TANJUNGPINANG (RP) - Fraksi-fraksi di DPRD Bintan mengingatkan Pemkab Bintan untuk lebih berhati-hati menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Salah satunya mengenai dampak penambangan bauksit dan tapal batas antara Bintan dan Tanjungpinang.
Seperti yang disampaikan Fraksi Patriot Nasional, saat rapat paripurna DPRD Bintan, Senin (12/7). Menurut pandangan fraksi ini, permasalahan pokok tata ruang wilayah dengan adanya alih fungsi lahan yang tidak terkendali di Bintan akhir-akhir ini. Ini akan dapat mengakibatkan peningkatan polusi dan intensitas bencana alam, serta menghilangkan penghijauan.
Selain itu, fraksi ini juga menyoroti kepemimpinan Bupati sangat membawa banyak dinamika, seperti kerusakan kawasan hutan akibat banyaknya pemberian izin penambangan bauksit. Selain itu, fraksi ini juga menyoroti belum ditemukannya titik temu antara Bintan dan Tanjungpinang mengenai tapal batas.
”Karena kebijakan RTRW ini menyangkut orang banyak, maka harus hati-hati dan lebih cermat lagi,” ujar Hesti Gustrian, saat membacakan pandangan fraksi Patriot Nasional.
Sementara itu Bupati Bintan Ansar Ahmad, dalam sambutannya mengatakan, Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW yang akan disusun itu nantinya akan menjadi dokumen induk dalam menata pembangunan ke depan. Dengan tujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
Diagendakan rapat paripurna akan dilanjutkan Selasa (12/7). Hari ini, Bupati Bintan direncanakan menjawab pertanyaan atas pandangan umum seluruh fraksi yang ada di DPRD Bintan. (cr13) Editor : RP Redaksi