PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersiap melakukan penataan terhadap rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Yos Sudarso di kawasan Rumbai. Langkah ini dilakukan setelah aset dan pengelolaannya resmi diserahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemko Pekanbaru.
Kondisi rusunawa beserta lingkungan di sekitarnya yang mulai terlihat kumuh menjadi perhatian serius Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, saat meninjau langsung lokasi tersebut pada Senin (6/4/2026).
Dalam kunjungan itu, Agung Nugroho menilai kondisi hunian masih membutuhkan pembenahan menyeluruh. Ia menyoroti aspek kebersihan, perawatan bangunan, hingga pengelolaan sosial masyarakat yang tinggal di rusunawa tersebut.
Menurutnya, pembangunan rusunawa sejatinya ditujukan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.
Namun demikian, ia mengaku prihatin setelah melihat langsung sejumlah unit yang kurang terawat. Beberapa fasilitas, terutama sanitasi, dinilai tidak dalam kondisi layak dan memerlukan perhatian segera.
“Masih kita temukan warga yang tinggal di sini, anaknya sekolah, tetapi kondisi rumahnya belum layak, WC-nya kotor. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama,” ujar Agung Nugroho, Selasa (7/4/2026).
Rusunawa Yos Sudarso memiliki total 99 unit kamar, namun hingga kini baru dihuni oleh 57 kepala keluarga (KK). Dalam kesempatan tersebut, Agung mengajak para penghuni untuk membentuk kelompok warga guna menghidupkan kembali budaya gotong royong sebagai langkah awal memperbaiki kondisi lingkungan.
Baca Juga: Tohar dan Keyla Jadi JCH Kuansing Tertua dan Termuda Kuansing
Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan merawat fasilitas bersama agar rusunawa tidak berubah menjadi lingkungan yang berpotensi menimbulkan penyakit. “Mulai dari gotong royong, kemudian kita rawat bersama. Jangan sampai rusunawa ini menjadi sarang penyakit,” tegasnya.
Agung juga menjelaskan bahwa Rusunawa di Jalan Yos Sudarso tersebut baru sekitar enam bulan resmi menjadi aset Pemerintah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, proses penataan dan perbaikan masih dilakukan secara bertahap.
Dalam dialog bersama warga, ia turut menyinggung persoalan tunggakan sewa yang kerap terjadi. Ia mengungkapkan adanya penghuni yang memilih meninggalkan unit secara diam-diam pada malam hari karena tidak sanggup membayar sewa selama beberapa bulan.
Menanggapi kondisi tersebut, Agung Nugroho menegaskan bahwa pendekatan yang mengedepankan sisi kemanusiaan harus menjadi prioritas. Pemerintah, kata dia, membuka peluang untuk memberikan keringanan bahkan pembebasan biaya sewa bagi warga yang benar-benar tidak mampu, dengan catatan melapor kepada pihak terkait.
Baca Juga: Kawasan Lindung Dominan, Program Perluasan Kebun Kelapa Meranti Diprioritaskan Bertahap
“Kalau memang tidak punya kemampuan, sampaikan. Bahkan jika sangat berat, bisa saja kita gratiskan. Jangan sampai warga justru terusir, apalagi jika ada anak-anak. Pemerintah harus hadir sebagai orang tua bagi masyarakat,” tutupnya.(ali)
Editor : Edwar Yaman