PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Komisi II DPRD Kota Pekanbaru segera membahas pengelolaan ratusan ruko di Sukaramai Trade Center (STC). Sebagaimana diketahui, kontrak dengan pihak ketiga yang saat ini berlaku akan segera berakhir pada Februari tahun ini.
Komisi II meminta pengelolaannya dilalukan audit. Apalagi setelah diketahui, nilai kontrak aset milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru itu hanya menghasilkan Rp100 juta per tahun bagi kas kota.
Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Zainal Arifin mengatakan, terdapat 124 ruko yang akan habis masa kontrak PT Makmur Papan Permata (MPP). Kontrak ini telah mendekati akhir setelah berjalan selama 25 tahun.
"Kita ingin tahu seperti apa skema yang dibuat oleh pemerintah terkait akan habisnya kontrak di Februari 2026. Terdapat 124 ruko di sekitaran Plaza Sukaramai," jelas Zainal Arifin.
Zainal mengungkapkan, pembahasan habisnya masa kontrak STC berlangsung di ruangan Banmus DPRD Pekanbaru pada Senin (19/1/2026) lalu. Turut hadir dalam pertemuan itu perwakilan OPD dan perwakilan PT MPP.
Pembahasan yang dilakukan legislatif ini ternyata sejalan dengan langkah yang saat ini dijalankan oleh Pemko Pekanbaru (Pemko). Pemko telah membentuk tim audit sejak 2024. Proses audit ini masih berjalan.
Dalam pertemuan itu terungkap skema pengelolaan apakah dilanjutkan kontrak dengan perusahaan sebelumnya atau ada opsi pengelolaan lain yang akan dilakukan oleh Pemko Pekanbaru.
Namun pertemuan itu masih tahap awal pembahasan. Pembahasan belum pada titik menentukan apakah diambil alih pemerintah atau berlanjut. Zainal menekankan pentingnya hasil audit dan kajian.
"Kita ingin hasil audit dan ada kajian. Ini penting agar pengelolaan aset daerah berjalan transparan sekaligus melindungi kepentingan pedagang dan masyarakat di kawasan Plaza Sukaramai," sebut Zainal.
Editor : Rinaldi