PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM meminta seluruh camat tidak hanya menunggu laporan terkait persoalan masyarakat. Tetapi aktif turun langsung melihat kondisi wilayah masing-masing. Menurutnya, camat sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat kecamatan harus menjadi orang pertama yang mengetahui setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Pesan itu disampaikan Wako saat menggelar coffee morning bersama seluruh camat se-Kota Pekanbaru di Aula Kantor Camat Bukit Raya, Rabu (19/8). Dalam pertemuan tersebut, selain mengevaluasi program pembangunan, Wako juga meminta para camat menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di wilayah masing-masing.
Dari pembahasan itu, sejumlah masalah mencuat, mulai dari kerusakan jalan, drainase dan banjir, sarana kantor, keterbatasan fasilitas pelayanan, jaringan telekomunikasi, penerangan jalan, hingga persoalan batas wilayah yang berdampak pada administrasi dan sertifikat tanah warga.
Baca Juga: Semarak HUT RI di Aryaduta Pekanbaru
Wako menegaskan, laporan dari masyarakat menjadi salah satu sumber informasi utama bagi pemerintah kota dalam menentukan langkah penanganan. ”Laporan dari masyarakat itu yang utama bagi saya. Jangan sampai masyarakat lebih tahu wilayah dan masalah ketimbang camatnya,” tegasnya.
Ia mengatakan, pemerintah kota membutuhkan masukan dari camat agar berbagai persoalan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti. ”Saya perlu masukan dan perlu juga dibantu agar saat kita menjabat ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Wako meminta camat memanfaatkan perangkat yang ada di bawahnya, mulai dari lurah hingga RT dan RW. Dengan struktur tersebut, menurutnya, persoalan di tingkat lingkungan semestinya bisa diketahui lebih cepat sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Baca Juga: Pemprov Raih Dua Penghargaan dari Kemenhum
Ia juga mengingatkan camat dan lurah agar lebih banyak turun ke lapangan. Bahkan, ia mendorong mereka menggunakan sepeda motor untuk melihat langsung kondisi wilayah.
”Camat, lurah turun pakai motor ke bawah. Lihat wilayahnya. Jangan terlalu banyak pencitraan,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang banyak muncul dalam pertemuan tersebut adalah infrastruktur, khususnya kondisi jalan dan persoalan banjir. Camat Pekanbaru Kota Pondris Wandri misalnya, menyampaikan adanya ruas Jalan Bintara sepanjang sekitar 100 meter yang dinilai sudah layak untuk diperbaiki. Pihak kecamatan, kata dia, telah melakukan koordinasi terkait kondisi jalan tersebut.
Sementara Camat Limapuluh Edi Wardila melaporkan sejumlah lubang di Jalan Tanjung Datuk. Persoalan serupa juga ditemukan di kawasan dekat Jembatan Siak IV.
Baca Juga: Wako Agung Tegaskan Tak Ada Lagi Penahanan Ijazah Siswa karena Tunggakan Biaya di Pekanbaru
Menanggapi laporan tersebut, Agung meminta persoalan jalan tidak dibiarkan berlarut-larut. Jika ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi belum bisa ditangani, Pemko Pekanbaru akan menyurati pihak terkait.
”Kalau provinsi tidak bisa, kita surati saja biar kita perbaiki agar orang tak komplain,” katanya menegaskan.
Selain jalan, persoalan banjir dan drainase juga menjadi perhatian. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa persoalan pengendalian banjir Pekanbaru masih menghadapi tantangan karena sebelumnya tidak tersedia masterplan penanganan banjir yang benar-benar menjadi acuan penyelesaian secara menyeluruh. ”Dulu ada masterplan banjir, itu ternyata tak ada. Hanya titik-titik saja. Tidak ada penyelesaiannya,” kata Wako.(yls)
Laporan M ALI NURMAN, Kota
Editor : Arif Oktafian