PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengimbau seluruh perusahaan maupun pelaku usaha yang ada di Riau untuk memberikan data yang benar dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pasalnya, data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai penting sebagai gambaran kondisi ekonomi sekaligus dasar pemerintah menentukan kebijakan ke depan.
Plt Gubri SF Hariyanto meminta perusahaan agar tidak ragu memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya saat didata petugas sensus. Menurutnya, kualitas data akan menentukan ketepatan pemerintah dalam membaca kondisi ekonomi dan menyusun langkah selanjutnya.
Baca Juga: RGC Ikut Meriahkan Iven Riau Pos
‘’Berikanlah data yang akurat yang pasti agar nanti dari pemerintah dapat menilai mana langkah-langkah yang tepat untuk ke depannya mengambil kebijakan. Berikanlah informasi yang benar dan tepat pada pengisian sensus ekonomi,’’ ujar SF Hariyanto.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Asep Riyadi, melaporkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Riau saat ini mengalami beberapa kendala. Di antaranya adanya penolakan dari masyarakat terutama yang berada di kawasan perumahan elite.
Baca Juga: Pemko Pekanbaru Gaspol Tertibkan Kabel FO, Kabel Menjuntai Jadi Prioritas
Asep Riyadi menyebut bahwa batas akhir pendataan yakni pada 31 Agustus mendatang.
Asep merinci tiga permasalahan utama yang masih menjadi tantangan petugas Sensus Ekonomi di Riau. Di antaranya, penolakan pendataan oleh petugas di perusahaan dan di sejumlah perumahan elit yang hingga kini belum menerima kunjungan petugas. Sehingga data sektor usaha belum sepenuhnya terhimpun.
‘’Kami berharap ada surat dari Pemprov Riau untuk diteruskan kepada pemerintah daerah agar membantu agar akses petugas SE dapat masuk kepada perumahan elite tersebut,’’ jelas Asep.
Baca Juga: Hampir Dua Bulan Berlatih, Paskibraka Pekanbaru Tuntaskan Misi Pengibaran Merah Putih
BPS berharap surat dukungan dari Pemprov dapat menjadi pengantar resmi yang mempermudah koordinasi dengan pengelola perumahan, perusahaan, dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, kendala lain yakni sampai saat ini masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau yang belum terdata dalam Sensus Ekonomi.
Asep menyebut salah satu penyebab utamanya adalah faktor waktu. Banyak ASN yang tidak bisa ditemui petugas karena jam kerja yang padat, mulai dari pagi hingga sore hari.(sol)
Editor : Arif Oktafian