PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Masalah banjir di Kota Pekanbaru menjadi perhatian serius. Pemerintah Pota (Pemko) Pekanbaru kini menegaskan, penanganannya tak bisa dilakukan sendiri tanpa dukungan pemerintah provinsi dan pusat.
Salah satu titik rawan berada di Kecamatan Marpoyan Damai. Di mana genangan air tak hanya menutup ruas jalan, tetapi juga merendam permukiman warga hingga fasilitas pendidikan saat hujan deras turun.
Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa penanganan banjir membutuhkan keterlibatan lintas pemerintahan. Ia menyebut, terdapat infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau hingga pemerintah pusat, sehingga koordinasi menjadi kunci utama.
Baca Juga: Perkuat Sinergi Pelindungan Inovasi Daerah, Kemenkum Riau Audiensi Bersama Bappeda Kampar
Salah satu persoalan krusial berada di Jalan Soekarno Hatta, tepatnya di kawasan dekat Eco Green. Di lokasi tersebut terdapat gorong-gorong yang posisinya berada di bawah aspal dan dinilai menghambat aliran air.
“Ada gorong-gorong di Jalan Soekarno Hatta, posisinya di bawah aspal, sehingga harus dibongkar,” ujar Agung, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, pembongkaran gorong-gorong tersebut diperlukan agar aliran air bisa kembali lancar menuju Sungai Kampar. Saat hujan deras, arus air di saluran itu cukup kuat, namun tidak mengalir optimal akibat adanya hambatan.
Baca Juga: Petinju Meranti Sayna Safira Raih Emas di Kejuaraan Tinju Piala Danlanud 2026 di Bangka Belitung
Ia menegaskan, Pemko Pekanbaru telah menjalankan penanganan sesuai kewenangan yang dimiliki. Namun, upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa sinergi dengan pemerintah di tingkat lebih tinggi.
“Penanganan banjir ini butuh koordinasi dengan semua pihak agar hasilnya optimal,” tambahnya.
Banjir di Marpoyan Damai menjadi sorotan serius setelah insiden tragis pada 10 April 2026 lalu. Seorang pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia setelah terbawa arus parit saat banjir melanda kawasan tersebut.(ilo)
Editor : Edwar Yaman