PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - BADAN Gizi Nasional (BGN) melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru saat ini terus menggesa realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Riau. Hingga saat ini, sudah terdapat 674 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang berdiri di Riau.
Kepala KPPG Pekanbaru Dr Syartiwidya mengatakan, dari jumlah SPPG tersebut saat ini sudah 1.512.338 masyarakat Riau yang menerima program MBG tersebut. Jumlah tersebut terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
Melalui program pemerintah ini juga telah menggerakkan perekonomian di daerah, karena perputaran uang melalui program ini juga cukup besar di daerah.
’’Secara estimasi, jika satu dapur melayani 3.000 penerima manfaat, maka setiap dapur dapat menerima dana sekitar Rp450 juta per dua pekan, mencakup biaya bahan makanan, operasional dan sewa tempat,’’ ujarnya.
Dengan demikian, potensi perputaran dana MBG di Riau bisa mencapai Rp81 miliar setiap dua pekan. Hal ini menjadikannya program dengan efek terhadap perekonomian daerah.
Baca Juga: MBG Hadir, Pengunjung Posyandu Kuntum Sekaki Hiasan Penuh Meningkat
Program ini juga memberikan dampak besar terhadap pemberdayaan UMKM lokal. Setiap dapur diperbolehkan bekerja sama dengan 10 hingga 15 pemasok (supplier) dari kalangan UMKM sekitar.
‘’Bahan pangan seperti sayur, ikan, dan kebutuhan lainnya diutamakan berasal dari wilayah setempat untuk memastikan perputaran ekonomi lokal tetap hidup. Kami arahkan sebisa mungkin menggunakan supplier yang dekat dari dapurnya, agar uang beredar di masyarakat sekitar. Dengan begitu, UMKM semakin terlibat dalam mendukung ketahanan pangan daerah,’’ jelasnya.
Kendati demikian, pelaksanaan MBG di Riau tidak terlepas dari tantangan. Salah satu kendala utama terdapat di daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti yang kerap menghadapi gangguan rantai pasok bahan baku akibat faktor geografis dan transportasi.
‘’Untuk mengatasi hal tersebut, BGN membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG di tiap kabupaten/kota guna memastikan keberlangsungan operasional dapur,’’ paparnya.
Dari sisi teknis, agar program ini berjalan dengan baik. Pelaksanaan MBG diatur secara ketat melalui 40 Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 63 Tahun 2025 yang diterbitkan BGN. Seperti waktu memasak ditetapkan antara 4-6 jam sebelum konsumsi untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.
‘’Para juru masak (chef) diwajibkan memiliki sertifikasi kelayakan dan memahami standar higienitas, termasuk penyortiran, pencucian, hingga penyimpanan bahan baku,’’ ujarnya.(hen)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
Editor : Arif Oktafian