Pelayanan Batam Buruk

Redaksi • Dipublikasikan Jumat, 14 Oktober 2011 | 07:22 WIB
BATAM (RP) - Batam yang disebut-sebut sebagai kota tujuan investasi ternyata kurang berkilau di kancah nasional.

Ini terlihat dari absennya Batam dalam Investment Award 2011 yang dihelat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rabu (12/10) lalu.

Dalam siaran persnya, BKPM Pusat menyebutkan ada dua kategori penghargaan. Yakni kategori Provinsi Terbaik Bidang Penanaman Modal (Regional Champions) 2011 dan kategori kabupaten/kota sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Terbaik 2011.

Dalam kategori kedua itu, Batam bahkan tidak masuk dalam nominasi. Padahal pihak panitia menyeleksi 265 penyelenggara PTSP di Bidang penanaman modal se-Indonesia. Terdiri 229 PTSP kabupaten dan 36 PTSP kota. Batam kalah dengan Bintan yang lulus ke-20 besar sebagai nominator peraih Investment Award BKPM 2011.

Menanggapi hal ini, Kepala BKPM Kota Batam Pirma Marpaung mengatakan PTSP Kota Batam tergolong masih baru. Di mana usia PTSP Kota Batam belum genap satu tahun. Sehingga wajar jika masih banyak kekurangan, baik dari segi sarana, SDM dan pelayanan.

‘’Kami memang masih perlu banyak berbenah. Karena PTSP Batam masih sangat baru," kata Pirma, tadi malam.

Sebaliknya, Direktur PTSP Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengaku heran karena Batam tidak masuk nominasi dalam Investment Award BKPM 2011 kategori penyelenggara PTSP terbaik 2011. Padahal, Joko mengklaim PTSP BP Batam termasuk PTSP yang paling siap di Indonesia.

‘’Dari segi pelayanan, sarana dan SDM kami yang paling siap. Di BP Batam, ngurus izin usaha PMA bisa selesai dalam hitungan hari," kata Joko, kemarin.

Joko justru mempertanyakan, apa saja kriteria penilaian dari panitia penyelenggara Investment Award 2011 ini. Bisa jadi, kata dia, penghargaan ini memang menyasar PTSP di kabupaten/kota yang masih baru guna memberikan motivasi belaka.

‘’PTSP DKI Jakarta juga bagus, tapi tidak dapat masuk nominasi juga kan," ujar Joko.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Nada Faza Soraya, menilai PTSP Kota Batam memang belum berjalan maksimal. Kata dia, masih banyak kewenangan perizinan pusat yang belum sepenuhnya dilimpahkan ke Batam. Padahal Batam menyandang status sebagai salah satu kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Selain itu, lanjut Nada, rumitnya birokrasi di Batam masih sering menjadi kendala tersendiri bagi kalangan pengusaha. Hal ini diduga karena adanya dualisme kepemimpinan di Batam, yakni antara Pemko Batam dan BP Batam.

‘’Perlu ada sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik lagi,’’ katanya.(eca)

Editor : RP Redaksi