PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM menilai pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru yang mencapai 7,39 persen pada Triwulan II 2026 tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Tidak hanya mengandalkan sektor padat modal, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berupaya mendorong perputaran ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Capaian tersebut menempatkan Pekanbaru sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi 7,39 persen ini menjadi indikator positif di tengah tantangan fiskal dan kondisi perekonomian nasional yang terus berkembang.
Wako Agung, Selasa (15/9/2026) mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berarti seluruh masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, tetap terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Namun, angka pertumbuhan ekonomi menggambarkan bagaimana aktivitas dan perputaran ekonomi berlangsung di suatu daerah.
Baca Juga: Kualitas Udara Pekanbaru Tidak Sehat, 115 Titik Panas Terdeteksi di Riau
"Alhamdulillah ya, ini tertinggi di antara kota se-Indonesia, nomor satu pastinya, sampai di angka 7,39 persen. Ini sudah kita bahas dengan beberapa kategori yang memang harus kita tingkatkan dan betul-betul dirasakan manfaatnya," ujar Agung.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi memiliki pola pengukuran yang tidak semata-mata melihat kondisi ekonomi individu masyarakat. Ada masyarakat yang masih mengalami kesulitan, sementara sebagian lainnya memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.
"Memang ada yang susah, ada juga yang punya duit, ada yang kelapangan. Namun di sini menggambarkan tentang perputaran ekonomi," jelasnya.
Baca Juga: Ngeri! Ban Pesawat Lepas saat Mendarat, Detik-detik Pendaratan Sepehran Airlines Terekam Kamera
Menurut Agung, salah satu kunci yang membedakan dampak pertumbuhan ekonomi adalah jenis kegiatan ekonomi yang berkembang. Ia membaginya ke dalam dua kategori besar, yakni ekonomi padat modal dan ekonomi padat karya.
Ekonomi padat modal, kata Agung, biasanya membutuhkan investasi besar dengan jumlah tenaga kerja yang relatif terbatas. Ia mencontohkan keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit atau PKS yang membutuhkan modal besar, tetapi manfaat langsungnya dirasakan oleh kelompok pekerja dalam jumlah tertentu.
"Kalau padat modal, ini seperti pabrik PKS. Modalnya besar, tapi dirasakan oleh sedikit orang. Punya modal besar, tetapi sedikit yang menikmati, misalnya karyawannya," katanya.
Baca Juga: Cuaca Sedang Panas Terik, Jaga Kelembapan Kulit Wahah Anda, Begini Caranya
Sementara itu, ekonomi padat karya melibatkan lebih banyak tenaga kerja dan sektor usaha masyarakat. Perputaran uang yang dihasilkan dari aktivitas tersebut dinilai lebih luas karena melibatkan banyak pelaku ekonomi, mulai dari usaha kecil, perdagangan, jasa, hingga industri rumah tangga.
"Nah, kalau padat karya, itu orang yang banyak sekali didukung oleh seluruh sektor dan dirasakan oleh banyak orang. Seperti itulah yang berdampak di Kota Pekanbaru," ungkapnya.
Agung menyebutkan, salah satu contoh nyata dampak kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemko Pekanbaru terlihat dari perbaikan infrastruktur, khususnya jalan. Infrastruktur yang semakin baik mendorong mobilitas masyarakat dan aktivitas perdagangan di berbagai kawasan.
Baca Juga: Asap Semakin Tebal, Disdik Kuansing Tunggu Hasil Evaluasi Kualitas Udara Dinas Terkait
Perbaikan jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan, menurutnya, membuat kawasan-kawasan yang sempat sepi kembali ramai. Masyarakat lebih mudah datang, berbelanja, dan menjalankan aktivitas usaha. "Dengan adanya perbaikan infrastruktur, daya beli orang yang selama ini sepi di situ, orang mau belanja di sana," ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemko Pekanbaru juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan belanja pemerintah dan pemberian dukungan kepada aparatur serta kelompok masyarakat tertentu.
Agung mencontohkan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 14 bulan yang dilakukan tepat waktu. Kebijakan tersebut dinilai turut menjaga konsumsi masyarakat karena pendapatan aparatur pemerintah dapat berputar kembali melalui belanja kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga: Afni Zulkifli Dukung Penegakan Hukum Kasus Narkoba 2 PPPK PW, Ingatkan Jajaran untuk Bersih-Bersih
Di sektor pendidikan, Pemko Pekanbaru juga memberikan tambahan insentif bagi para guru serta menyiapkan program pakaian seragam gratis bagi siswa sekolah.
Menurut Agung, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi. Ketika kebutuhan seragam sekolah telah didukung pemerintah, uang yang sebelumnya dialokasikan orang tua untuk membeli pakaian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
"Menambahkan insentif para guru, terus juga memberikan baju gratis untuk anak-anak sekolah sehingga mereka punya uang dan mereka bisa berbelanja untuk yang lain. Artinya uang yang untuk mereka beli baju sudah disupport untuk itu," jelasnya.
Baca Juga: Jarak Pandang 4.000 Meter, Aktivitas Penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru Normal
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru Guswandi SST menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Pekanbaru sebesar 7,39 persen pada Triwulan II 2026 dipengaruhi oleh sejumlah lapangan usaha dan komponen pengeluaran.
Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, pertumbuhan tersebut menempatkan Pekanbaru pada posisi pertama. "Pertumbuhan ekonomi yang 7,39 persen tadi, kalau dibandingkan kota seluruh Indonesia berada pada posisi pertama. Kalau sesama kota dibandingkan, Pekanbaru posisi pertama," ujar Guswandi.
Ia menjelaskan, terdapat tiga lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Pekanbaru. Ketiganya yakni perdagangan, konsumsi, dan industri pengolahan.
Baca Juga: Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Riau Ditutup, 51 Peserta Siap Berpartisipasi
Menurut Guswandi, sektor perdagangan dan industri pengolahan memiliki karakteristik yang melibatkan banyak masyarakat. Salah satu contohnya adalah industri pengolahan makanan dan kue yang berkembang di tingkat rumah tangga.
"Contohnya industri pengolahan kue. Begitu banyak ibu-ibu kita di setiap RT yang kadang-kadang menjalankan usaha seperti itu. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang ada di kita dinikmati juga oleh lebih banyak orang daripada yang padat modal tadi," jelasnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Pekanbaru tidak hanya ditopang oleh kegiatan usaha berskala besar. Aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat bawah turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi daerah.
Baca Juga: Pemkab Kuansing Gelar Gerai Pangan Murah, Jaga Stabilitas Harga Pangan
Selain dari sisi lapangan usaha, Guswandi mengatakan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi komponen pengeluaran. Salah satu yang memberikan dorongan adalah belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dalam konteks Pekanbaru, belanja pemerintah daerah untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang ikut menggerakkan perekonomian.
"Kalau dari sisi pengeluaran, salah satu yang memengaruhinya adalah belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru. Seperti perbaikan jalan, pengeluaran yang dikeluarkan untuk perbaikan jalan itu juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru," ungkapnya.
Baca Juga: Sosialisasi Kamseltibcarlantas, Satlantas Polres Inhu Bagikan Masker kepada Pengendara yang Melintas
Ia menambahkan, BPS berperan dalam memotret kondisi perekonomian daerah melalui data statistik. Data dari berbagai sektor tersebut kemudian menjadi bagian dari proses perumusan angka pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Menambahkan Kepala BPS Pekanbaru, Wako Agung menegaskan, capaian pertumbuhan ekonomi Pekanbaru tidak dapat diklaim sebagai hasil kerja pemerintah semata. Menurutnya, angka tersebut merupakan gambaran dari aktivitas seluruh sektor masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah yang bergerak secara bersamaan.
Ia juga menjelaskan, BPS memiliki peran sebagai lembaga yang memotret kondisi ekonomi daerah berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya, data tersebut dikirimkan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan perumusan dan penghitungan secara nasional.
Baca Juga: Udara Berkabut, Sekolah di Bengkalis Pulangkan Siswa Lebih Awal
"Intinya, ini tidak tentang hanya pemerintah saja, tapi digerakkan oleh seluruh sektor masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru," tegas Agung.
Ia mengatakan, keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi juga sangat bergantung pada kemampuan daerah menciptakan iklim yang nyaman bagi investasi dan aktivitas konsumsi masyarakat.
Menurutnya, Pekanbaru memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di Riau. Banyak masyarakat dari luar kota, termasuk mereka yang memiliki usaha perkebunan di daerah lain, datang ke Pekanbaru untuk memenuhi kebutuhan belanja dan menikmati berbagai fasilitas yang tersedia.
Baca Juga: Atasi Krisis Listrik di Meranti, PLN Minta Waktu Normalisasi Pembangkit
"Bahkan, Kota Pekanbaru adalah kota yang nyaman untuk mereka berinvestasi dan juga untuk melakukan pembelanjaan. Ini yang harus kita jaga," katanya.
Agung mencontohkan, masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit di luar Kota Pekanbaru tetap menjadikan Pekanbaru sebagai pusat aktivitas ekonomi dan konsumsi. Infrastruktur yang semakin baik serta tersedianya berbagai pusat perdagangan, kuliner, dan fasilitas publik menjadi daya tarik tersendiri.
"Ada orang punya duit yang punya perkebunan sawit di luar kota, belanjanya di Pekanbaru. Karena jalan-jalan ke Pekanbaru bagus, ada tempat-tempat yang enak dinikmati," tuturnya.
Baca Juga: Kualitas Udara Sangat Tak Sehat, Siswa Dipulangkan dari Sekolah, Disdikbud Pelalawan Perpanjang PJJ
Karena itu, Agung menilai capaian pertumbuhan ekonomi 7,39 persen harus menjadi momentum bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menjaga kualitas pelayanan publik. "Juga memperbaiki infrastruktur, memperkuat daya beli masyarakat, serta menciptakan ruang usaha yang semakin terbuka bagi masyarakat," tegasnya.
Editor : Rinaldi