PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan skema kolaborasi dengan rumah sakit dan badan usaha untuk menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Langkah tersebut disiapkan setelah adanya pengurangan porsi sharing budget BPJS Kesehatan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Kondisi ini membuat porsi anggaran yang harus ditanggung Pemko Pekanbaru meningkat.
Sebelumnya, dari sekitar 150 ribu jiwa penerima bantuan BPJS Kesehatan dalam skema sharing budget, Pemprov Riau menanggung 55 persen anggaran. Sementara sisanya ditanggung Pemko Pekanbaru, termasuk untuk kuota full coverage. Namun, berdasarkan surat keputusan terbaru, porsi bantuan Pemprov Riau berkurang menjadi 20 persen. Dengan demikian, beban pembiayaan yang harus ditanggung Pemko Pekanbaru meningkat menjadi sekitar 80 persen. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, Pemko tetapberupaya menjalankan skema tersebut meski peningkatan beban anggaran cukup berat.
“Kami mencoba untuk bagaimana menjalankan instruksi ini walaupun berat. Kami akan menggandeng beberapa rumah sakit maupun badan usaha untuk membantu agar BPJS ini tidak hanya ditanggung oleh Pemerintah Kota,” kata Agung Nugroho, Jumat (25/9).
Baca Juga: Masjid Al Ikhlas Tamarin-LAZ Swadaya Ummah Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Gratis
Menurutnya, kolaborasi dengan pihak swasta, rumah sakit maupun badan usaha menjadi salah satu opsi untuk mengurangi beban pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah daerah. Agung mencontohkan, pembiayaan dapat dilakukan dengan pola pembagian tanggung jawab antara rumah sakit dan Pemko Pekanbaru.
“Misalnya, pihak rumah sakit menanggung pembayaran 50 persen untuk sekian orang, dan 50 persen lagi ditanggung oleh Pemerintah Kota. Kita akan melakukannya sesuai dengan regulasi yang berlaku,” lanjut Agung.
Baca Juga: Belasan Remaja Diduga Hendak Tawuran Diamankan, Bawa Samurai
Ia menegaskan, Pemko Pekanbaru akan terlebih dahulu mengupayakan skema kolaborasi tersebut agar layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tetap berjalan. Namun, apabila skema tersebut masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, Pemko Pekanbaru akan kembali berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau.
“Tentu karena ini program nasional, kalau tidak mampu juga kita akan sampaikan lagi kepada Pak Gubernur. Karena sejatinya, masyarakat Kota Pekanbaru ini juga merupakan masyarakatnya Pak Gubernur dan Provinsi Riau,” pungkasnya.(ilo)
Editor : Bayu Saputra