PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di bawah kepemimpinan Wali Kota H Agung Nugroho SE MM. Tahun 2026 ini, Pemko menargetkan pengaspalan jalan rusak bisa melampaui capaian tahun sebelumnya, yakni lebih dari 42 kilometer (km) ruas jalan di berbagai wilayah kota.
Program ini tidak hanya berfokus pada jalan-jalan protokol di pusat kota, tetapi juga menyasar kawasan permukiman dan wilayah pinggiran yang selama ini masih membutuhkan peningkatan akses infrastruktur.
”Targetnya (perbaikan jalan rusak) tahun ini harus lebih dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin 42 kilo, tahun ini harus lebih dari 42 kilo,” kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, baru-baru ini.
Baca Juga: Pekanbaru Makin Kuat Jadi Pusat Perdagangan dan Kota Penghubung
Agung menegaskan, pemerataan pembangunan menjadi prioritas utama agar manfaat infrastruktur dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
”Kami ingin pembangunan infrastruktur ini dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya jalan utama, tetapi juga masuk sampai ke lingkungan permukiman,” ujarnya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru mencatat hingga pertengahan tahun ini, sedikitnya 13 kilometer ruas jalan telah selesai diperbaiki. Sejumlah ruas lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan akan dilanjutkan secara bertahap.
Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, Edward Riansyah mengatakan bahwa program perbaikan jalan tahun ini tersebar di 15 kecamatan dengan total 17 ruas jalan pada tahap awal penanganan. ”Sampai saat ini sudah 13 kilometer jalan rusak yang rampung kita perbaiki,” kata Edward, akhir pekan lalu.
Baca Juga: Pelayanan Publik Jadi Wajah Baru
Sejumlah ruas yang telah dan sedang ditangani di antaranya Jalan Teluk Leok, Jalan Cemara Kipas, Jalan Rindang, Jalan Bunga Raya, Jalan Rambutan, Jalan Khadijah Ali, serta beberapa ruas lain seperti Jalan Beringin dan Jalan Pesisir.
Jalan Lingkungan dan Drainase Juga Diperbaiki
Selain jalan utama, Pemko Pekanbaru juga memperkuat pembangunan infrastruktur lingkungan berupa semenisasi jalan dan perbaikan drainase. Pemeliharaan jalan lingkungan telah dilakukan sepanjang sekitar 7.000 meter yang tersebar di 15 kecamatan, disertai pembersihan saluran drainase untuk mengurangi potensi banjir. Program ini juga terintegrasi dengan bantuan keuangan Rp100 juta per RW yang difokuskan pada semenisasi jalan dan drainase lingkungan.
Pemko Pekanbaru juga memperkuat pelayanan langsung dengan menempatkan petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) di setiap kecamatan. Masing-masing kecamatan diperkuat 10 petugas OP lengkap dengan peralatan dan kendaraan operasional.
Langkah ini bertujuan mempercepat penanganan persoalan lingkungan seperti sampah, drainase, dan infrastruktur ringan tanpa harus menunggu OPD teknis.
”Dengan sarana ini, camat bisa bergerak cepat menangani persoalan di lapangan,” kata Agung.
Dalam mempercepat pembangunan, Pemko Pekanbaru turut menggandeng pihak swasta melalui skema kolaborasi. Langkah ini disebut mampu menghemat anggaran daerah hingga miliaran rupiah. Di antaranya, efisiensi sekitar Rp17 miliar dari kolaborasi pembangunan halte, pembangunan taman di Simpang Sebidang depan Purna MTQ senilai sekitar Rp4 miliar bersama RS Awal Bros, serta pemugaran u-turn depan Mal Pekanbaru di Jalan Sudirman senilai sekitar Rp3 miliar bersama pengelola Mal Pekanbaru. ”Skema kolaborasi ini akan terus diperluas agar pembangunan berjalan lebih cepat tanpa membebani APBD secara penuh,” tegasnya.
Dalam upaya memperkuat pembangunan berbasis APBN, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga aktif melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
Di antaranya mendatangi Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta tahun lalu. Dalam pertemuan itu, Agung membawa sejumlah dokumen rencana pembangunan Kota Pekanbaru.
Selain infrastruktur, Agung juga melaporkan langsung persoalan pengelolaan sampah, mengingat Menko AHY juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Pengelolaan Sampah Nasional. ”Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Mas Menko AHY. Kami menunjukkan beberapa rencana pembangunan di Pekanbaru,” ujar Agung.
Sebelumnya, Agung juga telah bertemu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk membahas sejumlah proyek strategis, termasuk rencana pembangunan Jembatan Siak V dan jalan lingkar penghubung tol Pekanbaru. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya ”menjemput pembangunan” agar proyek strategis nasional bisa masuk ke Pekanbaru. ”Ini sangat penting untuk masyarakat, terutama Jembatan Siak V yang akan membuka akses Tenayan ke Okura,” jelasnya.
Respons Warga: Jalan Lingkungan Mulai Terasa Dampaknya
Program percepatan infrastruktur Pemko Pekanbaru juga mulai dirasakan masyarakat di tingkat bawah. Warga RT 03 RW 02 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, mengapresiasi perbaikan Jalan Kamboja II yang sebelumnya rusak bertahun-tahun.
Ketua RT 03 Emil S menyebut perbaikan dilakukan setelah Wali Kota Agung meninjau langsung lokasi saat berolahraga pagi. ”Alhamdulillah, baru pekan lalu ditinjau Pak Wali, sekarang Jalan Kamboja II sudah selesai diperbaiki,” ujarnya pekan lalu.
Warga lainnya menyebut jalan tersebut merupakan jalur alternatif penting saat terjadi kemacetan di kawasan HR Soebrantas–Soekarno Hatta. ”Sudah belasan tahun rusak, zaman pak Agung ini baru diperbaiki,” kata Kasturi, warga setempat.
Penataan Sungai Siak Jadi Ruang Publik Baru
Selain jalan dan drainase, Pemko Pekanbaru juga mulai menyiapkan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Siak di bawah Jembatan Siak I menjadi ruang terbuka hijau biru (RTHB).
Area sekitar satu hektare itu akan dikembangkan sebagai ruang publik untuk olahraga dan rekreasi masyarakat dengan dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dengan estimasi nilai sekitar Rp5 miliar.
Namun sebelum pembangunan dilakukan, Pemko akan menertibkan bangunan liar di kawasan tersebut. Tercatat ada 11 kepala keluarga yang akan direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Ia menegaskan pembangunan akan dilakukan dengan pendekatan persuasif tanpa mengabaikan hak warga. Dengan berbagai program tersebut, Pemko Pekanbaru menegaskan arah pembangunan yang tidak hanya fokus pada infrastruktur jalan, tetapi juga pemerataan layanan, kolaborasi pembiayaan, serta peningkatan kualitas ruang kota yang lebih layak dan berkelanjutan.
”Kita sudah diskusi, mereka bersedia dipindahkan ke tempat yang layak,” kata Agung.(ali)
Editor : Arif Oktafian