PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Menyikapi keluhan masyarakat terkait harga pertalite yang mencapai Rp18 ribu per liter di daerah pelosok Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Surat Kades Dihapus, Diganti Aplikasi XStar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Riau Ismon mengatakan, dari hasil koordinasi yang mereka lakukan dengan pihak Pertamina, saat ini memang tidak lagi diperbolehkan SPBU melayani masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi bagi petani, nelayan, usaha mikro dan layanan umum lainnya dengan surat pengantar dari kepala desa (Kades).
Karena saat ini pembelian tersebut harus menggunakan Aplikasi XStar. “Memang saat ini surat rekom dari Kades tidak berlaku lagi untuk pembelian BBM bersubsidi bagi petani, nelayan, usaha mikro dan lainnya. Melainkan harus menggunakan aplikasi XStar,” katanya.
Saat ini pihaknya bersama dinas terkait terus mensosialisasikan aplikasi XStar. Aplikasi ini dibuat memang dengan tujuan agar penggunaan BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. “Yang mensosialisasikan dinas terkait, seperti kalau kepada nelayan dinas perikanan. Pihak Pertamina menargetkan akhir tahun ini penggunaan aplikasi tersebut sudah menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
SPBU Jemput Bola ke OPD
Kelangkaan dan mahalnya harga BBM subsidi di sejumlah daerah pelosok Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) berpotensi akan berlangsung lama. Karena, mutasi atau peralihan dari rekomendasi dari desa ke aplikasi XStar masih berproses.
Baca Juga: Optimistis APBD 2027 Capai Rp10 T
Bahkan, ketika pihak SPBU turun ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhu juga belum membuahkan hasil. Padahal, saat ini, pihak SPBU tidak lagi melayani pembelian BBM subsidi menggunakan rekomendasi dari desa, tapi pembelian BBM subsidi harus menggunakan aplikasi XStar.
“Jika ini terus dibiarkan, kami juga menjadi sasaran amuk masyarakat akibat tidak lagi melayani rekomendasi dari desa. Sementara sesuai ketentuan dari pemerintah dan BPH Migas, pembelian BBM subsidi harus memakai Aplikasi XStar,” ujar Manajer SPBU di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, Oxy Maryuanda SE MSI, Rabu (22/4).
Dijelaskannya, OPD terkait yang ditemuinya merupakan pihak berwenang yang akan menerbitkan rekomendasi secara online untuk pembelian BBM subsidi. Peruntukan BBM subsidi itu untuk pertanian, perikanan, usaha mikro, transportasi dan pelayanan umum. “OPD terkait sesuai peruntukan BBM subsidi itu belum mendapatkan petunjuk dari BPH Migas,” ungkapnya.
Untuk itu sebutnya, pihaknya bersedia duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Inhu dalam rangka mempercepat realisasi penggunaan aplikasi XStar. Hal itu dinilai penting, mengingat rekomendasi yang akan dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Inhu berkaitan dengan masyarakat penerima atau penggunaan aplikasi XStar dan pihak SPBU.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhu, Zulfahmi Adrian ketika dikonfirmasi mengatakan, Pemkab Inhu sudah tuntas melakukan pembahasan tentang peralihan rekomendasi desa ke aplikasi XStar. “Alhamdulillah, pembahasan sudah finish dan surat ke BPH Migas segera akan disampaikan. Apabila surat tersebut lambat ditanggapi, kami akan jemput bola,” ujarnya.
Pertalite Eceran Melonjak
arga pertalite di tingkat eceran di sejumlah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dikeluhkan masyarakat setelah mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi seiring pembatasan pembelian di SPBU yang hanya ditujukan bagi pelangsir, namun tetap memicu efek berantai hingga ke lapisan bawah.
Di sejumlah titik di Tembilahan dan Tembilahan Hulu, pertalite yang dijual menggunakan botol air mineral ukuran besar kini tembus Rp20 ribu per botol. Angka ini melonjak dari harga sebelumnya yang masih berkisar Rp17 ribu. Selisih tersebut menjadi beban tambahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan harian.
Situasi ini menciptakan dilema. Di satu sisi, masyarakat sebenarnya masih bisa membeli langsung di SPBU tanpa pembatasan. (sol/kas/*2)
Namun, bagi warga yang tinggal jauh dari SPBU atau membutuhkan BBM tambahan dengan cepat, pilihan membeli di pengecer tetap tidak terhindarkan.
“Di SPBU memang tidak dibatasi untuk masyarakat umum, tapi lokasinya jauh dari tempat kami. Kalau sekali isi tidak cukup, terpaksa cari di luar. Sekarang sudah Rp20 ribu per botol, padahal biasanya Rp17 ribu,” keluh Fitriadi, warga Kecamatan Batang Tuaka, Rabu (22/4).
Keluhan serupa disampaikan Anggi, warga Kecamatan Gaung Anak Serka. Ia mengatakan, kenaikan harga di tingkat eceran tetap terasa berat meski kebijakan pembatasan bukan ditujukan kepada masyarakat umum. “Kami ini pakai motor untuk kerja. Memang bukan kami yang dibatasi, tapi dampaknya tetap terasa. Kalau beli di luar jadi mahal,” ujarnya.
Kebijakan pembatasan bagi pelangsir sendiri dipahami sebagai langkah untuk menertibkan distribusi dan mencegah penimbunan BBM subsidi. Namun di sisi lain, berkurangnya pasokan ke pengecer membuat harga di tingkat bawah tidak terkendali.
Warga berharap ada langkah lanjutan dari pihak terkait agar distribusi tetap lancar hingga ke wilayah yang jauh dari SPBU, tanpa memicu lonjakan harga di tingkat eceran. “Kalau memang untuk menertibkan, kami setuju. Tapi jangan sampai masyarakat tetap kesulitan di lapangan. Yang penting BBM mudah didapat dan harganya tetap wajar,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Depot Pertamina Seberang Tembilahan, Fahrudi, menyatakan stok BBM subsidi jenis pertalite dan solar dalam kondisi mencukupi. “Distribusi ke SPBU dan penyalur eksisting berjalan normal. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemkab Inhil untuk memastikan kelancaran distribusi, termasuk mendukung operasional titik-titik BBM Satu Harga yang akan segera dibuka.
Program BBM Satu Harga sendiri merupakan kebijakan pemerintah melalui BPH Migas guna menjamin ketersediaan serta keterjangkauan harga BBM, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).(sol/kas/*2)
Editor : Arif Oktafian