi akhir tahun yang digelar Pemko Pekanbaru, Rabu (31/12/2025) di Aula Lantai 6 Kantor Walikota Pekanbaru di Tenayan Raya diawali dengan pemutaran video rangkuman kinerja sejak Agung Nugroho–Markarius Anwar dilantik dan mulai bekerja pada Maret 2025 hingga Desember 2025.
Video tersebut menampilkan berbagai program prioritas, mulai dari penataan birokrasi, pembangunan infrastruktur, kebijakan pro-rakyat, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam paparannya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa capaian yang diraih sepanjang 2025 bukanlah kerja satu orang, melainkan hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
“Bapak, Ibu sekalian, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Apa yang kita lihat di video tadi sebenarnya bukan kerja saya semata, tapi kerja kita semua. Kerja Wali Kota, OPD, teman-teman media, penggiat media sosial, dan seluruh masyarakat Pekanbaru,” ujar Agung.
Ia menyebutkan, capaian tersebut patut disyukuri bersama karena menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Kota Pekanbaru.
“Banyak capaian yang sudah kita capai dan ini perlu kita syukuri. Karena Allah berfirman, siapa saja hamba yang mensyukuri nikmat-Nya, maka nikmat itu akan terus ditambah oleh Allah SWT,” ungkapnya.
Agung Nugroho secara terbuka mengakui bahwa awal masa kepemimpinannya tidaklah mudah. Ia dan wakilnya masuk dalam situasi birokrasi yang diliputi trauma dan krisis kepercayaan.
Ini merujuk pada peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Penjabat Wali Kota Pekanbaru sebelumnya.
“Kami dilantik bulan Februari dan mulai efektif bekerja di bulan Maret. Kami masuk dalam kondisi yang cukup menegangkan. Teman-teman OPD masih berat untuk membangkitkan semangat, ada trauma akibat beberapa kejadian sebelumnya,” katanya.
Namun menurut Agung, peristiwa tersebut justru dijadikan pelajaran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sehat dan solid.
“Pengalaman terhebat adalah belajar dari pengalaman orang lain. Alhamdulillah, hari ini rekan-rekan OPD bisa bangkit dan sukses melaksanakan program sepanjang 2025,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa paradigma saling curiga di internal birokrasi perlahan berhasil dihapus. “Dulu ada rasa takut, takut dilaporkan, takut dizalimi. Tapi paradigma itu sudah hilang. Bahkan saat kami melakukan rotasi, tidak ada satu pun pejabat eselon II yang dinonjobkan. Ini bentuk kekompakan kami,” tegas Agung.
Salah satu pekerjaan rumah terbesar yang dihadapi Agung–Markarius saat mulai menjabat adalah utang tunda bayar Pemko Pekanbaru yang mencapai Rp467 miliar. Utang tersebut menjadi beban serius terhadap keuangan daerah dan kepercayaan mitra kerja pemerintah.
“Ketika kami masuk, kami ditinggali utang tunda bayar sebesar Rp467 miliar. Hari ini bisa kami sampaikan, utang tersebut sudah lunas,” kata Agung.
Ia menjelaskan, hanya tersisa satu atau dua rekanan yang belum mengambil haknya karena persoalan administrasi dan lamanya waktu penagihan, bahkan ada yang tertunda hingga lima tahun.
“Secara umum bisa dikatakan utang Rp467 miliar itu tahun ini sudah lunas,” tegasnya.
Selain menyelesaikan utang, Pemko Pekanbaru juga memberi perhatian besar pada kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Agung menegaskan komitmennya agar tidak ada lagi pegawai yang merasa terabaikan. Ia bahkan memastikan TPP ke-14 telah diminta secara khusus untuk dibayarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada 31 Desember 2025.
“Biasanya TPP di Pemko Pekanbaru hanya dibayarkan 8 sampai 10 bulan. Tahun ini full 14 bulan,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, Pemko Pekanbaru mencatat capaian signifikan. Target awal overlay atau pengaspalan jalan hanya sekitar 20 kilometer, namun realisasinya melampaui ekspektasi.
“Target kita hanya 20 kilometer, tapi realisasi mencapai 42 kilometer jalan baik di Kota Pekanbaru, dengan anggaran hampir Rp100 miliar di PUPR,” ungkap Agung.
Sementara itu, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) juga melakukan semenisasi jalan lingkungan dan perbaikan drainase sepanjang sekitar 23 kilometer, sebagai upaya mengurangi genangan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga.
Sektor pendidikan menjadi perhatian serius pemerintahan Agung–Markarius. Saat mulai menjabat, tercatat sebanyak 1.778 anak di Pekanbaru mengalami putus sekolah, termasuk yang berada di pesantren dan sekolah swasta.
Program Zero Anak Putus Sekolah ini disebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan anak-anak Pekanbaru, tanpa terkendala persoalan ekonomi.
“Alhamdulillah, seluruhnya sudah kita kembalikan ke sekolah. Kita fasilitasi dan kita berikan baju sekolah gratis,” kata Agung.
Persoalan sampah yang sempat membuat Pekanbaru berstatus darurat juga mulai ditangani secara sistematis. Menurut Agung, sekitar 80 persen persoalan sampah kini telah tertangani.
Pemko Pekanbaru juga menandatangani kerja sama dengan PT ICE untuk mengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi sumber energi melalui pengolahan gas metana menjadi listrik.
“Pemerintah kota juga akan mendapatkan sharing profit dari pengelolaan ini,” jelasnya.
Kebijakan lain yang paling dirasakan masyarakat adalah penurunan tarif parkir dari Rp2.000 menjadi Rp1.000, hingga kebijakan parkir gratis di ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di akhir tahun 2025.
“Kebijakan ini adalah kado dari Pemko Pekanbaru untuk warga. Kita ingin masyarakat lebih nyaman dan tidak terbebani,” ujar Agung saat refleksi akhir tahun bersama media.
Menariknya, kebijakan pro-rakyat tersebut tidak membuat pendapatan daerah merosot. Justru sebaliknya, PAD Kota Pekanbaru melonjak signifikan.
“Tahun lalu PAD kita sekitar Rp800 miliar. Tahun ini mencapai Rp1,170 triliun,” ungkap Agung.
Pemko Pekanbaru juga melakukan penataan wajah kota melalui penertiban reklame. Sebanyak 175 tiang baliho dipotong karena dinilai melanggar aturan dan mengganggu estetika kota.
“Meski jumlah tiang berkurang, PAD dari reklame justru naik lebih dari 150 persen. Karena kepatuhan meningkat dan sampah visual berkurang,” jelasnya.
Di bidang pelayanan publik, Pemko Pekanbaru meluncurkan dua unit Mobil AMAN dari Disdukcapil untuk layanan jemput bola administrasi kependudukan. Selain itu, jam operasional Puskesmas diperpanjang.
“Mulai Januari, Puskesmas buka dari jam 07.00 sampai jam 21.00 WIB. Supaya masyarakat tetap bisa berobat di luar jam kerja,” kata Agung.
Berbagai kegiatan sosial seperti nikah massal gratis yang tercatat sebagai rekor MURI hingga event olahraga lari Pekanbaru 10K yang diikuti 5 ribu peserta juga turut mewarnai perjalanan Pemko Pekanbaru sepanjang 2025.
Menutup refleksi akhir tahun, Agung Nugroho menegaskan bahwa capaian ini bukan akhir. "Ini adalah awal untuk membangun Pekanbaru yang lebih tertata, melayani, dan berpihak pada masyarakat," tutupnya.
Editor : M. Erizal