PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kini mengedepankan pola pembangunan berbasis kolaborasi sukarela dengan pihak swasta sebagai strategi mempercepat kemajuan daerah. Pendekatan ini menandai perubahan paradigma, di mana pembangunan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan diperkuat melalui keterlibatan aktif badan usaha.
Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan bahwa sinergi yang dibangun bersama pihak swasta dilakukan tanpa tekanan ataupun kewajiban tertentu. Ia menyebut, konsep kerja sama yang diterapkan saat ini murni berbasis kesadaran dan kepedulian terhadap pembangunan kota.
“Kolaborasi ini tanpa unsur paksaan. Bisa dicek ke mana saja. Paradigmanya sekarang memang sudah berubah,” ujar Agung akhir pekan lalu.
Baca Juga: Wako Pekanbaru Agung Nugroho Letakkan Batu Pertama Gedung Tahfidz Al-Furqon, Pemko Bantu Rp250 Juta
Di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar, berbagai program pembangunan mulai melibatkan kontribusi pihak swasta. Kebijakan ini dinilai mampu mempercepat realisasi pembangunan sekaligus menjaga efisiensi penggunaan APBD agar tetap difokuskan pada sektor-sektor prioritas.
Agung menjelaskan, meningkatnya kepercayaan badan usaha untuk terlibat dalam pembangunan tidak terlepas dari konsistensi Pemko dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah program yang dibiayai dari PAD, seperti perbaikan jalan, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sektor kesehatan, menjadi faktor pendorong munculnya partisipasi swasta.
“Sekarang masyarakat maupun badan usaha justru berlomba-lomba ikut membangun daerah tanpa ada unsur pemerasan. Kita juga tidak menerima uang, melainkan mempersilakan mereka langsung merealisasikan pembangunan,” jelasnya.
Baca Juga: Hasil PSUD 2026 PCR Diumumkan, 1.041 Siswa Lulus dari 2.696 Pendaftar
Adapun bentuk kolaborasi yang telah berjalan mencakup berbagai pembangunan infrastruktur strategis tanpa menggunakan dana APBD. Di antaranya pembangunan belasan halte Bus Trans Metro Pekanbaru yang tersebar di sejumlah ruas jalan utama, kemudian penataan taman di kawasan simpang sebidang Jalan Arifin Achmad.
Selain itu, pihak swasta juga berkontribusi dalam pembangunan bundaran lengkap dengan air mancur di depan Mal Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman. Tidak hanya itu, penataan ruang terbuka hijau turut dilakukan melalui pembangunan taman di bawah Jembatan Leighton 1.
Secara keseluruhan, proyek-proyek kolaboratif ini mencakup sedikitnya empat jenis pembangunan utama, yakni fasilitas transportasi publik (halte), ruang terbuka hijau (taman), serta infrastruktur estetika kota seperti bundaran dan air mancur. Tanpa menggunakan APBD, nilai investasi dari keterlibatan swasta tersebut mampu membuat Pemko Pekanbaru berhemat cukup besar.
Baca Juga: Pertukaran Pemuda Antar Negara ASEAN-Jepang Soroti Literasi Digital
Sebut saja, partisipasi swasta membangun halte-halte di Pekanbaru membuat APBD hemat Rp16 miliar. Belum lagi, penataan taman di Simpang Sebidang Jalan Arifin Ahmad yang didukung Awal Bros diperkirakan bernilai sekitar Rp4 miliar.
Agung menambahkan, keberhasilan pola kolaborasi ini sangat ditentukan oleh komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Bahkan, tidak sedikit inisiatif pembangunan yang justru datang dari badan usaha melalui pengajuan resmi kepada Pemko. “Kita mengutamakan komunikasi yang baik. Bahkan banyak dari mereka yang mengusulkan langsung melalui surat untuk ikut berkontribusi,” tutupnya.(ali)