Aida Ismeth Usulkan Bentuk Tim Relang

Redaksi • Dipublikasikan Kamis, 11 Agustus 2011 | 09:30 WIB
BATAM (RP) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Kepri mengusulkan pembentukan tim terpadu untuk mempercepat status lahan Rempang dan Galang (Relang). Ketidakjelasan status lahan Relang tersebut dianggap menghambat pertumbuhan investasi di Batam.

‘’Masalah lahan itu sangat vital. Jadi harus ada percepatan penetapan statusnya," kata anggota DPD RI Dapil Kepri, Aida Ismeth, saat rapat dengan Pemko Batam dan BP Batam di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (10/8).

Aida mengatakan, DPD RI bisa menjadi mediator ke pusat melalui menteri-menteri yang terkait dengan penyelesaian status lahan di Relang. Jika ada permasalahan di lapangan, DPD bisa langsung memanggil menteri yang terkait.

Untuk itu, kata Aida, pemerintah daerah harus aktif memberikan data-data konkrit untuk kemudian disampaikan ke menteri. Dengan demikian persoalan di lapangan akan segera dicarikan solusi di pusat.

‘’Bukan saatnya lagi saling lempar tanggung jawab," kata Aida.

Hal senada juga disampaikan Jasarmen Purba, anggota DPD RI Dapil Kepri. Dia menyebutkan, dalam kerjanya tim terpadu ini murni memperjuangkan status lahan, bukan menyoal hak pengelolaan lahan (HPL). Yang penting, kata dia, ada legalitas pengelolaan lahan di Relang, baik diberikan kepada BP Batam maupun Pemko Batam.

‘’Dikelola BP Batam atau Pemko Batam sama saja," kata dia.   

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam, Dendi N Purnomo, mengatakan saat ini sudah ada tim percepatan status lahan Relang. Tim tersebut terdiri dari lintas departemen, mulai dari Kementerian PU, Kementerian Ekuin, BPN Pusat, Pemko Batam, BP Batam dan instansi terkait lainnya.

Tim tersebut, kata Dendi, juga membahas status hutan buru dan kawasan hutan lindung di Rempang-Galang. Pembahasan ini melalui mekanisme padu serasi yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah dan pusat.(par/eca)

Editor : RP Redaksi