APBD Pelalawan 2027 Diproyeksikan Rp1,3 Triliun, Turun dari Rp1,6 Triliun

M Amin Amran • Dipublikasikan Rabu, 2 September 2026 | 22:24 WIB
Wabup Pelalawan Husni Tamrin menyampaikan proyeksi awal, postur APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2027 berada di angka sekitar Rp1,3 triliun saat menghadiri penyampaian dan penyerahan KUA-PPAS APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2027, Rabu (2/9/2026). (Amin/Riaupos.co)
Wabup Pelalawan Husni Tamrin menyampaikan proyeksi awal, postur APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2027 berada di angka sekitar Rp1,3 triliun saat menghadiri penyampaian dan penyerahan KUA-PPAS APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2027, Rabu (2/9/2026). (Amin/Riaupos.co)

 

PELALAWAN (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyampaikan dan menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan, Rabu (2/9/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pelalawan tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Pelalawan H Husni Tamrin, SH mengatakan, berdasarkan proyeksi awal, postur APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2027 berada di angka sekitar Rp1,3 triliun.

Baca Juga: Harga Dexlite Naik, Antrean Kendaraan Jalur Biosolar Mengular di Sejumlah SPBU di Pelalawan

Angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp1,6 triliun.

“Untuk Tahun Anggaran 2027, APBD Kabupaten Pelalawan diproyeksikan sebesar Rp1,3 triliun. Ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka sekitar Rp1,6 triliun,” terang Husni Tamrin dalam rapat paripurna.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih cermat, efektif dan efisien.

Baca Juga: Naik Lagi, Hari Ini 64 Hotspot Terdeteksi di Provinsi Riau

Meski terjadi penurunan kemampuan fiskal daerah, pemerintah tetap berkomitmen agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan kepada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Dengan kondisi fiskal yang ada, kita harus semakin selektif dalam menentukan prioritas. Setiap anggaran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berharap pembahasan KUA-PPAS antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Pelalawan. (amn)

Editor : M. Erizal
apbd pelalawan wabup pelalawan dprd pelalawan