PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Latar belakang pendidikan Sarjana (S1) hingga Magister (S2) di bidang ekonomi manajemen yang dimiliki Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM terbukti menjadi modal penting dalam mengelola keuangan daerah secara efektif.
Di tengah tekanan kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, kejelian manajerial Agung justru mengantarkan Kota Pekanbaru mencatatkan rekor Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2025.
Dalam rilis akhir tahun 2025 yang digelar di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (31/12/2025) lalu, Wako Agung membeberkan strategi yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk tetap menjaga produktivitas pembangunan meski ruang fiskal semakin terbatas. Ia menegaskan, kondisi keuangan yang menantang tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti berinovasi.
“Tantangannya luar biasa. Tahun 2025 kita mengalami pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat lebih dari Rp433 miliar. Tapi dengan manajemen yang tepat, kreativitas, dan keberanian mengambil kebijakan, roda pemerintahan tetap bisa berjalan,” ujar Agung.
Pemangkasan TKD tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, Pemkot Pekanbaru justru mampu membalik tekanan tersebut menjadi peluang dengan memaksimalkan potensi PAD. Hasilnya, PAD Pekanbaru melonjak signifikan dari sekitar Rp800 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp1,170 triliun pada akhir tahun 2025.
“Ini capaian yang tidak mudah. Tapi alhamdulillah, kerja keras seluruh OPD dan kebijakan yang tepat sasaran membuat PAD kita melonjak cukup tajam,” kata Agung.
Lonjakan PAD ini memberikan dampak nyata bagi stabilitas keuangan daerah. Di saat sejumlah daerah lain terpaksa memangkas belanja pegawai akibat keterbatasan anggaran, Pemko Pekanbaru justru mampu membayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) serta gaji ke-14 bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) secara penuh.
Salah satu kebijakan tegas yang menjadi sorotan adalah penertiban reklame liar. Di bawah kepemimpinan Agung, ratusan tiang baliho tanpa izin dipotong dan ditertibkan. Langkah ini tidak hanya menata wajah kota, tetapi juga memberikan efek psikologis yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.
“Setelah kita tertibkan reklame liar, justru banyak pengusaha yang datang sendiri mengurus izin dan membayar pajak reklame. Ini menunjukkan bahwa ketegasan pemerintah bisa mendorong kesadaran pajak,” jelasnya.
Selain penertiban reklame, kebijakan lain yang dinilai strategis adalah penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Agung mengoreksi kebijakan sebelumnya yang sempat menaikkan PBB hingga 300 persen. Dengan mengembalikan tarif ke tingkat yang lebih rasional, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak justru meningkat tajam.
“Tahun ini kita turunkan lagi PBB kembali seperti sebelumnya. Ini akhirnya membuat masyarakat mau bayar. Pembangunan tercapai, PAD meningkat. Selama ini masyarakat belum terasa uangnya untuk apa, sekarang manfaatnya mulai terlihat,” kata Agung.
Kenaikan PAD tersebut langsung dialokasikan untuk sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama infrastruktur. Sepanjang tahun 2025, Pemko Pekanbaru berhasil menuntaskan perbaikan jalan lebih dari 42 kilometer, jauh melampaui target awal yang hanya 20 kilometer.
“Tahun ini 42 kilometer lebih jalan kita muluskan. Tahun depan target kita 60 kilometer. Selain itu, drainase juga kita perkuat. Kita siapkan anggaran Rp100 miliar untuk drainase se-Pekanbaru,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, Agung juga memperketat efisiensi belanja. Salah satunya melalui pengawasan ketat terhadap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Seluruh perjalanan dinas pegawai, mulai dari eselon II, III, IV hingga staf, wajib mendapatkan izin langsung dari Wali Kota.
“Cara lain kita berhemat adalah seluruh pegawai yang mau SPPD harus izin Wali Kota. Jadi yang berangkat berkurang, anggarannya bisa dialihkan untuk pelayanan masyarakat, bangun jalan, dan drainase,” jelas Agung.
Di akhir paparannya, Agung mengapresiasi kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta peran Wakil Wali Kota Pekanbaru H Markarius Anwar ST MArch dalam mendukung kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Ia juga memastikan bahwa hampir seluruh kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga telah diselesaikan, sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah dan kepercayaan mitra kerja pemerintah.
“Ini hasil kerja bersama. Kita ingin Pekanbaru dikelola dengan manajemen yang sehat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Agung.(ali)
Editor : Edwar Yaman