PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Aksi nekat seorang lansia di jantung Kota Pekanbaru Selasa (14/4) siang itu sontak menyita perhatian. Di tengah lalu lintas yang padat di Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan Mal Pelayanan Publik (MPP), seorang pria berusia 67 tahun bernama Amri berdiri dengan gelisah.
Asap hitam mengepul dari ban bekas yang ia bakar di atas pedestrian, sebuah simbol kekecewaan yang sudah lama ia pendam. Bagi Amri, aksi itu bukan sekadar bentuk protes, melainkan luapan rasa putus asa. Ia mengaku sudah bertahun-tahun tak lagi merasakan bantuan sosial dari pemerintah.
Sejak 2019, katanya, namanya seperti hilang dari daftar penerima. Padahal, di usianya yang tak lagi muda, ia harus berjuang melawan sakit yang mengharuskannya bolak-balik ke rumah sakit.
Baca Juga: "Jalan Hidup Anak Pujud" Resmi Diluncurkan: Kisah Inspiratif Saleh Djasit
“Sejak 2019 saya tidak pernah lagi mendapatkan bantuan,” ucapnya lirih, di sela kerumunan warga yang mulai berdatangan menyaksikan aksinya.
Cerita Amri bukan tanpa jejak. Ia mengaku pernah menjadi penerima bantuan saat masih berada dalam satu kartu keluarga bersama istrinya. Namun, setelah terjadi pemisahan KK, aliran bantuan itu pun terhenti. Berulang kali ia mencoba mengurus kembali ke Dinas Sosial, berharap namanya bisa masuk kembali dalam daftar penerima. Namun, hingga kini, hasilnya nihil.
Di balik asap yang sempat membumbung, petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP sigap meredam situasi. Api dipadamkan dengan cepat, mencegah insiden yang lebih besar. Namun, bara persoalan yang dibawa Amri tampaknya tak semudah itu dipadamkan.
Baca Juga: Satu Bandar Besar Sabu Masuk DPO dan Dua Berhasil Dibekuk Polsek Mandau
Di sisi lain, Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki catatan berbeda. Kepala Dinas Sosial, Junaedy, menyebut bahwa Amri bukanlah orang yang sama sekali tak tersentuh bantuan. Ia menegaskan, berbagai program bantuan pernah diterima Amri, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan alat bantu dengar, hingga jaminan kesehatan melalui PBI JK.
Menurutnya, perubahan terjadi setelah adanya pemutakhiran data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Status kesejahteraan Amri disebut meningkat."Dari sebelumnya berada di desil 4 menjadi desil 6 hingga 10," ujarnya.
Dengan perubahan itu, secara aturan, ia tidak lagi masuk kategori penerima bantuan sosial sejak triwulan IV tahun 2025.
Baca Juga: RS Awal Bros Panam Hadirkan Teknologi 3D Pembuatan Implan Gigi
Perbedaan cerita antara Amri dan pemerintah ini menggambarkan satu hal yang lebih besar, rumitnya persoalan data dan distribusi bantuan sosial di lapangan. Di satu sisi, ada sistem yang bekerja berdasarkan angka dan klasifikasi. Di sisi lain, ada individu yang merasa luput dari perhatian, terutama saat kondisi hidupnya justru semakin sulit.(ilo)