PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi memulai pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kick off kegiatan ini digelar di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (30/4/2026).
Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pelayanan publik yang cepat dan responsif, tetapi juga oleh kualitas data yang dimiliki. "Seluruh program pembangunan harus berangkat dari data yang valid, agar kebijakan yang diambil tepat sasaran," ujarnya.
Menurut Agung, selama satu tahun terakhir Pemko Pekanbaru telah melakukan berbagai pembenahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola fiskal. Upaya tersebut dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan aparatur sipil negara (ASN) serta berbagai pihak, sehingga program pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Baca Juga: Wanita di Rumbai Tewas Diduga Korban Curas, Rekaman CCTV Ungkap Detik-detik Kejadian
Memasuki tahun ini, Pemko menargetkan percepatan implementasi Satu Data melalui kolaborasi bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) serta seluruh pemangku kepentingan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) guna mempercepat pengelolaan dan integrasi data.
Ia menekankan bahwa kepala OPD, camat hingga lurah merupakan produsen utama data di lapangan. Karena itu, setiap unit kerja diminta berkomitmen mengelola data sesuai tugas dan fungsinya. Misalnya, DP3APM bertanggung jawab atas data posyandu, sementara Dinas Sosial fokus pada data kemiskinan dan warga terlantar.
"Selama ini masih ada data yang belum akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Karena itu, kami terus melakukan perbaikan, termasuk melalui program 'Satu ASN Satu RW' yang kini mulai berjalan," jelasnya.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat pendataan langsung di tingkat masyarakat. Agung juga mencontohkan praktik di Denpasar, Bali, yang berhasil memanfaatkan data perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah hingga mampu menutup TPA untuk sampah organik.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa data tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan, tetapi harus diikuti implementasi nyata di lapangan. Salah satunya melalui pengendalian inflasi dengan gerakan penanaman cabai, mengingat komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang inflasi di Pekanbaru.
Agung turut mengapresiasi Badan Pusat Statistik (BPS) atas dukungan dalam integrasi data daerah dengan pemerintah pusat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan keselarasan dan akurasi data.
"Yang terpenting bukan sekadar menyajikan data yang terlihat sempurna, tetapi bagaimana data itu benar-benar akurat dan bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi Kota Pekanbaru," tuturnya.
Di akhir arahannya, Agung meminta seluruh OPD untuk aktif menginput dan memperbarui data secara berkala. Ia berharap sistem Satu Data dapat menghubungkan seluruh informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru dengan BPS dan pemerintah pusat.
Sebagai capaian, ia mengungkapkan bahwa data Pekanbaru tahun lalu telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menjadi rujukan bagi daerah lain. Bahkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun turut mendapat perhatian pemerintah pusat.
Editor : Rinaldi