JAKARTA (RP) - Akhirnya, pemerintah pusat mengambil keputusan terkait kepemilikan Pulau Berhala yang disengketakan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Jambi.
Setelah sekian lama Pulau Berhala ditetapkan dalam status quo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memutuskan bahwa pulau di Selat Berhala itu menjadi milik Jambi.
Hal itu diungkapkan Mendagri di kantornya, Kamis (13/10) petang. Mendagri mengatakan, dirinya sudah meminta evaluasi mendalam atas status Pulau Berhala sebelum keputusan akhir diambil.
“Ada juga rapat yang dihadiri unsur dari Jambi dan Kepri. Staf-staf yang datang mengkaji UU pembentukan daerah. Dari situ lantas saya putuskan (Berhala) milik Jambi,” ujar Mendagri.
Lebih lanjut Mendagri mengungkapkan, keputusan tentang kepemilikan Pulau Berhala ke Jambi itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). “Sudah saya teken, mungkin masih di Kumham (Kementerian Hukum dan HAM),” ucapnya.
Meski kepemilikan Pulau Berhala dikukuhkan dengan Permandagri, namun Mendagri juga menegaskan bahwa keputusan itu diambil setelah dibahas oleh tim yang melibatkan berbagai kementerian.
Mendagri juga mengaku menurunkan tim ke daerah untuk mendalami persoalan Pulau Berhala.
Kaenanya Mendagri juga berharap keputusan yang diambil itu bisa diterima daerah dengan lapang dada.
“Ini diputuskan lewat tim gabungan interdep. Saya juga sudah turunkan tim. Saya sudah bilang ke gubernur, apa pun keputusannya, harus diterima ya,” ucapnya.
Mendagri menegaskan bahwa dirinya tak mau persoalan Pulau Berhala berlarut-larut. Sementara persoalan sengketa kepemilikan Pulau Berhala sudah bertahun-tahun.
Bagaimana jika Kepri tidak terima dengan keputusan Mendagri? “Kalau ada yang tidak puas, silakan gugat. Sengketa Riau dengan Sumbar, juga sudah saya putuskan, tidak ada yang protes. Ini kan soal administrasi saja. Tidak ada larangan orang Kepri berdagang ke Pulau Berhala,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sengketa kepemilikan Pulau Berhala dikarenakan adanya klaim dari Kepri dan Jambi, yang diakibatkan ketidakselarasa beberapa UU Pembentukan Ddaerah. Di antaranya UU Nomor 54/1999 Pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi, UU Nomor 25/2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri, serta UU Nomor 31/2002 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepri.
Di UU Pembentukan Kepri disebutkan bahwa Pulau Berhala masuk Jambi. Namun dalam UU Pembentukan Kabuaten Lingga, Berhala menjadi bagian Lingga yang merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Kepri.(ara/jpnn)
Editor : RP Redaksi