PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM menegaskan pentingnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum strategis untuk menghimpun kebutuhan riil masyarakat. Sekaligus menyusun arah pembangunan yang tepat sasaran.
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar Musrenbang untuk penyusunan RKPD 2027 yang digelar di Aula Lantai 6 Kantor Wali Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Rabu (15/4/2026).
Dalam arahannya, Wako Agung menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan wadah penting untuk menyusun skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar keinginan.
Wako Agung Nugroho memimpin Musrenbang didampingi Wakil Walikota Pekanbaru H Markarius Anwar ST MArch, Pj Sekdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, Ketua TP PKK Pekanbaru Sulastri Agung, dan para Kepala OPD jajaran Pemko Pekanbaru.
Hadir pula dan perwakilan akademisi dari berbagai universitas dan peguruan tinggi, organisasi masyarakat hingga perhimpunan disabilitas.
Wako Agung meminta seluruh peserta, mulai dari OPD hingga perwakilan masyarakat, benar-benar menyampaikan usulan yang substansial dan berdampak langsung.
Baca Juga: Kejati Riau Geledah Tiga Lokasi di Dumai, Terkait Dugaan Korupsi Pelaksanaan Jasa Layanan Kapal
Menurutnya, persoalan klasik seperti banjir dan jalan rusak masih menjadi prioritas utama yang harus ditangani secara serius, di samping program sosial lainnya.
“Kita harus menyusun skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan hanya sekadar keinginan, tapi kebutuhan. Masalah banjir, jalan rusak, ini tetap jadi prioritas utama kita,” ujarnya.
Selain itu, Agung juga menekankan pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Pekanbaru, kata dia, terus berupaya meningkatkan fasilitas layanan kesehatan di puskesmas serta memperbaiki infrastruktur pendidikan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak.
Di sisi lain, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas kota. Menurutnya, kerukunan antarumat beragama dan antarsuku menjadi modal utama dalam mempercepat pembangunan di Kota Pekanbaru yang heterogen.
Dalam kesempatan tersebut, Agung turut memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru selama kurang lebih satu tahun terakhir masa kepemimpinannya.
Baca Juga: Sepanjang 2026, Polda Riau Tetapkan 19 Tersangka Karhutla, Ungkap 18 Kasus
Ia mengungkapkan bahwa di awal menjabat, dirinya bersama Wakil Wali Kota berkomitmen menyelesaikan persoalan utang daerah yang telah menumpuk lebih dari satu dekade.
“Di tahun pertama kami menjabat, kami fokus menyelesaikan utang. Totalnya Rp470 miliar dan alhamdulillah bisa kita selesaikan,” jelasnya.
Namun setelah utang tersebut rampung, tantangan baru kembali muncul. Pemerintah pusat melakukan penyesuaian dengan memangkas Transfer ke Daerah (TKD) yang nilainya mencapai Rp433 miliar, hampir setara dengan jumlah utang yang telah diselesaikan.
Baca Juga: 453 JCH Kampar Siap Berangkat ke Tanah Suci, Bupati Ahmad Yuzar Pesan Jaga Kesehatan dan Kekompakan
Penyelesaian hutang ini, ditambah dengan terjadinya pemotongan TKD tak lantas membuat Pemko Pekanbaru sulit melayani masyarakat. Pembangunan nyatanya tetap bisa berjalan.
Jalan di Kota Pekanbaru bahkan bisa di aspal mulus sepanjang 42 Km, melebisi dari target yang dicanangkan sebesar 20 Km. Tahun 2026 ini, pengaspalan ditarget bisa melebihi pekerjaan tahun 2025 lalu.
Dalam membangun kota juga, Wako Agung merangkul pihak swasta. Sebut saja ada anggaran Rp17 miliar yang bisa dihemat dari APBD Pekanbaru karena kolaborasi dengan pihak swasta dalam perbaikan halte-halte yang ada di Pekanbaru.
Baca Juga: IMA Percepat Transformasi UMKM Indonesia Menuju Pasar Global Lewat UMKM & Tourism Award 2026
Kemudian, pembangunan taman di Simpang Sebidang di depan Purna MTQ juga sebesar Rp4 miliar dikolaborasikan dengan RS Awal Bros. Kemudian pemugaran U-Turn di depan Mal Pekanbaru Jalan Sudirman dilakukan bekerjasama dengan pengelola MP untuk anggaran pembangunan sekitar Rp3 miliar.
Wako Agung menyebut, Kota Pekanbaru mampu bertahan dan bahkan menunjukkan kinerja positif di tengah tantangan fiskal setahun terakhir. Salah satunya terlihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, dari sebelumnya sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun atau naik Rp400 miliar.
Menurutnya, peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya perbaikan sistem dan optimalisasi potensi pendapatan daerah, termasuk kebijakan penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Baca Juga: Kemenkum Riau Terima Diseminasi Analisis Kebijakan BSK Hukum, Optimalkan Kualitas Regulasi Daerah
Ia menjelaskan, sebelumnya tarif PBB sempat mengalami kenaikan hingga 300 persen. Namun di masa kepemimpinannya, kebijakan tersebut dikembalikan ke tarif semula. Hasilnya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak justru meningkat.
“Ternyata bukan soal tingginya pajak, tapi bagaimana masyarakat mau membayar. Setelah kita turunkan kembali, justru pembayaran lebih banyak,” ungkapnya.
Agung menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, sekaligus upaya mendorong partisipasi dalam pembangunan.
“Ini kado untuk masyarakat. Kita ingin mereka tidak terbebani, tapi tetap berkontribusi,” tambahnya.
Dari sisi pembangunan, ia menyebut progres perbaikan terus dilakukan, mulai dari penanganan jalan berlubang hingga pembenahan drainase. Ke depan, khususnya pada 2027, Pemko Pekanbaru akan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar.
Tak hanya itu, berbagai program sosial juga telah direalisasikan, seperti pembayaran insentif RT/RW selama 12 bulan penuh, penyaluran santunan kematian, serta peningkatan jumlah penerima beasiswa bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi.
Baca Juga: Buka Manasik Haji 1447 H, Wabup Pelalawan Tekankan Disiplin dan Kebersamaan Jemaah
“Ini semua bisa kita lakukan karena efisiensi anggaran dan peningkatan PAD. Kita ingin uang rakyat kembali ke rakyat,” tegasnya.
Dalam bidang pelayanan publik, Pemko Pekanbaru juga menghadirkan inovasi Tim Reaksi Cepat (TRC) 112 yang mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu sistem layanan darurat.
Layanan ini memungkinkan masyarakat mendapatkan respons cepat dalam kondisi darurat seperti kecelakaan, kebakaran, hingga gangguan keamanan.
Baca Juga: Sepasang Kekasih Positif Narkoba Terjaring dalam Razia Wisma di Pangkalan Kerinci
Selain itu, Pemko juga terus mendorong kemudahan perizinan, termasuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang biasa memakan waktu berbulan-bulan, kini bisa selesai hitungan hari dan jam.
Belum lagi masyayang dipermudah dan bahkan digratiskan untuk sekolah nonformal, baik keagamaan maupun lembaga pendidikan lainnya.
Di sektor lingkungan, Agung mengungkapkan rencana besar pengelolaan sampah melalui kerja sama investasi senilai Rp3,5 triliun. Sistem ini nantinya akan mengolah sampah di kawasan perbatasan Kampar, sehingga TPA di Pekanbaru dapat dikosongkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan kota dengan disiplin membuang sampah sesuai waktu yang telah ditentukan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kalau kota kita bersih, semua akan merasakan dampaknya, termasuk investasi yang akan masuk,” ujarnya.
Agung kembali mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk aktif memberikan masukan terbaik demi kemajuan Kota Pekanbaru.
Baca Juga: PUPR Kampar Tuntaskan Pemeliharaan Jalan dan Siapkan Pengaspalan Bertahap
“Musrenbang ini momentum kita bersama untuk merancang masa depan kota. Mari kita berikan gagasan terbaik untuk Pekanbaru yang lebih maju,” tutupnya.
Musrenbang di Pekanbaru diawali dari pra Musrenbang di tingkat RT dan RW, kemudian dilanjutkan ke tingkat kelurahan, hingga akhirnya dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Seluruh tahapan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan secara berjenjang.
Wako Agung Nugroho, menegaskan bahwa proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam menyusun arah pembangunan kota yang benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Difasilitasi Plt Gubri, Massa Aksi Tolak Relokasi TNTN Membubarkan Diri
Bahkan, pada Musrenbang tingkat kecamatan, Agung menghadirkan pendekatan baru. Ia turun langsung mengikuti seluruh Musrenbang kecamatan guna mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Langkah ini menjadi budaya baru dalam sistem perencanaan di Kota Pekanbaru.
Dari tahapan yang dilakukan, data menunjukkan dominasi usulan masyarakat di sektor infrastruktur dan permukiman.
Pada tahap pra Musrenbang, tercatat sebanyak 770 usulan yang masuk. Dari jumlah tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) mendominasi dengan 703 usulan.
Baca Juga: Difasilitasi Plt Gubri, Massa Aksi Tolak Relokasi TNTN Membubarkan Diri
Sementara itu, Dinas Perhubungan menerima 60 usulan, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebanyak 7 usulan.
Sedangkan pada tahap Musrenbang tingkat lanjutan, terdapat 291 usulan yang dihimpun. Dinas Perkim kembali mendominasi dengan 146 usulan, disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebanyak 85 usulan.
Selanjutnya, Dinas Perhubungan menerima 18 usulan, DP3APM sebanyak 17 usulan, Dinas Pendidikan 8 usulan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) sebanyak 7 usulan. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM mencatat 5 usulan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan masing-masing 2 usulan, serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga 1 usulan. (Ali)
Editor : M. Erizal