PANGKALAN KERINCI (RIAUPOS.CO) - Pemulihan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Pelalawan terus digesa oleh tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Bahkan saat ini, pemerintah tengah fokus untuk segera merealisasikan program relokasi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan konservasi yang dilindungi negara ini.
Upaya tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak di Negeri Seiya Sekata ini. Salah satunya Datuk Engku Raja Lela Putra, gelar Wan Ahmat.
Dirinya menyatakan dukungan penuhnya terhadap program relokasi yang akan dilakukan pemerintah.
Pasalnya, langkah pemerintah untuk memulihkan kawasan TNTN melalui relokasi, merupakan keputusan tepat demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan keutuhan kawasan hutan.
Namun demikian, pendataan warga yang bermukim di kawasan TNTN harus memperhatikan asal-usul masyarakat, agar tidak terjadi ketimpangan sosial di kemudian hari.
"Ya, saya mendukung sepenuhnya upaya pemerintah memulihkan TNTN melalui relokasi. Tapi, proses pendataan harus dilakukan dengan adil dan berdasarkan kenyataan di lapangan," terangnya kepada Riaupos.co, Jumat (11/7/2025) di Pangkalan Kerinci.
Diungkapkannya bahwa, masyarakat adat yang telah lama hidup dan menggantungkan kehidupan di sekitar TNTN, harus diprioritaskan dalam proses relokasi maupun skema bantuan yang dirancang pemerintah.
Pendekatan kultural dan kearifan lokal, tentunya sangat penting agar proses pemulihan TNTN tidak menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat.
"Jadi, kalau tidak diselesaikan dengan hati hati, takutnya akan menimbulkan kecemburuan antara masyarakat asli Pelalawan dan para pendatang,” ujar Datuk Engku Raja Lela Putra.
Ditambahkan Wan Ahmat bahwa, sejak abad ke-16, masyarakat adat Pelalawan telah mendiami kawasan yang kini masuk dalam zona TNTN. Mereka hidup secara nomaden, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain dalam lingkup adat mereka.
"Desa-desa seperti Lubuk Kembang Bunga dan Desa Air Hitam Kecamatan Ukui, serta Desa Segati dan Gondai Kecamatan Langgam, merupakan contoh perkampungan masyarakat adat yang masih eksis di sekitar TNTN hingga saat ini," tuturnya.
Dijelaskannya bahwa, sebelumnya Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni telah menyatakan komitmennya untuk menyiapkan lahan relokasi bagi masyarakat sekitar TNTN pada saat rapat kerja dengan komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (8/7/2025) lalu.
Saat ini, pemerintah pusat tengah menyiapkan program relokasi dan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar kawasan TNTN.
Lahan relokasi itu tengah disiapkan oleh Tim Percepatan Pemulihan Pasca Penguasaan (TP4) TNTN yang dibentuk oleh Gubernur Riau. Selain menyiapkan lahan, TP4 TNTN juga tengah melakukan verifikasi dan indentifikasi kepada masyarakat.
"Dan nantinya, relokasi masyarakat ke pemukiman baru akan dilakukan dengan pola yang berbeda beda antara pendatang (pekerja) dengan masyarakat asli di sana.
"Untuk itu, kami sekali mengharapkan agar relokasi oleh Pemerintah ini, tidak mengabaikan masyarakat adat tempatan," tutupnya. (amn)
Editor : M. Erizal