PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menegaskan bahwa kebijakan parkir gratis di ritel modern merupakan kebijakan yang menguntungkan dua sisi sekaligus. Pertama, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kedua meringankan beban masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru Givo Vrabora mengatakan, perubahan skema parkir dari retribusi menjadi pajak parkir daerah telah membuat kontribusi ritel modern lebih tertib, terukur, dan transparan. Ini menurutnya berdampak pada PAD yang tetap terjaga bahkan berpotensi meningkat.
''Dengan skema pajak parkir, pendapatan daerah tetap masuk dan lebih pasti. Di sisi lain, masyarakat tidak lagi dibebani pungutan parkir. Ini kebijakan yang sehat dan berpihak kepada rakyat,'' ujar Givo.
HMI menilai kebijakan yang dikeluarkan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho tersebut lahir dari keluhan masyarakat yang selama ini merasa terbebani oleh praktik parkir berbayar. Khususnya pada ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart.
HMI turut mempertanyakan sikap anggota DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz yang mempersoalkan kebijakan parkir gratis tersebut. Menurut HMI, sikap itu berpotensi tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat yang saat ini justru merasa terbantu.
''Ketika PAD tetap naik dan masyarakat senang karena parkir gratis, wajar jika publik bertanya, keberatan ini sebenarnya mewakili kepentingan siapa,'' ujar Givo.
HMI menilai kritik terhadap kebijakan parkir gratis seharusnya dilihat secara utuh dan objektif, bukan parsial. Fokus utama kebijakan publik, menurut HMI, adalah menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan daerah.
''Kalau ada kebijakan yang membuat rakyat senang dan daerah tetap diuntungkan, maka seharusnya didukung dan dikawal implementasinya, bukan justru dipersoalkan secara berlebihan,'' tambahnya.
Menanggapi pandangan HMI ini, Zulfan Hafiz menegaskan bahwa dirinya mendukung kebijakan parkir gratis di ritel modren. Bukan sebaliknya.
''Jangan salah paham, bahwa kami mendukung kebijakan ini dari awal. Namun sebagai Anggota Banggar, kita bekerja dan bicara berdasarkan aturan hukum,'' ujar Zulfan.
Soal aturan yang ia maksudkan, pertama, mengapa hanya dua ritel modren itu saja yang mendapatkan parkir gratis tersebut.
''Pemko harus berlaku adil di semua toko-toko dan kedai yang sejenis aktifitasnya. Ini yang kami pertanyakan dan minta pemberlakuan yang sama,'' sebut Zulfan.
Zulfan menggarisbawahi harus ada payung hukum yang jelas.
''Harus ada payung hukum yang jelas juga, apakah Indomaret dan Alfamart tanpa ada memungut parkir juga diwajiban bayar pajak parkir. Apakah halaman toko yang tidak melakukan pungutan parkir juga diwajibkan membayar pajak parkir,'' tanya Zulfan.
Zulfan mengingatkan bahwa penerapan itu harus sesuai dengan Perda Parkir.
''Ketika ritel modern tidak mengelola parkir, yang kita perhatikan itu juga termasuk keamanan. Kita juga melihat ketidakadilan dimana toko lain, pelanggan masih dipungut parkir, kira-kira sebagai pelanggan kita pilih toko mana. Ini juga perlu diperhatikan,'' sebut Zulfan.(end)
Editor : Edwar Yaman